Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MANTAN Menteri Keuangan dan Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) Kwik Kian Gie baru saja diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam pemeriksaan itu, Kwik menyatakan tidak ada kebaruan dalam materinya.
"Pertanyaan hampir sama, jawaban-jawaban hampir sama, yang berbeda dari pihak saya karena saya dipanggil, jadi dalam surat panggilannya adalah urusan Pak Sjamsul Nursalim, sehingga saya memberikan keterangan tentang masalah Pak Sjamsul," kata Kwik di gedung KPK, Kamis (11/7).
Ia mengaku telah menyerahkan informasi melalui keterangan tertulis kepada penyidik KPK. Namun Kwik tidak tahu informasi itu akan dipakai untuk Sjamsul Nursalim atau Syafruddin Arsyad Temenggung.
"Saya tidak tahu apakah akan menggali urusan Pak Sjamsul Nursalim atau terbatas pada Pak Syafruddin, saya tidak tahu," ungkapnya.
Baca juga: Kwik Mengaku tidak Dukung Jokowi Maupun Prabowo
Sementara, juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan Rizal Ramli yang diagendakan diperiksa hari ini sebagai saksi meminta penjadwalan ulang.
"Rizal Ramli menyampaikan pada penyidik belum bisa hadir hari ini dan meminta dijadwalkan kembali. KPK akan jadwal ulang pemeriksaan untuk saksi Rizal Ramli tersebut minggu depan," kata Febri.
Dari pemeriksaan Kwik, lanjut Febri, penyidik mendalami soal rentetan peristiwa dan proses yang terjadi sebelum surat keterangan lunas diterbitkan.
"Aspek pidana korupsi menjadi perhatian serius bagi KPK. Diduga meskipun diketahui ada kewajiban obligor yang belum selesai, namun SKL tetap diberikan. Sehingga terdapat kerugian negara Rp4,58 triliun," imbuhnya.
"Rangkaian pemeriksaan yang dilakukan beberapa hari ini sebagai bentuk konkret sikap KPK yang tetap akan mengusut kasus BLBI ini," tandas Febri.(OL-5)
Satuan Tugas Penagihan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) telah menyita aset dengan nilai total Rp 38,2 triliun sejak pembentukannya pada 2021.
Satgas BLBI telah mengibahkan aset eks BLBI kepada sembilan kementerian dan lembaga.
Masa kerja satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024.
Sistem pengamanan korupsi yang dirancang sedemikian canggih itu kini menjadi berhala baru.
ICW melihat kemiripan antara kasus dugaan fraud di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan perkara bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan berkoordinasi dengan Menkopolhukam yang baru ditunjuk Hadi Tjahjanto soal Satgas BLBI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved