Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas menyatakan keprihatinannya soal belum maksimalnya alokasi anggaran di sektor pertahanan. Ia menyebut, idealnya kebutuhan akan pertahanan Indonesia harus bisa dipenuhi oleh pemerintah.
Yan Permenas menjabarkan kebutuhan tersebut tidak melulu soal alokasi anggaran untuk alutsista, melainkan juga terkait penambahan personel dan pengembangan organisasi.
“Kita melihat kondisi hari ini, TNI belum mendapat alokasi anggaran yang maksimal. Sehingga dari aspek dari kebutuhan organisasi, pemenuhan personel, kemudian pemenuhan alutsista masih belum mencapai 100 persen dari Minimum Essential Force (MEF) yang kita punya,” ujarnya di sela-sela mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Pangkalan Utama TNI-AL (Lantamal) VI Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (16/9).
Menurutnya, selama ini aspek kebutuhan kebutuhan organisasi, pemenuhan personel, kemudian pemenuhan alutsista masih belum mencapai 100 persen dari MEF.
“Kita baru mencapai 60%. Dan 60% juga belum tentu bisa menjawab tingkat kebutuhan di satuan-satuan organisasi yang paling bawah," jelasnya.
"Mungkin ini perencanaan di tingkat atas, kita lihat secara kasat mata dengan estimasi hitungan 60% tapi kalau kita detailkan dengan melihat tingkat kebutuhan di tingkat bawah, pasti 60% itu pasti masih human error. Saya yakin masih 40 persen sampai dengan 38 persen yang bisa kita penuhi,” tutur yan..
Hal itu, menurutnya, perlu kembali dihitung secara detail dan dianalisa berdasarkan berbagai macam dampak ancaman, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang dengan tetap melihat kondisi-kondisi yang dihadapi selama ini.
Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI itu menilai, hal tersebut menjadi penting, sehingga dapat memberikan argumentasi proporsional kepada Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI perihal kebutuhan anggaran yang diperlukan.
Yan Permenas mengingatkan, matra darat, laut maupun udara TNI agar dapat secara cermat memetakan dan memprioritaskan apa saja yang menjadi urgen untuk meningkatkan masing-masing matra.
“Kemudian pengembangan organisasi juga perlu direncanakan dengan baik kemudian bisa meng-arrange kebutuhan anggaran dalam jangka waktu 20 tahun ke depan, sehingga step by step bisa dipersiapkan, tetapi juga aset-aset yang sudah ada itu bisa juga segera di-upgrade,” tutur Yan Permenas.
Legislator dapil Papua itu berharap, pemerintah dapat benar-benar memberi atensi akan kebutuhan di sektor pertahanan sehingga TNI dapat secara maksimal menjalankan tugas-tugasnya baik itu kewajiban patroli maupun pengawasan sesuai dengan fungsi dan tugas TNI. (RO/OL-09)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
DPR RI menggelar rapat tertutup dengan Kemenhan dan Panglima TNI. Salah satu pembahasannya yakni soal usulan penambahan uang operasional prajurit TNI khususnya di Papua.
Peserta rapat menyatakan setuju kegiatan tersebut digelar tertutup.
Prabowo mengatakan Indonesia prihatin terhadap krisis yang saat ini masih terjadi, terlebih melihat jumlah korban yang terus bertambah setiap harinya.
Menhan Prabowo menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan AS dalam kerja sama untuk memodernisasi peralatan pertahanan Indonesia untuk memenuhi kekuatan TNI.
WAKIL Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra keceplosan menyebut periode berikutnya sebagai pemerintahan Jokowi-Gibran saat rapat bersama Komisi I DPR.
KEMENTERIAN Pertahanan (Kemenhan) memaparkan jurus menangani konflik di Papua. Hal itu dilakukan melalui dua pendekatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved