Redistribusi Lahan

DUA kali dalam seminggu ini Presiden Joko Widodo berbicara soal lahan. Di Kalimantan Barat, Presiden bahkan menegaskan rencananya untuk segera melakukan redistribusi lahan dan reformasi agraria. Semua dilakukan agar masyarakat mempunyai modal untuk membangun kehidupan dan meraih kesejahteraan. Sejak 1960-an kita berencana melakukan reformasi agraria. Lahan yang ada di republik ini tidak terdistribusi secara merata. Ada orang yang menguasai lahan secara berlebihan, padahal banyak yang tidak memiliki lahan sama sekali. Tidak mengherankan apabila peluang untuk memperbaiki kehidupan tidak sama. Dalam 10 tahun terakhir, kita melihat kesenjangan yang semakin melebar. Tahun lalu Rasio Gini bahkan sempat mencapai angka 0,41, kondisi terburuk sejak republik ini berdiri.

Pemerintah mengaku memiliki 12,7 juta hektare lahan yang ada dalam penguasaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan 9 juta hektare di Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Memang luasan itu harus diuji karena kelemahan kita ialah dalam urusan administrasi. Kita perlu tahu di mana lahan-lahan itu berada agar bisa sesuai dengan keberadaan masyarakat yang akan diberikan lahan. Sejauh ini memang belum jelas mekanisme pembagiannya. Siapa warga masyarakat yang berhak mendapatkan redistribusi lahan dan apa status lahan yang diberikan nanti? Bagaimana menghindarkan lahan yang diredistribusikan itu dipindahtangankan?

Pada era Presiden Abdurrahman Wahid, pernah dilakukan kebijakan hutan rakyat. Hak pengelolaan hutan yang berada di beberapa tangan diredistribusikan kepada kelompok masyarakat. Karena tidak feasible secara ekonomi, hutan seluas 100 ribu hektare untuk setiap kelompok akhirnya kembali ke tangan beberapa orang. Dengan belajar dari pengalaman kegagalan redistribusi lahan, kita perlu menyusun konsep yang lebih komprehensif. Jangan sampai kebijakan yang ideal untuk mendistribusikan kemakmuran akhirnya gagal karena kelemahan di sisi pelaksanaan.

Pengalaman Bantaeng dalam mengembangkan hutan sosial menarik untuk dilihat. Menurut Bupati Nurdin Abdullah, masyarakat pada dasarnya memiliki kearifan sendiri. Karena hutan menjadi tempat tinggal dan sekaligus penghidupan mereka, masyarakat bisa mengatur untuk menjaga hutan sebagai sumber kehidupan dan kelangsungan hidup mereka. Karena itu, di Bantaeng, lahan hutan tidak dibagi-bagikan. Hutan itu tetap milik negara dan masyarakat dipersilakan untuk memanfaatkannya saja. Pemerintah daerah hanya menyediakan infrastruktur, seperti jalan dan irigasi, agar pengelolaan hutan sosial bisa optimal.

Apa yang diterapkan di Bantaeng hampir mirip dengan apa yang dilakukan Jepang. ‘Negeri Sakura’ tidak pernah melakukan redistribusi lahan kepada warga. Negara tetap menguasai lahan agar tidak bisa dipindahtangankan. Masyarakat dipersilakan memanfaatkannya sesuai dengan rencana besar ekonomi yang ingin dicapai negara. Karena itu, dalam dialog Economic Challenges pekan lalu, muncul pemikiran bukan redistribusi lahan untuk siapa, melainkan redistribusi lahan untuk apa. Lebih baik sekitar 21,7 juta hektare lahan yang dimiliki negara dimanfaatkan sesuai dengan arah pembangunan ekonomi yang hendak dituju.

Kalau kita melihat profil masyarakat Indonesia, kelompok masyarakat yang paling miskin ialah petani. Hampir 50% penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian. Kebutuhan paling mendesak yang perlu kita penuhi ialah komoditas pertanian. Atas dasar itu, akan lebih optimal apabila redistribusi lahan difokuskan untuk pembangunan pertanian. Dengan cara itu, warga bisa ikut terlibat. Produk yang dihasilkan pun akan bisa memenuhi kebutuhan rakyat. Kalau itu bisa berjalan baik, otomatis pendapatan masyarakat akan meningkat dan kesenjangan yang menjadi akar persoalan sekarang bisa ikut dipecahkan. Redistribusi lahan hanya akan bisa berhasil apabila negara hadir untuk mengarahkan dan mengawasinya dengan saksama. Kearifan lokal harus dioptimalkan agar tidak timbul gesekan dan kesalahpahaman dalam melakukan redistribusi lahan.