Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Johan Budi mengatakan, usulan sistem proporsional tertutup perlu dilakukan kajian yang mendalam. Segala sesuatu, menurutnya, perlu dikaji secara matang sebelum sampai pada satu kesimpulan.
"Itu harus ada kajian mendalam, sebelum kita simpulkan. Jangan sampai UU Pemilu itu berlaku paket 5 tahunan, ada kepentingan ini kemudian diubah, jangan, tapi kita ubah dalam rangka untuk lebih panjang berlakunya untuk pemilu sampai 4 atau 5 kali," katanya saat ditemui di Jakarta, Rabu (15/1).
Baca juga: Calon Tunggal di Pilkada 2020 Diprediksi Meningkat
Maka itu, kata dia, dalam pembahasan UU Pemilu yang telah masuk dalam prolegnas 2020-2024 tersebut nantinya harus mengundang pihak-pihak terkait untuk mendapatkan masukan. "Makanya Komisi II lebih awal membahasnya dari sekarang dengan catatan meminta masukan dari semua stakeholder, apakah NGO atau kajian yang ada di kampus. Itu kita diskusikan (secara) matang," terangnya.
Saat ditanyakan lebih lanjut apakah sistem proporsional tertutup layak diterapkan saat ini, Johan enggan menyampaikannya lebih lanjut. Menurutnya, penjelasan tersebut harus berbasis kajian terlebih dahulu. "Saya belum dapat kajian itu, jadi belum bisa omong, apakah yang terbaik itu proporsional terbuka atau tertutup, harus ada kajiannya dulu," tandasnya. (OL-8)
WACANA mengodifikasi Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dinilai mendesak.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) diminta untuk mendiskualifikasi empat partai yang diduga abai terhadap pemenuhan kuota keterwakilan perempuan di legislatif Provinsi Gorontalo.
KELEMAHAN UU Pemilu harusnya tidak menjadi alasan untuk membenarkan kinerja Bawaslu yang lemah dalam menegakkan aturan terhadap pelanggaran pada Pemilu 2024
Selama ini Bawaslu hanya melaksanakan kewenangan yang diatur dalam UU Pemilu dalam menjalankan tugas
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Hugua meminta agar praktik money politics alias politik uang diwajarkan saja oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)
UU Pemilu menitikberatkan keadilan prosedural yang memicu peserta pemilu melakukan aneka kecurangan dengan bebas di tingkat konstituen ataupun di level penyelenggara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved