Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SERANGAN terhadap pembela hak asasi manusia (HAM) dari Januari sampai Agustus 2021 lebih banyak ketimbang yang terjadi sepanjang 2020. Hal itu diungkap oleh Zaky Yamani dari Amnesty International Indonesia dalam diskusi daring yang diinisiasi oleh Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM). Zaky menyebut pada 2020, terdapat 93 kasus surangan terhadap pembela HAM dengan korban 253 orang.
"2021 terjadi peningkatan yang sangat signifikan, dari Januari sampai Agustus ada 98 kasus serangan dengan 244 korban," ungkap Zaky, Kamis (19/8).
Ia menyebut para pelaku penyerangan terhadap pembela HAM adalah mereka yang dikategorikan berkuasa, yakni aparat TNI, Polri, pemerintah, pengusaha/korporasi, serta organisasi masyarakat. Di sisi lain, korban dari serangan itu adalah pembela yang menyuarakan hak asasi bagi dirinya sendiri atau orang lain.
"Mulai kalangan jurnalis, aktivis antikorupsi, mahasiswa, aktivis lingkungan hidup, buruh, advokat, masyarakat adat, petani, sampai aktivis perempuan," urai Zaky.
Baca juga: Kondisi Penegakan Hukum Buruk, Kepercayaan kepada KPK di Bawah Pengadilan
Dalam kesempatan itu, Zaky meminta agar kasus pembunuhan pembela HAM Munir Said Thalib dapat diungkap. Hal ini bisa dilakukan dengan menetapkan pembunuhan itu sebagai pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM. Ia menyebut pengungkapan kasus Munir dengan menyeret aktor intelektual sampai ke pengadilan bisa menjadi acuan terhadap pelanggaran HAM berikutnya yang terjadi sampai hari ini.
Hal senada juga disuarakan oleh Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Bidang Advokasi, Arif Nur Fikri. Arif menyebut banyak kasus kekerasan pelanggaran HAM yang prosesnya masih terkatung-katung. Pengungkapan pembunuhan Munir, lanjutnya, sekaligus sebagai jaminan bagi para pekerja pembela HAM.
"Hal ini penting agar tidak menjadi preseden buruk dan berulang di kemudian hari terkait dengan proses penyelesaian kasus-kasus yang menimpa para pembela HAM," kata Arif.
Desakan KASUM dilakukan karena sampai hari ini Komnas HAM belum menetapkan pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM berat. Padahal, KASUM dan beberapa kelompok masyarakat sipil sudah menyerahkan legal opinion terhadap kasus tersebut pada 21 September 2020.
Munir diketahui meninggal karena diracun arsenik pada 7 September 2004 dalam pesawat Garuda Indonesia penerbangan Jakarta - Amsterdam. Setidaknya, dua orang telah divonis atas pembunuhan Munir, yakni pilot Garuda Polycarpus Budihari Priyanto dan Direktur Utama Garuda Indra Setiawan.
Kendati demikian, Polycarpus dan Indra diyakini hanyalah pelaku lapangan. Penetapan kasus pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM berat diharapkan mampu juga mengungkap para aktor intelektual. (OL-4)
Menteri HAM Natalius Pigai siapkan regulasi kuat lindungi aktivis HAM dari kriminalisasi melalui revisi UU HAM untuk kepastian hukum advokasi.
Menteri HAM Natalius Pigai sebut sedang siapkan tim asesor lintas sektor untuk verifikasi status aktivis guna cegah penyalahgunaan perlindungan hukum.
Eva menyebut setidaknya ada 11 peraturan pemerintah yang harus diselesaikan dalam waktu satu tahun sebagai syarat implementasi teknis UU PPRT.
KontraS mengungkap "Operasi Sadang" di balik kasus penyiraman air keras Andrie Yunus. Diduga melibatkan 16+ personel intelijen dan menyasar aktivis lainnya.
Ketua YLBHI menyambut baik putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan vonis bebas terhadap empat aktivis, yakni Delpedro Marhaen dkk
Aktivis Delpedro Marhaen divonis bebas PN Jakpus. Ia mendesak negara pulihkan nama baik dan ganti rugi usai 6 bulan dipenjara terkait aksi Agustus 2025.
Andrie Yunus (KontraS) kirim surat ke Presiden Prabowo, tolak pengadilan militer kasus penyiraman air keras dan minta pembentukan TGPF segera.
Sembilan polisi di India dijatuhi hukuman mati setelah terbukti menyiksa ayah dan anak hingga tewas di dalam tahanan. Kasus ini membongkar sisi gelap brutalitas polisi.
PRAKTISI hukum Agus Widjajanto menekankan pentingnya mempertimbangkan kemungkinan adanya pola yang lebih besar, termasuk dalam bentuk information warfare atau perang informasi.
Kontras mendesak pembentukan TGPF untuk mengusut tuntas serangan sistematis terhadap Andrie Yunus dan membongkar aktor intelektual di balik teror ini.
Komisaris Tinggi HAM PBB Volker Türk melaporkan dugaan penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang di Venezuela masih berlanjut di bawah kepemimpinan Delcy Rodríguez.
Tujuh anggota timnas putri Iran memutuskan menetap di Australia karena alasan keamanan, sementara pemain lainnya pulang di bawah bayang-bayang ancaman.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved