Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anggota DPR RI Komisi V Fauzih H Amro sebagai saksi dalam kasus suap pelaksanaan proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2016 dengan tersangka Hong Arta (HA).
"Yang bersangkutan hari ini dipanggil sebagai saksi untuk tersangka HA," kata Plh Kepala Biro Humas KPK Chrystelina GS melalui keterangan tertulis, Senin (12/8).
Perkara itu merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Januari 2016. Saat itu, KPK menangkap Damayanti lantaran diduga menerima suap.
Dari OTT itu, KPK menyita barang bukti berupa uang sebesar US$99 ribu yang merupakan bagian dari komitmen total suap untuk mengamankan proyek di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2016.
Baca juga: Komisi Antirasuah Ultimatum Pemda soal Aset
Hong Arta diduga memberikan suap sebesar Rp10,6 miliar kepada Amran HI Mustary selaku Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara pada Juli dan Agustus 2016.
Selain itu, Hong Arta juga menyuap Damayanti Wisnu Putranti selaku anggota DPR dari PDIP sebesar Rp1 miliar pada November 2015.
KPK sebelumnya sudah menetapkan 12 tersangka dari berbagai pihak, mulai dari unsur DPR, Kementerian PUPR hingga swasta sebagai tersangka dalam kasus ini. Beberapa di antaranya sudah divonis bersalah. (OL-2)
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR menyebut Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN telah terhubung dengan jaringan infrastruktur jalan, meski secara persentase belum mencapai 90% rampung.
KPK memeriksa dua saksi guna mendalami proses lelang shelter atau tempat perlindungan dari bencana tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB).
TENAGA Ahli Utama Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) jadi berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dinas PUPR Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mengadakan FKP, Rabu (10/7) di Gayamprit, Klaten Selatan.
MENTERI PUPR Basuki Hadimuljono membantah kabar akan ditundanya rencana Presiden Joko Widodo berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Capt. Sigit Hani Hadiyanto mengatakan bahwa progres pembangunan bandara sudah sekitar 40%-50%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved