Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji mendalami informasi dugaan orang dalam eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyampaikan sejauh ini informasi tersebut berupa kesaksian tidak langsung sehingga kebenarannya perlu ditelusuri lebih lanjut.
"Segala informasi mengenai adanya dugaan pelanggaran tentu kami akan tindaklanjuti. Ada informasi sekitar delapan 'orang dalam' tentu kemudian kami akan tindaklanjuti kalau memang itu bisa dibuktikan bahwa benar," kata Nurul Ghufron di Gedung KPK Jakarta, Jumat (8/10).
Ghufron menyampaikan KPK akan menyelisik dugaan itu lebih lanjut lagi. Pasalnya, kata Ghufron, informasi itu masih berupa pernyataan saksi di persidangan yang bukan kesaksian langsung (testimonium de auditu) terhadap suatu peristiwa.
"Itu masih testimonium de auditu artinya bukan kesaksian tapi menyampaikan pernyataan orang lain bahwa saudara AZ (Azis) memiliki delapan orang dalam. Sekali lagi KPK akan komitmen untuk membongkar itu semua. KPK akan menindaklanjuti setiap informasi," kata Ghufron.
Dalam persidangan sebeknya, diungkap berita acara pemeriksaan (BAP) Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjungbalai Yusmada. Jaksa KPK yang membacakan BAP Yusmada itu menyebut Azis Syamsuddin memiliki delapan orang di KPK yang dapat mengamankan perkara. Yusmada yang bersaksi di persidangan mengonfirmasinya.
Dalam perkara suap penanganan perkara di Pemkab Tanjungbalai itu duduk sebagai terdakwa eks penyidik KPK Stepanus Robin Patujju dan Wali Kota Tanjung Balai M Syahrial. Dalam pembacaan dakwaan sebelumnya, nama Azis juga disebut-sebut dalam perkara selain Tanjungbalai. Nama Azis dan mantan Ketua PP Angkatan Muda Partai Golkar ditengarai memberi Robin Rp3,09 miliar dan US$36 ribu dolar.
KPK kemudian menetapkan Azis Syamsudin sebagai tersangka suap ke Stepanus Robin. Penyuapan itu terkait penanganan kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Lampung Tengah 2017.
Pada kasus Azis, KPK memeriksa sejumlah saksi untuk mendalaminya. Plt juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan penyidik memanggil tiga saksi yang diperiksa di Polrestabes Bandar Lampung. Mereka yakni seorang PNS Syamsi Roli, karyawan BUMN Neta Emilia, dan staf Bank Mandiri Bandar Jaya, Fajar Arafadi.
"Pemeriksaan saksi terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK di Kabupaten Lampung Tengah untuk tersangka AZ (Azis) dilakukan di Aula Polrestabes Bandar Lampung," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (OL-8)
KPK membuka peluang menggeledah sejumlah lokasi jika dibutuhkan untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.
KPK gencar mendalami dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.
JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa 15 orang mantan petugas Rutan atas dugaan pungli kepada para tahanan KPK mencapai Rp6,3 miliar.
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin diminta menjelaskan pemberian fasilitas khusus di Rumah Tahanan atau Rutan KPK.
PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin terkait dugaan pemberian uang untuk perkara tersangka Rita Widyasari (RW).
Mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin diperiksa KPK terkait penyuapan terhadap mantan Penyidik Lembaga Antirasuah Stepanus Robin Pattuju.
KPK memeriksa mantan wakil ketua DPR Azis Syamsuddin terkait dugaan pencucian uang dan suap yang menjerat mantan Bupati Kukar Rita Widysari.
MANTAN Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dikonfirmasi sudah keluar dari penjara sejak 18 Agustus 2023. Namun, kebebasannya masih bersyarat.
KPK menjalankan perintah eksekusi terhadap terpidana sekaligus mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Dia dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) klas I Tangerang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved