Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman, yakin bisa memenangkan perkara untuk Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2019. Ia mengatakan bersama tim kuasa hukum dan KPUD, pihaknya mampu menjawab dan menegaskan kembali bahwa apa yang sudah diputuskan soal hasil pemilu sudah benar.
"Saya optimistis bahwa apa yang telah kita kerjakan sesuai dengan yang berlaku. Saya tidak tahu pemilu sekarang disebut beberapa orang pemilu paling buruk, pemilu yang brutal katanya. Tapi, (permohonan) sengketa Pileg sekarang jauh lebih sedikit dibandingkan 5 tahun lalu. Dulu lebih heboh daripada sekarang," ucap Arief saat pembukaan rapat koordinasi penyelesaian PHPU Pileg di Hotel Grand Mercure, Harmoni, Jakarta, Selasa (2/7).
Baca juga: 133 Orang Daftar Capim KPK
Seperti diketahui, sebanyak 914 permohonan perkara PHPU Pileg 2014 didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dari jumlah tersebut, hanya 697 perkara yang diregister. Sedangkan untuk pemilu 2019, MK menerima 340 permohonan perkara dengan hanya 260 perkara yang diteruskan oleh MK.
"Kita sudah siapkan semua jawabanya saat didaftarkan pada Juni lalu. Kita sudah petakan daerah mana saja, provinsi mana saja (yang mengajukan gugatan). Untuk yang 250 ini kita siapkan lebih serius lagi, lebih detail urainnya," ujar Arief usai acara.
Penyelesaian sengketa Pileg akan diselesaikan selama 30 hari kerja sejak permohonan diregistrasi. Adapun sidang perdana yakni sidang pemeriksaan pendahuluan dilakukan pada Selasa (9/7). (OL-6)
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Sejumlah RUU kontroversial yang pengesahannya ditunda seperti RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Mineral Minerba
Gender semestinya bukan menjadi persoalan lagi untuk memimpin suatu lembaga, tapi kualitas seseorang
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved