Kalah

SAYA mengharapkan Ahok-Djarot menang. Ternyata kalah. Sebaik-baiknya perkara ialah mengucapkan selamat kepada Anies-Sandiaga. Ketika menang, saya percaya kepada hasil quick count lembaga survei kredibel yang ditayangkan Metro TV. Misalnya itu terjadi pada Pilpres 2014 dengan kemenangan Jokowi-JK. Ketika kalah, saya pun percaya kebenarannya. Itulah yang terjadi dengan Pilkada Jakarta 2017. Ahok-Djarot kalah.

Semua kepercayaan itu tanpa perlu menanti hasil penghitungan suara yang resmi. Bahkan, saya termasuk yang berpandangan bahwa hasil quick count lembaga survei yang profesional dan berintegritas justru merupakan 'kontrol' terhadap KPU/KPUD. Hasil hitung cepat tiga lembaga survei, yaitu Charta Politica, Indobarometer, dan Voxpol Center, menunjukkan Anies-Sandiaga menang 15%-18%. Kemenangan itu telah terlihat kemarin pada pukul 16.14:25, sekalipun data yang masuk baru 94,67%.

Pada putaran kedua, Ahok-Djarot bahkan tidak mampu sepenuhnya mempertahankan perolehan suara 42,98% pada putaran pertama. Perolehannya sedikit berkurang. Sebaliknya, suara Anies-Sandiaga melonjak jauh bertambah hampir 20%, dari perolehan 39,95% pada putaran pertama. Matematis, sepertinya semua perolehan suara Agus-Sylvi 17,06% 'ditelan bulat-bulat' oleh Anies-Sandiaga.

Pilkada Jakarta kali ini merupakan pemilu yang terpanas semenjak negara ini menyelengggarakan pemilu langsung. Terpanas karena bergelora di dalamnya sentimen SARA. Kemenangan Anies-Sandiaga jelas karena faktor SARA, terutama agama. Sejujurnya harus dikatakan, faktor agama mengalahkan faktor program. Di dalam berbagai debat publik orang melihat Anies-Sandiaga 'belepotan', bukan hanya berhadapan dengan program yang telah diwujudkan Ahok-Djarot selaku petahana, melainkan juga terhadap program yang bakal dikerjakan bilamana menang.

Faktanya Ahok-Djarot kalah, yang menang Anies-Sandiaga. Gubernur baru kiranya tahu benar perbedaan indahnya janji kampanye yang bikin menang dengan pahitnya realitas sosial yang harus dihadapi setelah menang. Misalnya, bila harus menggusur sebagai sebuah keniscayaan, yakni demi tegaknya fungsi-fungsi kepublikan, jangan ragu untuk melakukannya. Jangan segan untuk meminta maaf atas janji yang terlalu muluk.

Demikian pula halnya bila janji membangun rumah untuk rakyat tanpa uang muka, masih jauh panggang dari api. Publik kiranya bisa dibikin paham, kenapa itu tidak dapat diwujudkan. Hemat saya, dengan pengakuan yang jujur, publik pun dapat memaafkannya. Sebaliknya, program Ahok-Djarot yang bagus dan dapat dikerjakan untuk kemaslahatan publik, kenapa tidak 'diadopsi' saja? Bukankah Anies-Sandiaga juga gubernur-wakil gubernur untuk warga Jakarta yang bernama Ahok-Djarot?

Pertandingan telah berakhir. Kata orang suci, pada hari mujur, hari kemenangan, bergembiralah. Pada hari malang, hari kekalahan, terimalah. Di atas semuanya itu, apakah pengikat yang menang ataupun yang kalah? Jawabnya, Jakarta ibu kota negara, milik semua anak bangsa.