Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
POLISI menyita minuman keras (miras) yang dibawa seorang mahasiswa saat unjuk rasa di Kantor DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (26/9).
"Ada satu orang saja membawa minuman (keras). Minumannya kita amankan, tetapi orangnya tidak diamankan karena dia tidak melanggar hukum," kata Wakil Kepala Polda NTT Brigjen Johanes Asadoma kepada wartawan.
Mahasiswa tersebut tidak ditahan karena tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Minuman keras diketahui polisi saat memeriksa tas mahasiswa yang akan berdialog dengan anggota DPRD.
Baca juga: Dua Mahasiswa Mabuk Serang Polisi di Depan DPR/MPR
Namun, mahasiswa yang di dalam tasnya ditemukan minuman keras, tidak diperbolehkan masuk ke gedung dewan. Menurut Asadoma, unjuk rasa berjalan tertib dan aman, dan dialog bersama anggota DPRD juga berjalan konstruktuif.
Mahasiswa yang menggelar unjuk rasa berasal dari berbagai universitas di Kota Kupang, menyampaikan sejumlah tuntutan kepada DPRD yakni menolak pengesahan revisi KHUP, dan UU KPK, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, RUU Ketenagakerjaan, Tarik Militer dari Papua, Penjarakan Penjahat HAM, Hukum Korporasi Pembakar Hutan, dan Hapus BPJS dan kembali ke Jamkesmas. (OL-4)
"Adalah tugas kita semua untuk memantau, terutama para akademisi dalam mencermati bagaimana jalannya KUHP yang sudah disahkan."
Revisi KUHP awalnya bakal disahkan pada 2019 setelah semua fraksi sepakat untuk disahkan pada rapat paripurna.
Kegiatan sosialisasi kali ini dikemas dalam bentuk hiburan rakyat di Lapangan Desa Nungkulan Jaten, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.
PEMERINTAH terus melakukan sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) kepada seluruh elemen masyarakat.
Salah satu proses yang sedang dilakukan oleh Pemerintah terkait hukum pidana adalah dengan merevisi RUU KUHP.
Adanya RUU KUHP ini dapat menghasilkan hukum pidana nasional dengan paradigma modern, tidak lagi berdasarkan keadilan retributif, tetapi berorientasi pada keadilan korektif
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved