Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KETUA DPR Puan Maharani memastikan kementerian hanya akan bermitra dengan 1 komisi di DPR RI. Hal tersebut dilakukan untuk menyederhanakan alur mitra antara pemerintah, dalam hal ini kementerian dengan legislatif melalui komisi.
"Kami berhasil menyusun satu kementerian bermitra dengan satu komisi sehingga nantinya komisi lebih fokus melakukan pengawasan terhadap kinerja kementerian," ujar Puan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/10).
Sebelumnya, pada periode lalu terdapat satu kementerian yang bermitra dengan lebih dari satu komisi. Hal tersebut berdampak pada kurang efektifnya pengawasan antara legislatif dan pemerintah. Namun pada periode kali ini, Puan menuturkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hanya dibahas di komisi IV.
"Semula dibahas di Komisi IV & Komisi VII, sehingga sering lempar tanggung jawab, butuh energi dan waktu untuk koordinasi," tuturnya.
Baca juga: Susunan Pimpinan AKD Fraksi NasDem di DPR
Puan mengharapkan dengan setiap komisi bermitra dengan satu kementerian bisa membuat DPR memaksimalkan fungsi pengawasannya.
Kesepakatan satu komisi bermitra dengan satu kementerian tercapai dalam Rapat Konsultasi DPR Pengganti Bamus yang dihadiri pimpinan DPR dan seluruh pimpinan fraksi, Senin (28/10).
Kesepakatan ini akan disahkan dalam Rapat Paripurna Ke IV DPR RI Selasa (29/10) siang. Rapat Paripurna sekaligus akan mengesahkan 11 Komisi DPR RI beserta ruang lingkup dan tugasnya.(OL-5)
Industri farmasi dan alat kesehatan di Tanah Air sampai saat ini masih mengalami ketergantungan pada negara lain, mulai dari bahan baku hingga teknologi.
Komisi DPR telah melakukan 27 kali atau 17,09 persen dari 158 kali rapat yang digelar secara tertutup.
Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan menyebut transisi periode DPRD DKI pada 2019 menjadi penyebab rendahnya produk legislasi yang dihasilkan
Pada periode sebelumnya ada kementerian yang bermitra dengan lebih dari satu komisi di DPR sehingga pengawasan legislatif kurang efektif.
Partai peraih kursi nomor 3 terbanyak di parlemen misalnya, yaitu Partai NasDem, menunjuk Sugeng Suprawoto sebagai Ketua di Komisi 7.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved