Warganet Suarakan Upaya Penyelamatan Demokrasi

WARGANET menyuarakan upaya penyelamatan demokrasi. Hal itu diekspresikan dalam jajak pendapat yang dilakukan akun Twitter @info_jakarta pada 8 Maret lalu.

Sebanyak 85% warganet menyatakan setuju terhadap pertanyaan apakah mereka setuju bahwa saatnya rakyat bergerak menyelamatkan demokrasi. Hal itu terkait dengan kudeta Partai Demokrat oleh KSP Moeldoko yang dinilai membuat demokrasi Indonesia makin suram dan makin mundur.

Baca juga: Animo Pedagang Pasar Cisalak Depok Divaksinasi Covid Tinggi

Sisanya, 15% menyatakan tidak setuju rakyat bergerak menyelamatkan demokrasi. Sebanyak 51.208 ikut dalam pemungutan suara tersebut. Akun ini memiliki 110 ribu pengikut dan bergabung di Twitter sejak Februari 2011.

Deputi Strategi dan Kebijakan Balitbang DPP Partai Demokrat Yan Harahap mengatakan, masyarakat sudah mulai jengah dengan pembiaran atas kesewenang-wenangan meskipun Presiden Jokowi dikabarkan pada 5 Februari silam telah menegur KSP Moeldoko lantaran mencampuri urusan internal Partai Demokrat. 

"Entah teguran Presiden dianggap angin lalu atau ada tendensi pembiaran? Gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat berjalan terus," katanya dalam keterangan pers yang diterima, Selasa (9/3/2021).

Menurut Yan, pembiaran itu memuncak pada 4 Maret lalu saat sekelompok mantan kader yang dipecat nekat menyelenggarakan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatra Utara. "Mudah ditebak Moeldoko dijadikan ketua umum meski tidak hadir saat penunjukkan," lanjutnya.

Ia pun mengingatkan pemerintah agar tidak menganggap enteng aspirasi kegelisahan publik ini. Menurut dia, pada bulan September lalu ribuan masyarakat turun ke jalan memprotes RUU Ciptaker (omnibus law) yang lalu ditandai oleh Fraksi Partai Demokrat walkout sebagai wujud protes. 

Masyarakat termasuk di dalamnya anak-anak muda berdemonstrasi di Jakarta, Jogja, Makassar, dan kota-kota lain. "Jangan-jangan situasinya seperti api dalam sekam. Di permukaan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tapi di bawah permukaan ada gejolak yang membara," terangnya.

Yan berharap pemerintah bersikap adil dan rasional dalam memutuskan kasus KLB karena diniai sebagai upaya perampasan parpol yang sah. 

Dalam jajak pendapat lain yang juga diselenggarakan akun @info_jakarta, sebanyak 87% dari 59.616 yang memberi suara tidak setuju persoalan pencaplokan kepemimpinan dianggap sebagai merupakan masalah internal Demokrat. (RO/A-3)