Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) setuju untuk menghindari proses voting dalam pemilihan Ketua MPR periode 2019-2045. Ketua Fraksi PKS MPR Tifatul Sembering menjelaskan MPR mengutamakan metode musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan.
"Jadi gini, MPR ini beda dengan DPR. Sedapat mungkin musyawarah mufakat, jangan sampai ada voting ya, kalau menurut saya," ujar Tifatul saat ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10).
Bursa nama calon ketua MPR telah mengerucut ke dua nama yakni Bambang Soesatyo dari Fraksi Golkar dan Ahmad Muzani dari Fraksi Gerindra. Tifatul mengaku, hingga saat ini PKS belum menentukan sikap terkait dua nama tersebut.
"Jadi sekarang kan tinggal kedua orang itu, nanti kita musyawarah mufakatkan di dalam," tuturnya.
Baca juga: Dinamika Ketua MPR, NasDem Siap Memimpin dan Dipimpin
Sampai saat ini, Bamsoet telah didukung oleh 5 partai koalisi pengusung Jokowi yakni PDIP, NasDem, Golkar, PKB dan PPP. Sementara Muzani baru mendapat dukungan dari Gerindra. Empat partai lain termasuk PKS belum menentukan sikapnya. Begitupun dengan DPD yang juga belum menentukan sikap dan arah dukungannya untuk pemilihan Ketua MPR.
"Sebab kalau di voting-voting kalau kira-kira udah jelas menang si A misalnya atau si B, terus kita ngotot voting juga nanti kan malu ya, padahal nuansa di MPR ini karena kita lebih kepada konstitusi, undang-undang dasar negara Republik Indonesia 1945, Pancasila, NKRI dan Bhineka jadi nuansanya dibuatlah nuansa yang tidak tegang gitu loh," jelas Tifatul.
Tifatul menjelaskan, kedua nama yang muncul merupakan sosok yang sama-sama kredibel untuk mengisi kursi ketua MPR. Pengalaman Bamsoet sebagai Ketua DPR tidak perlu diragukan. Begitu pun dengan Muzani yang sudah lama berada di Gerindra.
"Keduanya sama-sama baik," ujarnya.
Sementara itu, PKS sendiri telah menunjuk Hidayat Nur Wahid untuk kembali menjabat sebagai pimpinan MPR. Tifatul menilai HNW memiliki pengalaman yang tepat untuk memimpin MPR kembali.
"Jadi yang jelas saya juga ingin ungkapkan disini bahwa Wakil Ketua MPR dari PKS itu Doktor Hidayat Nur Wahid, itu udah sepakat. yang sepakat-sepakat dulu ya, yang belum sepakat jangan diomongin dulu," tegasnya.(OL-5)
Bamsoet menjadi saksi perjalanan kehidupan Prof. Paiman, yang mengawali karier sebagai tukang sapu, kemudian melanjutkan pendidikan hingga lulus S3 (program doktoral) di UNPAD,
Bamsoet dilaporkan buntut pernyataannya soal "semua fraksi setuju untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945".
Upaya konsisten dalam mengatasi dan mencegah stunting di tanah air membutuhkan komitmen kuat
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung pemisahan antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sebab, menurut dia, semua orang butuh tempat tinggal, rumah.
KETUA MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyarankan kebijakan pemotongan gaji atau penghasilan pekerja untuk iuran Tapera ditunda.
sosialisasi masif diperlukan agar masyarakat memahami manfaat program Tapera itu untuk jangka panjang
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved