Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas menyatakan keprihatinannya soal belum maksimalnya alokasi anggaran di sektor pertahanan. Ia menyebut, idealnya kebutuhan akan pertahanan Indonesia harus bisa dipenuhi oleh pemerintah.
Yan Permenas menjabarkan kebutuhan tersebut tidak melulu soal alokasi anggaran untuk alutsista, melainkan juga terkait penambahan personel dan pengembangan organisasi.
“Kita melihat kondisi hari ini, TNI belum mendapat alokasi anggaran yang maksimal. Sehingga dari aspek dari kebutuhan organisasi, pemenuhan personel, kemudian pemenuhan alutsista masih belum mencapai 100 persen dari Minimum Essential Force (MEF) yang kita punya,” ujarnya di sela-sela mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Pangkalan Utama TNI-AL (Lantamal) VI Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (16/9).
Menurutnya, selama ini aspek kebutuhan kebutuhan organisasi, pemenuhan personel, kemudian pemenuhan alutsista masih belum mencapai 100 persen dari MEF.
“Kita baru mencapai 60%. Dan 60% juga belum tentu bisa menjawab tingkat kebutuhan di satuan-satuan organisasi yang paling bawah," jelasnya.
"Mungkin ini perencanaan di tingkat atas, kita lihat secara kasat mata dengan estimasi hitungan 60% tapi kalau kita detailkan dengan melihat tingkat kebutuhan di tingkat bawah, pasti 60% itu pasti masih human error. Saya yakin masih 40 persen sampai dengan 38 persen yang bisa kita penuhi,” tutur yan..
Hal itu, menurutnya, perlu kembali dihitung secara detail dan dianalisa berdasarkan berbagai macam dampak ancaman, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang dengan tetap melihat kondisi-kondisi yang dihadapi selama ini.
Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI itu menilai, hal tersebut menjadi penting, sehingga dapat memberikan argumentasi proporsional kepada Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI perihal kebutuhan anggaran yang diperlukan.
Yan Permenas mengingatkan, matra darat, laut maupun udara TNI agar dapat secara cermat memetakan dan memprioritaskan apa saja yang menjadi urgen untuk meningkatkan masing-masing matra.
“Kemudian pengembangan organisasi juga perlu direncanakan dengan baik kemudian bisa meng-arrange kebutuhan anggaran dalam jangka waktu 20 tahun ke depan, sehingga step by step bisa dipersiapkan, tetapi juga aset-aset yang sudah ada itu bisa juga segera di-upgrade,” tutur Yan Permenas.
Legislator dapil Papua itu berharap, pemerintah dapat benar-benar memberi atensi akan kebutuhan di sektor pertahanan sehingga TNI dapat secara maksimal menjalankan tugas-tugasnya baik itu kewajiban patroli maupun pengawasan sesuai dengan fungsi dan tugas TNI. (RO/OL-09)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Kemenhan pastikan perlindungan prajurit TNI di Libanon melalui sistem komando PBB, dengan langkah mitigasi intensif di tengah eskalasi keamanan.
Adanya keselarasan momentum antara rencana pengalihan pengelolaan TMPNU dan agenda legislasi yang sedang disusun lembaganya.
Selain menyediakan sumur bor untuk kebutuhan harian, pemerintah juga memasang mesin penjernih air berteknologi RO.
Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan (Kemwnhan) bergerak cepat menangani krisis air bersih di lokasi bencana Sumatra Utara.
Empat Unit Kendaraan Operasional Diserahkan kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Guna Percepatan Bantuan di Wilayah Terdampak Bencana.
Mabes TNI menyerahkan sepenuhnya keputusan pembelian jet tempur J-10 buatan China kepada Kementerian Pertahanan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved