Kementerian BUMN Hormati Proses Hukum Sofyan Basir

KEMENTERIAN Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menghormati keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penetapan Direktur Utama PT PLN (Persero) menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pembangunan proyek PLTU Riau-I.

Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN, Edwin Hidayat Abdullah, mengatakan, proses hukum harus dijalani.

"Kalau memang sudah ditetapkan ya kita harus menghormati keputusan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," kata Edwin melalui pesan aplikasi pada media, Selasa (23/4).

Kendati sudah ditetapkan sebagai tersangka, tutur Edwin, pihaknya masih tetap mengedepankan azas praduga tidak bersalah.

KPK sebelumnya menetapkan Dirut PLN Sofyan Basir sebagai tersangka baru kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-I. Bos PLN itu dijerat berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

"KPK meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan tersangka SFB (Sofyan Basir)," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Bukti-bukti keterlibatan Sofyan dalam kasus ini dikumpulkan penyidik dari proses penyidikan hingga persidangan tiga tersangka sebelumnya. Tersangka itu adalah mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, mantan Menteri Sosial Idrus Marham, dan bos BlackGold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo.

Ikhwal keterlibatan Sofyan terjadi pada Oktober 2015. Direktur PT Samantaka Batubara Rudy Herlambang mengirimkan surat kepada PLN memohon pada agar memasukkan proyek ke dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.

PLN yang menanggapi surat itu. Akhirnya Johannes Kotjo mencari bantuan agar diberikan jalan untuk berkoordinasi dengan PLN untuk mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-I.

"Diduga telah terjadi beberapa kali pertemuan yang dihadiri sebagian atau seluruh pihak, yaitu SBF (Sofyan Basir), ENI (Eni Saragih), dan Johannes Kotjo membahas proyek PLTU," ujar Saut.

Saut mengatakan usai sejumlah pertemuan, pada 2016, Sofyan lantas menunjuk Johannes untuk mengerjakan proyek di Riau-I karena untuk PLTU di Jawa sudah penuh dan sudah ada kandidat. Padahal, saat itu belum terbit Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan pembangunan infrastruktur kelistrikan (PIK).

Kemudian PLTU Riau-I dengan kapasitas 2x300 MW masuk dalam RUPTL PLN. Johannes pun meminta anak buahnya siap-siap karena sudah dipastikan Riau-I milik PT Samantaka.

"Selanjutnya, Sofyan diduga menyuruh salah satu Direktur PT PLN agar PPA (power purchase agreement) antara PLN dengan BNR (BlackGold Natural Resources) dan CHEC (China Huadian Engineering Company) segera direalisasikan," ujar dia. (Medcom/OL-1)