Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengungkapkan pihaknya akan melakukan konsinyering pekan ini. Hal itu dilakukan dalam rangka untuk memetakan sejumlah isu strategis yang menjadi pembahasan Komisi II, termasuk revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
"DPR akan memulainya Kamis (23/1) depan, dalam bentuk konsinyering. Pemerintah sudah membuat beberapa kajian. Karena ini (revisi UU Pemilu) akan jadi inisiatif DPR, maka diputuskan dalam bentuk panja atau pansus," kata Mardani kepada Media Indonesia, Selasa (21/1).
Baca juga: Revisi UU Pemilu Harus Masuk ke Prolegnas 2020
Mengenai isu strategis UU Pemilu, lanjut Mardani, Komisi II DPR RI akan menyiapkan kerangka pembahasan. Khususnya terkait peta perbaikan menuju pemilu berkualitas, murah dan sederhana.
Sementara itu, Fraksi PKS sendiri, kata Mardani, akan mengusulkan beberapa poin terkait revisi UU Pemilu. Poin tersebut mencakup penerapan e-rekapatulasi, ambang batas presiden, ambang batas parlemen dan sistem pemilu.(OL-11)
WACANA mengodifikasi Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dinilai mendesak.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) diminta untuk mendiskualifikasi empat partai yang diduga abai terhadap pemenuhan kuota keterwakilan perempuan di legislatif Provinsi Gorontalo.
KELEMAHAN UU Pemilu harusnya tidak menjadi alasan untuk membenarkan kinerja Bawaslu yang lemah dalam menegakkan aturan terhadap pelanggaran pada Pemilu 2024
Selama ini Bawaslu hanya melaksanakan kewenangan yang diatur dalam UU Pemilu dalam menjalankan tugas
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Hugua meminta agar praktik money politics alias politik uang diwajarkan saja oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)
UU Pemilu menitikberatkan keadilan prosedural yang memicu peserta pemilu melakukan aneka kecurangan dengan bebas di tingkat konstituen ataupun di level penyelenggara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved