Koalisi Jokowi Apresiasi Pernyataan Amien Rais

SEJUMLAH politisi partai pendukung Joko Widodo-Ma'ruf mengapresiasi pernyataan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang meminta partai pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berada di luar pemerintahan. Mereka beranggapan pernyataan Amien Rais sebagai upaya untuk menyehatkan demokrasi di Indonesia.

"Memang seharusnya demikian. Jadi, yang menang harus diberi kesempatan menjalankan pemerintahnnya dan yang belum menang harus mengawasi pemerintahannya. Itu normal," kata Sekretaris Jenderal Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate di Jakarta, kemarin.

Menurut Johnny, partainya sepakat bahwa seharusnya ada partai pengawas sebagai penyeimbang jalannya pemerintahan. Walaupun dalam sistem ketatanegaraan tak ada istilah oposisi dan koalisi, demokrasi di Indonesia tetap butuh pengawasan dan keseimbangan. Partai penyeimbang dibutuhkan DPR untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo.

"Jadi, demokrasi kita sehat, kuat, dan efektif. Adanya check and balances baik menjaga dan memastikan pemerintahan yang sehat," ujar dia.

Menurut dia, tak ada yang salah menjadi oposisi. Oposisi juga memiliki tugas dan fungsi penting. "Pak Jokowi kan bilang membangun negara bersama tidak mengatakan di kabinet bersama. Bangun negara bersama bisa di luar di kabinet."

Hal senada dikatakan Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani menyambut positif pernyataan Amien tersebut. Sebagai bangsa yang menganut demokrasi, keterbukaan dan penerimaan pada hasil pemilu memang sudah seharusnya dilakukan. "Iya memang harus seperti itu, itulah cerminan bahwa demokrasi kita sehat," ujar Arsul.

Arsul mengatakan pada akhirnya kontestasi harus diselesaikan. Hasil putusan MK harus diterima dengan baik oleh semua pihak. "Jadi memang yang disampaikan Pak Amien itu memang sudah seharusnya seperti itu, itu menandakan bahwa demokrasi kita itu berjalan dengan baik. Kalau tidak bersikap seperti itu elitenya, itu menandakan demokrasi tidak berjalan dengan baik karena kontestasi itu seperti tiada akhir," ujar Arsul.

Ia mengajak masyarakat tidak memandang rekonsiliasi dengan dangkal. Pertemuan dan perdamaian tidak bisa diartikan sebagai upaya beralih sikap politik. Pihak yang berada di luar pemerintahan tetap punya tugas mengkritisi.

"Jangan dimaknai bahwa kalau kemudian keras menjadi soft itu tanda-tanda mau masuk dalam pemerintahan, jangan gitu juga lah. Karena tidak mungkin semua masuk di pemerintahan, orang seperti Pak Amin juga mengatakan Demokrasi akan mati kalau semua (di pemerintahan), kalau tidak ada oposisinya lah," pungkasnya. (Pro/Medcom/P-4)