Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menganggap sosok tersangka kasus dugaan korupsi izin ekspor benih lobster, Edhy Prabowo, sebagai orang yang baik.
Luhut juga menghormati sikap Edhy yang kooperatif dalam penangkapan dan penahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu (25/11) dini hari. Edhy juga diketahui langsung mengundurkan diri dari jabatan orang nomor satu di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
"Saya tahu pak Edhy orang baik. Saya senang beliau langsung tanggung jawab dengan kejadian ini, dan itu sebagai ksatria," ungkap Luhut yang ditunjuk sebagai Menteri KKP Ad Interim, di Jakarta, Jumat (27/11).
Namun, Luhut menyayangkan penangkapan menteri pertama dalam pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin itu. Ia meminta kejadian tersebut tidak mengendurkan kinerja KKP.
Sore tadi Luhut menggelar rapat kerja dengan pejabat eselon 1 dan 2 KKP. Dia memastikan bahwa tidak program atau kerja kementerian tersebut yang terhenti pascapenahanan Edhy Prabowo.
"Saya kira tidak perlu kecil hati, sudah kejadian, kita sayangkan peristiwa ini. Saya sepanjang beberapa waktu ini hanya memastikan, sesuai perintah presiden jangan ada kegiatan KKP yang terhenti. Kalau ada yang perlu dievaluasi, ya evaluasi," tegas Luhut.
Pada Kamis (26/11), Edhy Prabowo menjalani pemeriksaan perdana pascapenetapan tersangka dalam kasus dugaan suap perizinan izin ekspor benih lobster.
KPK menetapkan Edhy sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait perizinan eksportir benur atau benih lobster.
Ada tujuh tersangka dalam kasus itu yakni Edhy, Staf Khusus Menteri KKP Safri, staf istri Menteri KKP Ainul Faqih, pengurus PT Aero Citra Kargo Siswadi, dan Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito.
Edhy bersama tersangka lainnya diduga menerima uang Rp9,8 miliar dan US$100 ribu. Ia menggunakan uang tersebut untuk belanja beberapa barang mewah di Hawaii, Amerika Serikat. (OL-8)
Luhut Pandjaitan mengungkapkan pemerintah akan membangun family office atau kantor keluarga untuk menarik dana-dana orang kaya dunia agar ditampung di Indonesia.
MENTERI Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan menegaskan tak ada penurunan target pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) meski ketua dan wakilnya mundur.
MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan menegaskan tidak pernah menyebut eks Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono tak becus.
Luhut memilai kedua pucuk pimpinan OIKN dianggap tak becus menyelesaikan tugas dengan baik, utamanya masalah lahan-lahan di IKN, Kalimantan Timur.
MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mendukung organisasi kemasyarakatan (ormas) mengelola bisnis tambang.
Luhut mengatakan Prabowo Subianto sudah bertemu dengan Elon Musk dan juga bicara banyak hal.
KPK mengklarifikasi soal hilangnya dugaan transaksi gratifikasi dalam dakwaan kasasi Edhy Prabowo. Keputusan itu disebut hak jaksa atas kebutuhan persidangan.
Gratifikasi terkait penanganan kasasi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo hilang dalam dakwaan kasus Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menjadi salah satu pemberi gratifikasi kepada Hakim Agung Gazalba Saleh.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mendapatkan bebas bersyarat sejak 18 Agustus 2023.
KPK menduga pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) yang dikelolanya sudah terjadi sejak 2018. Lembaga antirasuah mengendus sejumlah kejadian mencurigakan di tahun itu.
Putusan Mahkamah Agung yang mengurangi hukuman tersebut salah satunya karena Edhy Prabowo dinilai berhasil pada sektor perikanan di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved