Benny Wenda dan Aktor Lokal di Balik Rusuh Papua

KAPOLRI Jenderal Tito Karnavian menyebut Ketua United Liberation Movement for West Papua Benny Wenda (ULMWP), Benny Wenda, dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) berada di balik aksi demo anarkistis yang terjadi di dalam dan di luar Papua.

"Apa yang terjadi di Papua didesain oleh kelompok itu untuk tujuan tertentu yang ingin membuat kisruh. Direktorat Cyber sudah memantau kelompok-kelompok yang memproduksi berita-berita tentang Papua," ujar Tito.

Kapolri menegaskan hal itu seusai menjenguk tiga anggota Polri yang menjadi korban kerusuhan dan penembakan kelompok kriminal bersenjata di Rumah Sakit Bhayangkara Kotaraja, kemarin.

Kapolri juga memberikan penghargaan kenaikan pangkat luar biasa terhadap tiga anggota Polri itu.

Tito menambahkan, keberadaan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) juga digerakkan ULMWP dan KNPB. Karena itulah masyarakat diminta tidak terpengaruh dengan isu-isu yang dikemas untuk membuat Papua kisruh.

"ULMWP dan KNPB bertanggung jawab terhadap berbagai aksi yang terjadi dan nama-namanya sudah ada sehingga penegakan hukum akan dilakukan," ujar Tito.

Bila hukum tidak ditegakkan, menurut Kapolri, mereka akan terus bermain dengan mengorbankan masyarakat.

Kapolri menjelaskan, berbagai aksi yang dilakukan di Papua itu dilakukan dalam rangka rapat di Komisi HAM PBB di Jenewa, 9 September mendatang sehingga kelak ada laporan tentang Papua rusuh.

"Selain itu, pada 23-24 September ada Sidang Umum PBB dengan semua negara menyampaikan pandangan. Namun, tidak ada agenda tentang Papua. Walaupun demikian, kelompok-kelompok itu berupaya melalui negara-negara tertentu akan sengaja melempar isu tentang rusuh di Papua," kata Jenderal Tito.

Tito menyatakan, saat ini kondisi di Jayapura sudah kondusif dan aktivitas masyarakat kembali normal.

Senada, Menko Polhukam Wiranto menyatakan, berdasarkan laporan Kapolri dan Panglima TNI, BIN di lapangan, kondisi di Papua dan Papua Barat sudah cukup kondusif.

Karena itu, akses internet di Papua dan Papua Barat pun sudah normal kembali setelah sempat dilakukan pembatasan.

"Saya sudah berjanji tanggal 5 September 2019 akan kita pertimbangkan. Kalau kondusif, pembatasannya dicabut," kata Menko Polhukam di Jakarta, kemarin.

Pembatasan akses internet, kata dia, merupakan reaksi dari satu kondisi yang membahayakan keamanan nasional. Banyaknya pihak ikut menggunakan kesempatan untuk mengacaukan keadaan dengan internet, khususnya media sosial. (MC/Gol/Ant/X-6)