Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARTAI NasDem telah menyiapkan kader yang dinilai kredibel dan layak untuk mengisi posisi jabatan pimpinan MPR. Sesuai Tatib MPR yang baru disahkan, setiap fraksi partai politik dapat mengirimkan 1 perwakilan untuk mengisi jabatan pimpinan MPR.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Johnny G Plate menjelaskan sejak awal NasDem konsisten akan mendorong kader-kader perempuan di partainya untuk menjabat posisi pimpinan MPR. Kader perempuan tersebut diharapkan mampu memresepresentasikan unsur keterwakilan perempuan di dalam parlemen.
"Jadi kami akan calonkan calon pimpinan MPR perempuan yang tentu kompeten. Yang punya wawasan kebangsaan memadai. Itu yang akan kita usulkan," kata Johnny G Plate, Jumat (27/9).
Baca juga: NasDem Prihatin Jatuhnya Korban Jiwa dalam Aksi Mahasiswa
Johnny melanjutkan, pencalonan kader perempuan sebagai calon pimpinan MPR merupakan salah satu bentuk penghormatan NasDem terhadap dukungan yang berasal dari perempuan. Seperti yang sudah diketahui, NasDem amat mendukung 32% caleg terpilih dari perempuan.
"19 dari 59 anggota NasDem yang baru adalah perempuan. Nah ini apresiasi kami atas partisiasp dan peran pemerintah," ujarnya.
Mengenai apakah akan mendorong kadernya menjadi ketua MPR, Johnny menegaskan hal tersebut akan dibicarakan lebih lanjut melalui jalur musyawarah mufakat yang dilakukan dengan para fraksi-fraksi lain. NasDem memiliki komitmen politik untuk membicarakan dan membangun MPR sebagai lembaga yang mengutamakan proses gotong royong.
"Tentu kami senang sekali kalau ketua MPR dari unsur NasDem. Karena calon yang kami tampilkan juga kompeten," paparnya.(OL-5)
Bamsoet menjadi saksi perjalanan kehidupan Prof. Paiman, yang mengawali karier sebagai tukang sapu, kemudian melanjutkan pendidikan hingga lulus S3 (program doktoral) di UNPAD,
Bamsoet dilaporkan buntut pernyataannya soal "semua fraksi setuju untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945".
Upaya konsisten dalam mengatasi dan mencegah stunting di tanah air membutuhkan komitmen kuat
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung pemisahan antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sebab, menurut dia, semua orang butuh tempat tinggal, rumah.
KETUA MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyarankan kebijakan pemotongan gaji atau penghasilan pekerja untuk iuran Tapera ditunda.
sosialisasi masif diperlukan agar masyarakat memahami manfaat program Tapera itu untuk jangka panjang
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved