Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj mengaku siap untuk kembali mencalonkan diri sebagai pemimpin tertinggi organisasi Islam terbesar se-Indonesia itu.
Kesiapan tersebut dilatarbelakangi banyaknya permintaan dari pengurus-pengurus wilayah yang ingin dirinya kembali menjabat sebagai ketua umum.
"Sampai saat ini saya belum deklarasi secara resmi, tetapi permintaan sudah sangat banyak. Kalau permintaan banyak ya saya siap. Kader harus siap," ujar Said usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (6/10).
Said telah menjabat sebagai Ketum PBNU sejak 2010. Pada Muktamar NU Ke 33 di Jombang, Said Aqil kembali terpilih sebagai Ketua Umum PBNU untuk periode kedua (2015-2020).
Dalam pertemuan dengan kepala negara, agenda Muktamar yang rencananya digelar pada 23-25 Desember mendatang menjadi salah satu pokok pembicaraan utama.
Baca juga: Nahdlatul Ulama Tegaskan Dukungan bagi Palestina
"Dengan presiden, saya mohon dukungan penyelenggaraan muktamar sukses. Tapi ini dukungan muktamar supaya lancar, bukan dukungan pencalonan," ucapnya.
Presiden, sambung Said, sempat ragu apakah forum besar itu bisa dilaksanaan pada masa pandemi.
"Presiden agak tanda tanya. Apakah bisa jika melihat situasi covid-19 seperti sekarang. Ya nanti kita lihat. Itu pasti dengan syarat ketat, memperhatikan protokol kesehatan dan izin dari Satgas Covid-19," tuturnya.
Ia pun mengatakan belum ada keputusan apakah Jokowi akan hadir secara langsung untuk membuka Muktamar NU.
"Itu belum dibicarakan. Yang pasti ini ada kemungkinan hybrid, tidak mungkin 100% daring," tandasnya.(OL-4)
PBNU berpandangan tanah yang telah dikelola oleh warga Pulau Rempang, Batam, selama bertahun-tahun, maka hukum pengambilalihan tanah itu oleh pemerintah adalah haram.
Pria yang akrab disapa Gus Yahya itu datang menemui Presiden Joko Widodo untuk melaporkan hasil Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama yang berlangsung di Lampung pada 22-24 Desember lalu.
"Gus Yahya adalah simbol kekuatan kader muda NU. Ini menjadi bukti bahwa regenerasi berjalan dengan baik," kata Rumadi.
“Hasil ini bagi pemerintah sangat menggembirakan, sangat menyenangkan karena bagi pemerintah NU selama ini dianggap dan dinyatakan sebagai mitra pemerintah yang paling setia."
TERPILIHNYA Gus Yahya menjadi Ketum PBNU, mengingatkan Gubernur Ganjar pada sosok KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Menurutnya, hasil Muktamar Ke-34 Nahdlatul ulama (NU) cukup menggembirakan dan menyenangkan bagi pemerintah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved