Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KETUA Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengajak seluruh elemen bangsa untuk berikhtiar memecahkan masalah yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Walaupun selama ini ikut dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di Indonesia, Muhammadiyah tidak dapat menghadapi masalah bangsa sendirian. “Diperlukan kerjasama dan pembagian tugas dalam menyelesaikan masalah bangsa sesuai dengan posisi dan peran masing-masing dalam jalinan kebersamaan, sinergi, dan persatuan nasional,” katanya saat memberi pidato Milad ke-108 Muhammadiyah secara online, Rabu (18/11/2020).
Haedar menyebutkan, bangsa Indonesia saat ini masih menghadapi masalah berat seperti korupsi, utang luar negeri, eksploitasi sumber daya alam, kesenjangan sosial-ekonomi, konflik antarkomponen bangsa, produk legislasi yang kontroversi, oligarki politik, serta masalah-masalah lainnya. Dari berbagai masalah tersebut, ada yang dapat diselesaikan dengan tuntas, sisi lain terdapat masalah yang masih tersisa, dan terdapat masalah lainnya yang tidak dapat diselesaikan. “Kewajiban kita sebagai bangsa ialah berikhtiar dengan kesungguhan dan kesabaran,”jelasnya.
Baca juga: Dampak Korona, Muktamar Muhammadiyah Diundur 2022
Haedar berharap semua unsur pemerintah di seluruh tingkatan bersama legislatif, yudikatif, TNI- Polri, partai politik, dan lembaga lainnya dituntut tanggung jawab politik berjiwa kenegarawanan tinggi dalam menghadapi pandemi covid-19 dan menyelesaikan masalah negeri dengan mengedepankan sebesar-besarnya hajat hidup rakyat di atas yang lainnya. “Jadikan Indonesia negara hukum yang demokratis serta berdiri tegak di atas dasar Pancasila dan UUD 1945. Bawalah Indonesia menuju perikehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Hormat dan junjung tinggi nilai-nilai luhur agama dan kebudayaan Indonesia,” paparnya.
Ia juga menyebutkan di antara tanggung jawab dan agenda terberat bangsa saat ini ialah merekat persatuan nasional dan memutus rantai kesenjangan sosial menuju terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Haedar menambahkan, pihaknya berharap umat Islam di Indonesia mampu memberi solusi baik dalam menghadapi pandemi yang saat ini tengah dihadapi maupun masalah negeri lainnya. “Umat mayoritas sungguh terpuji bila mampu memberikan solusi,” ujarnya.
Baca juga: Muhammadiyah: Sebaiknya Ormas Sesuai Pancasila dan NKRI
Terkait dengan pandemi covid-19 yang melanda dunia saat ini, Haedar meminta warga Muhammadiyah tetap harus bersemangat dalam menggerakkan usaha-usaha memajukan kehidupan. Segenap warga, kader, dan pimpinan Muhammadiyah diharapkan terus bersemangat menggerakkan organisasi serta menjalankan peran keumatan dan kebangsaan sesuai kondisi. “Karena kendala luring atau offline disebabkan pandemi, maka dapat dikembangkan kegiatan-kegiatan daring atau online untuk menjaga gerak organisasi tetap hidup,” tegasnya.
Menurutnya, gerak Muhammadiyah dan amal usahanya sampai ke akar rumput harus tetap bertumbuh melalui langkah dan cara yang kreatif dan inovatif. “Manfaatkan teknologi informasi sebagai bagian dari adaptasi Muhammadiyah hidup di era revolusi 4.0., sekaligus memberi solusi hadapi pandemi dan masalah negeri,” pungkasnya. (Che/A-3)
RSIJ Sukapura merupakan fasilitas kesehatan dengan kapasitas 185 bed, layanan IGD, rawat inap, rawat jalan, hemodialisis, dan bank darah.
KETUA Pimpinan Pusat Organisasi Islam Muhammadiyah Anwar Abbas mengimbau masyarakat internasional untuk mengutuk Israel atas pembunuhan yang mereka lakukan terhadap Ismail Haniyeh.
Muhammadiyah berkomitmen menjalankan izin tambang sesuai amar makruf nahi munkar secara elegan dan bermartabat sesuai kepribadian Muhammadiyah.
ISLAM berkemajuan dalam tulisan ini mengacu pada Risalah Islam Berkemajuan (RIB) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang disahkan dalam Muktamar Ke-48 Muhammadiyah di Surakarta.
KUALITAS demokrasi di Indonesia merosot cukup drastis, salah satunya karena kecenderungan intervensi terhadap gerakan islamisme di Indonesia.
PARTAI Amanat Nasional (PAN) mengapresiasi dan menghormati keputusan PP Muhammadiyah yang siap mengelola tambang yang diberikan pemerintah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved