Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PROSES Pemilu serentak 2019 harus dievaluasi. Sebab pemilu serentak tahun ini telah memakan korban cukup banyak. Di Sumatra Selatan, tercatat 18 orang petugas pemilu meninggal dunia, empat orang di antaranya di Kota Palembang.
"Mungkin nanti perlu dikoreksi lagi oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan orang-orang berkompeten dalam hal tersebut. Karena proses sekarang
banyak sekali berjatuhan korban. Banyak orang yang meninggal dunia akibat kelelahan. Dan yang masuk RS tidak tercatat," kata Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda, Kamis (2/5).
Komisioner KPU Palembang Yetty Oktarina menjelaskan dari 18 orang yang meninggal tersebut, 4 berasal dari kota Palembang, yaitu Alamsyah ketua KPPS di TPS 43 kelurahan 15 ulu RT 27 blok B6 no 11. Kemudian, Slamet Riadi Ketua RT 34 dan ketua KPPS TPS 31 Kel.20 ilir D-1 Palembang, dan Najiullah, anggota Linmas TPS 02 RT 02, Kel. Silaberanti, Kota Palembang.
baca juga: Hari Libur, KPU Banyumas Tetap Laksanakan Rekapitulasi
"Kemarin malam kita dapat laporan dari PPK Sako, jika telah meninggal dunia bapak Sumarjo Utomo pada hari Senin pukul 23.00 WIB di RSMH. Almarhum adalah anggota KPPS TPS 14 RT.41 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako. Sehingga total petugas KPPS yang menimggal di Palembang sebanyak 4 orang,� kata dia.
Diterangkan Yetty, Sumarjo mengalami kecelakaan di Jl Pangeran Ayin pada saat bertugas mengambil logistik Pemilu. (OL-3)
Pembentukan Lembaga Pengawas Pemilu sudah terjadi sejak 1982. Namanya ”Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu” alias Panwaslak. Tujuan mulia, untuk meningkatkan 'kualitas' Pemilu.
Bukan hanya tingkat partisipasi kalangan milenial dan generasi Z, tapi juga mereka terlibat dalam semua proses di dalam tahapan Pemilu 2024.
Terdapat dua program perlindungan yang diberikan kepada para petugas Pemilu.
"Takutnya pada saat di bilik, setelah ODHA-nya memilih, pakunya dibuang, kemudian disemprot disinfektan. Jangan sampai itu terjadi," tegasnya.
DKPP memastikan pihaknya akan merespon dengan cepat setiap pengaduan terkait pelanggaran rekrutmen penyelenggara pemilu di setiap tingkatan, jika ada aduan.
Bila pemberian asuransi direalisasikan, perlu dipikirkan juga anggaran yang disediakan negara agar tidak dilematis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved