Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan ada 70,3% penyelenggara negara selama setahun terakhir di masa pandemi yang harta kekayaan mereka naik. Sebagian besar kenaikan harta pejabat itu ada di tingkat kementerian.
"Selama pandemi setahun terakhir ini secara umum 70% penyelenggra negara hartanya bertambah. Kami pikir pertambahannya masih wajar," ungkap Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam webinar Apa Susahnya Lapor LHKPN Tepat Waktu dan Akurat yang digelar KPK, Selasa (7/9).
Pahala menyebut kenaikan harta para pejabat itu masih tergolong wajar. Rata-rata ada kenaikan kekayaan Rp1 miliar berdasarkan laporan LHKPN yang disetorkan.
"Rata-rata bertambah Rp1 miliar sebagian besar di tingkat kementerian di DPR juga meningkat dan seterusnya," ujarnya. Menurutnya, kenaikan kekayaan bisa terjadi karena apresiasi nilai aset (kenaikan nilai pasar), penambahan aset (jual, beli, waris), penjualan aset di atas harga perolehan, pelunasan pinjaman, dan ada harta yang tidak dilaporkan dalam pelaporan sebelumnya.
Baca juga: Kasus BP Bintan, KPK Periksa Eks Wakil Bupati
KPK mencatat ada juga 22,9% penyelenggara negara yang harta mereka turun dan 6,8% lainnya tetap. Pahala mengatakan penurunan kekayaan bisa terjadi pejabat yang juga memiliki bisnis tengah mengalami penurunan.
Faktor lain lantaran depresiasi nilai aset, penjualan aset di bawah harga perolehan, pelepasan aset karena rusak atau dihibahkan, atau penambahan utang. (OL-14)
KPK membuka peluang menggeledah sejumlah lokasi jika dibutuhkan untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.
KPK gencar mendalami dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.
JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa 15 orang mantan petugas Rutan atas dugaan pungli kepada para tahanan KPK mencapai Rp6,3 miliar.
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
PRESEIDEN terpilih, Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya optimis Indonesia bisa mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen di masa jabatannya yang akan datang.
JD Vance, senator dari Ohio dan penulis terkenal, baru-baru ini diumumkan sebagai calon wakil presiden mendampingi Donald Trump pada pemilihan presiden Amerika Serikat 2024.
KPK menduga banyak penyelengara negara tak benar dalam menyampaikan LHKPN
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai juru bicara (jubir) definitif. Tessa diketahui memiliki harta kekayaan lebih dari Rp1 miliar.
Presiden Jokowi mengatakan pemerintah harus menjamin kekayaan negara sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat.
Segera dilantik jadi presiden dan wapres, segini total harta kekayaan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menurut data laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved