Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
USULAN penggunaan sistem rekapitulasi elektronik (e-rekap) dalam penetapan hasil pemilihan umum yang disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) disebut bisa menghemat anggaran negara. Sistem tersebut akan diuji coba sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) pada 2020.
"Penghematannya sangat besar karena e-rekap itu pertama kita harus menyediakan seluruh dokumen dan perangkat pendukung," kata Ketua KPU Arief Budiman di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/11).
Selain hemat anggaran, sistem e-rekap dipercaya memangkas waktu penghitungan atau pemungutan suara. Termasuk penyediaan salinan dalam bentuk digital.
"Formulir-formulir enggak perlu dicetak, paperless, ini kalau saya sebut green election enggak enak sama warna lain. Tapi pemilu yang ramah lingkungan, kami mendukung pemilu yang ramah lingkungan," ungkap dia.
Baca juga: Cegah Petugas Kelelahan, KPU Usul e-rekap ke Presiden
Arief menambahkan format rekapitulasi elekteronik ini nantinya akan diterapkan bersamaan dengan metode Sistem Informasi Penghitungan (Situng) atau penghitungan manual berjenjang. KPU berencana menerapkan Situng sebagai basis penetapan hasil.
"Tentu menggantikan yang manual, kalau manual yang jalan, ini jalan juga. Karena undang-undang masih menentukan yang manual menjadi dokumen resminya," tambahnya.
Meski demikian, ia belum tahu nominal anggaran yang dapat dihemat dari sistem e-rekap tersebut. Ia hanya memastikan Pilkada 2020 akan menjadi masa transisi penggunaan elektronik untuk hasil pemilu.
"Penghematanya cukup besar, Cuma berapa nilainya sangat bervariasi dari masing-masing dearah, kan ada kecamatannya banyak, kabupatennya banyak," pungkas dia.(OL-5)
Tidak hanya yang legendaris, sejumlah merek skincare yang terhitung muda juga membuka sistem maklun bagi merek lain.
PLTU Jawa 9 dan 10 menjadi pembangkit listrik pertama di Indonesia yang akan menggunakan amonia dan hidrogen hijau, mendampingi batu bara.
Meskipun telah banyak inisiatif gerakan, masyarakat Muslim di Indonesia secara umum masih banyak yang tidak tahu, tidak setuju semangat Green Islam.
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) terus mendorong penyediaan perumahan dan permukiman yang aman, nyaman, dan terjangkau.
PT Cemindo Gemilang, produsen Semen Merah Putih, untuk kedua kali meraih penghargaan kategori Continuing Progress in Climate Actions dari World Cement Association (WCA).
KARYA fesyen yang ramah lingkungan semakin digemari dan memiliki banyak peminat.
Pembentukan Lembaga Pengawas Pemilu sudah terjadi sejak 1982. Namanya ”Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu” alias Panwaslak. Tujuan mulia, untuk meningkatkan 'kualitas' Pemilu.
Bukan hanya tingkat partisipasi kalangan milenial dan generasi Z, tapi juga mereka terlibat dalam semua proses di dalam tahapan Pemilu 2024.
Terdapat dua program perlindungan yang diberikan kepada para petugas Pemilu.
"Takutnya pada saat di bilik, setelah ODHA-nya memilih, pakunya dibuang, kemudian disemprot disinfektan. Jangan sampai itu terjadi," tegasnya.
DKPP memastikan pihaknya akan merespon dengan cepat setiap pengaduan terkait pelanggaran rekrutmen penyelenggara pemilu di setiap tingkatan, jika ada aduan.
Bila pemberian asuransi direalisasikan, perlu dipikirkan juga anggaran yang disediakan negara agar tidak dilematis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved