INDEKS harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia terus mengalami tekanan. IHSG yang sebelumnya di atas 5.500 sempat tertekan di bawah 4.900. Investor asing terus melepas saham yang dimiliki dan sempat melewati Rp1 triliun pada perdagangan Selasa (9/6).
Perdagangan saham memang fluktuatif. Namun, jika kecenderungan penurunan berlangsung panjang dan menekan sangat dalam, tentu ada persoalan fundamental yang harus diperhatikan. Kita tidak menutup mata terhadap faktor eksternal yang terjadi.
Perekonomian global terguncang oleh manuver yang dilakukan negara-negara maju. Untuk mendorong ekspor dan pertumbuhan ekonomi, negara-negara seperti Jepang dan Uni Eropa sengaja memperlemah nilai tukar uang mereka. Perang mata uang berlangsung.
Kita melihat kondisi global yang mencekam karena dampaknya bisa tidak terkendali. Kini kita melihat bagaimana harga obligasi pemerintah di pasar global berjatuhan. Negara yang paling kecil terkena dampaknya ialah negara yang kebijakannya tidak aneh-aneh dan konsisten.
Apakah kita tergolong negara seperti itu? Sayangnya tidak. Saya pernah menyampaikan di kolom ini, Indonesia, menurut survei Bank Dunia, tergolong negara yang buruk dalam menghormati kontrak.
Saat ini, muncul kekhawatiran dari kalangan perbankan. DPR sedang membuat rancangan undang-undang tentang kepemilikan asing di bank nasional. Muncul pemikiran kepemilikan asing akan dibatasi 40% saja.
Yang menjadi pertanyaan, apakah UU Perbankan nanti akan berlaku surut atau hanya akan berlaku untuk masa depan? Orang menduga aturan itu berlaku surut. Akibatnya, investor melepas saham-saham perbankan yang mereka miliki, apalagi saat ini harganya masih bagus.
Ada dua hal setidaknya yang akan merusak kredibilitas Indonesia apabila RUU Perbankan itu disetujui. Pertama, kepercayaan investor terhadap kepastian berusaha di Indonesia. Padahal, investor itu kita undang untuk menyelamatkan sistem perbankan saat krisis keuangan pada 1998. Setelah 17 tahun berlalu, ternyata kebijakannya berbalik arah.
Kedua, kapitalisasi perbankan di pasar modal sangat besar, setidaknya ada sekitar Rp800 triliun. Kalau setengahnya harus didivestasi, pertanyaannya, siapa yang akan membeli? Pengalaman saat pemerintah harus melepas kepemilikan Bank Century Rp6,7 triliun, toh asing pula yang membelinya.
Gejolak yang terjadi di pasar modal saat ini salah satunya disebabkan faktor ketidakpastian. Kalau pemerintah tidak segera memberikan kejelasan, pasar yang memang sedang nervous akan makin tertekan.
Kepiawaian pemerintah untuk mengendalikan keadaan sangat diperlukan. Langkah yang ditempuh tidak bisa lagi artifisial, tetapi harus benar-benar nyata. Pasar harus merasakan bahwa pemerintah memang mampu mengendalikan turbulensi ekonomi.
Artifisial yang saya maksudkan, pemerintah tidak bisa mengatakan 'akan' atau sekadar mengetes pasar. Rencana Bank Indonesia untuk mengendurkan kebijakan moneter bagi sektor otomotif dan properti, misalnya, ternyata baru rencana dan belum direalisasikan di lapangan. Padahal, relaksasi moneter diperlukan untuk menggairahkan pasar yang sedang lesu.
Apa yang tengah terjadi di pasar modal merupakan indikator perekonomian kita sedang demam. Untuk itu, perlu diobati agar 'pasar modal' tidak seperti dilafalkan orang Jepang menjadi 'pasar modar'.
"Daripada mengutuki kegelapan, sebaiknya mulailah menyalakan lilin agar muncul harapan," begitu pesan bijak itu selalu muncul di kala guncangan begitu dahsyat.
ADA sesuatu yang terasa janggal, juga sangat berbahaya, ketika kekuasaan yang sangat besar berpadu dengan sikap dan perilaku yang kian sulit diterima nalar.
KORUPSI lagi, korupsi lagi. OTT (operasi tangkap tangan) lagi, OTT lagi. Apa enggak enek mendengar berita soal pengungkapan korupsi yang terus-terusan muncul?
HALALBIHALAL semestinya menyejukkan dan maaf-maafan. Namun, tidak di Lebak. Di kabupaten di Provinsi Banten itu, panggung halalbihalal justru menjadi etalase konflik.
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump benar-benar dikepung. Bukan hanya oleh Iran yang ia perangi, melainkan juga dari berbagai arah, termasuk dari dalam negeri AS.