Rusuh Papua, Polisi Tangkap Ketua Komite Nasional Papua Barat

POLISI menangkap Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Mimika, Steven Itlay, yang diduga terlibat dalam kerusuhan di Papua dan Papua Barat bersama Ketua United Liberation Movement For West Papua (ULMWP), Benny Wenda.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, Penangkapan itu dilakukan pada Rabu (11/9) sekira pukul 17.56 WIT di Gerbang Universitas Cenderawasih. Lanjut Dedi, saat ini penyidik masih memeriksa Steven.

"Perannya masih diperiksa, nanti dari alat bukti yang dimiliki akan dilihat konstruksi hukumnya," katanya di Jakarta, Kamis (12/9).

Dalam penangkapan itu, polisi mengamankan 4 unit telepon seluler, uang tunai Rp5,5 juta, 1 flash disk dan 1 mobil.

Diketahui, berdasarkan keterangan tertulis dari kepolisian, Steven diduga berperan dalam kerusuhan pada 29 Agustus 2019 lalu di Papua.

Baca juga : Status Siaga 1 Belum Dicabut, Kapolda Papua Barat: Lihat Situasi

Keterlibatannya antara lain,membantu pengecekan KNPB wilayah, mengatur pergerakan KNPB Mimika dan menginstruksikan mobilisasi massa, mengatur mobilisasi massa dari Sentani, menginstruksikan kepada seluruh pimpinan KNPB wilayah.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut Ketua United Liberation Movement for West Papua Benny Wenda (ULMWP), Benny Wenda, dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) berada di balik aksi demo anarkistis yang terjadi di dalam dan di luar Papua.

"Apa yang terjadi di Papua didesain oleh kelompok itu untuk tujuan tertentu yang ingin membuat kisruh. Direktorat Cyber sudah memantau kelompok-kelompok yang memproduksi berita-berita tentang Papua," ujar Tito.

Kapolri menegaskan hal itu seusai menjenguk tiga anggota Polri yang menjadi korban kerusuhan dan penembakan kelompok kriminal bersenjata di Rumah Sakit Bhayangkara Kotaraja.

Kapolri juga memberikan penghargaan kenaikan pangkat luar biasa terhadap tiga anggota Polri itu.

Tito menambahkan, keberadaan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) juga digerakkan ULMWP dan KNPB. Karena itulah masyarakat diminta tidak terpengaruh dengan isu-isu yang dikemas untuk membuat Papua kisruh.

Baca juga : Polisi Tangkap Buchtar Tabuni

"ULMWP dan KNPB bertanggung jawab terhadap berbagai aksi yang terjadi dan nama-namanya sudah ada sehingga penegakan hukum akan dilakukan," ujar Tito.

Bila hukum tidak ditegakkan, menurut Kapolri, mereka akan terus bermain dengan mengorbankan masyarakat.

Kapolri menjelaskan, berbagai aksi yang dilakukan di Papua itu dilakukan dalam rangka rapat di Komisi HAM PBB di Jenewa, 9 September mendatang sehingga kelak ada laporan tentang Papua rusuh.

"Selain itu, pada 23-24 September ada Sidang Umum PBB dengan semua negara menyampaikan pandangan. Namun, tidak ada agenda tentang Papua. Walaupun demikian, kelompok-kelompok itu berupaya melalui negara-negara tertentu akan sengaja melempar isu tentang rusuh di Papua," kata Jenderal Tito.

Tito menyatakan, saat ini kondisi di Jayapura sudah kondusif dan aktivitas masyarakat kembali normal. (OL-7)