Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PT Pindad (persero) menyambut baik permintaan Presiden Joko Widodo untuk memindahkan pabrik operasionalnya ke kawasan Aerocity di Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Menurut Direktur Utama Pindad, Abraham Mose, perusahaan yang dinahkodainya memerlukan lahan yang lebih luas lagi.
"Pindad ini kan sudah sejak lama di sini dan bisa dikatakan dengan meningkatnya produksi kita, kita juga sudah memerlukan lahan yang lebih besar lagi dengan gedung-gedung dan fasilitas yang lebih modern lagi," ujar Abraham saat ditemui di kantornya di Bandung, Selasa (30/3).
Baca juga: Pemerintah Susun Strategi Antisipasi Kebocoran Larangan Mudik
Ia berharap agar Pindad mendapatkan lahan yang setidaknya sama atau lebih luas dari kantor pusatnya di Bandung. Di Bandung sendiri, perusahaan pelat merah itu menempati lahan seluas 68 hektare. Dengan lahan yang luas, produksi peralatan pertahanan juga diharapkan meningkat.
"Kalau kita bisa dapat lebih dari situ, kita akan bisa memproduksi produk-produk industri pertahanan yang notabene saat ini lebih banyak lagi ordernya," katanya.
"Tentunya pasti akan dipikirkan juga bagaimana fasilitas yang harus disiapkan dan bagaimana melakukan moderenisasi industri pertahanan itu lebih baik ke depan. Kita menyambut baik rencana itu," pungkas Abraham.
Kabar permintaan Jokowi memindahkan pabrik operasional Pindad pertama kali disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, usai mengikuti rapat terbatas pada Senin (29/3). Selain Pindad, Presiden juga meminta pabrik PT Dirgantara Indonesia dipindah ke kawasan Aerocity. (OL-6)
Pemimpin-pemimpin G7 mengeluarkan peringatan keras terhadap Tiongkok, menuding dukungan terhadap industri pertahanan Rusia memungkinkan Moskow melanjutkan perang di Ukraina.
Komisi I DPR RI mengadakan rapat dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan untuk membahas kerja sama atau perjanjian di bidang pertahanan
MENTERI Pertahanan (Mentan) Prabowo Subianto dilaporkan ke Ombudsman, Selasa (12/2). Aduan berkaitan dengan dugaan maladministrasi dalam pengadaan alutsista
Pemerintah Korsel, lanjut Kim, juga membuat kebijakan terkait dengan Klaster pertahanan untuk saling terhubung dengan kompleks industri strategis.
Pemerintah memiliki ekspektasi tinggi terhadap industri pertahanan. Di antaranya dalam soal kemandirian.
Kedua pihak berkomitmen untuk memproduksi dan alih teknologi untuk beragam jenis rudal, seperti rudal Raybolt buatan 'Negara Ginseng' tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved