Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KETUA Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri mengomentari deklarasi dan pernyataan sikap Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang diinisiasi oleh Din Syamsuddin. Ia menilai banyak tokoh dengan segala cara memupuk kekuatan politik untuk bertarung di 2024.
"Wah KAMI itu kayaknya banyak banget yang kepingin jadi presiden. Ya daripada bikin seperti itu, kenapa ya dari dulu enggak cari partai?," katanya saat memberi pidato di pembukaan Sekolah Calon Kepala Daerah (Cakada) Gelombang II Menuju Pilkada Serentak 2020 secara daring, Rabu (26/8).
Pada kesempatan itu, Megawati tidak langsung menyindir pembentukan KAMI. Ia hanya menjelaskan soal pencalonan kepala daerah adalah bukan soal gagah-gagahan namun komitmen membangun daerah.
Baca juga : Ketua DPR Minta Subsidi Gaji Pekerja Disalurkan dengan Tepat
Ia mencontohkan wilayah Samosir di Sumatera Utara, yang kini kemajuannya semakin terlihat setelah dipimpin Rapidin Simbolon selaku bupatinya. Baginya, kerja Rapidin sangat konkrit karena bisa mengekspor sayur-mayur dan contoh bagi calon kepala daerah jika akhirnya terpilih.
Setelahnya, Megawati menyinggung isu terkini terkait aksi KAMI. Tata kenegaraan Indonesia menuntut seluruh pihak yang ingin mengikuti pemilu maupun pilkada mendapatkan dukungan partai politik.
"Kan suka begitu sekarang. Saya suka ketawa. Kan banyak orang ini kan, kemarin kemarin ada pemberitaan, ada orang yang bentuk KAMI," pungkasnya. (OL-2)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sempat mengeluhkan soal jargon Indonesia Maju kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Indonesia Raya adalah jargon yang lebih baik.
Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri tidak hadir ke rumah duka dan pemakaman dari Wakil Presiden (Wapres) RI ke-9 Hamzah Haz
Mantan Presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri dinilai konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan konstitusi.
PKB tidak keberatan DPA diisi oleh para mantan presiden
Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menyatakan bahwa permintaan Megawati seharusnya dilihat sebagai upaya untuk transparansi dan akuntabilitas, bukan sebagai ancaman.
Yang disampaikan Megawati adalah pesan yang pernah diutarakan kepada presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved