Headline

Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.

Fokus

Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.

Legislator PKS: Setop Abaikan Protokol Kesehatan

Cahya Mulyana
11/6/2020 10:04
Legislator PKS: Setop Abaikan Protokol Kesehatan
Perpustakaan Nasional akan kembali membuka pelayanan mulai Kamis (11/6) dengan menerapkan protokol kesehatan.(MI/FRANSISCO CAROLIO HUTAMA GANI)

PEMAHAMAN dan ketaatan masyarakat terhadap protokol kesehatan masih minim terbukti dengan kerumuman di sejumlah daerah yang melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 

Hal itu meski disikapi serius pemerintah supaya ledakan pasien virus korona atau covid-19 tidak terjadi.

"Kemarin jumlah kasus positif covid-19 pecahkan rekor. Mestinya dengan kondisi seperti ini masyarakat semakin waspada dan berhati-hati, semakin ketat menjalankan protokol kesehatan," kata Wakil Ketua Fraksi PKS, Sukamta dalam keterangan resmi, Kamis (11/6).

Menurut dia, masyarakat banyak tidak mengenakan masker dan mengabaikan jaga jarak. Kondisi ini tidak lepas dari wacana pelonggaran dan normal yang sering disampaikan pemerintah.

"Sebagian masyarakat mempersepsi pernyataan-pernyataan pemerintah anggap kondisi saat ini sudah normal dan bisa beraktivitas seperti biasa. Padahal dulu saat jumlah kasus positif masih sedikit, masyarakat terlihat sangat waspada," ujarnya.

Baca juga: Jangan Sampai Ada Gelombang Kedua

Sementara itu, menurut anggota DPR RI asal Yogyakarta ini, pernyataan penuh pertanyaan kembali muncul dari presiden yang akan menjalankan pengetatan dan penutupan fasilitas umum bila terjadi lonjakan pasien korona. Hal itu membuat bingung masyarakat yang sebelumnya memahami pelonggaran PSBB untuk menggerakan kembali ekonomi.

"Ini kan jelas pemerintah tidak punya konsep dan membiarkan kondisi seperti ini terus berjalan lebih dari tiga bulan," terangnya.

Menurut Sukamta mestinya pemerintah semakin ketat mengawal kebijakan yang dibuat dengan memperbanyak tes masal untuk tracking virus, memperkuat layanan fasilitas kesehatan, dan banyak melakukan sosialisasi protokol kesehatan. 

Jika pemerintah lebih khawatir soal ekonomi dibanding kesehatan dan nyawa masyarakat, harga yang akan dibayar tidak hanya jiwa tetapi kondisi ekonomi juga tidak akan membaik.

"Kita paham masyarakat butuh makan, sehingga perlu bekerja di luar rumah. Namun demikian, kondisi pemerintah yang kadang kebijakannya membingungkan jangan sampai menurunkan kewaspadaan dan disiplin protokol kesehatan karena virus korona masih ada di sekitar kita," punhkasnya. (A-2)

 

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Dwi Tupani
Berita Lainnya