Menunggu Harapan

INDONESIA ialah pengharapan, bukan kecemasan, apalagi kenestapaan. Sumber daya alam negeri yang melimpah tak boleh justru menjadi kutukan. Sebagai zamrud Khatulistiwa seperti dikatakan Eduard Douwes Dekker, penduduk negeri ini mesti paling bahagia di dunia sebab alam menjadi oasisnya sepanjang waktu. Itu sebabnya, Thomas Stamford Raffles, Gubernur Jenderal Pulau Jawa (1811-1816), berlinang air mata ketika dicopot dari jabatannya. Baginya, menjadi pemimpin di negeri ini, yang kaya fl ora dan fauna, juga budaya, ialah sebuah kehormatan.

Bukunya yang amat masyhur, The History of Java (terbit pertama 1817), ialah kesaksiannya yang hidup. Karena itu, kini haruslah upaya kita dijauhkan dari kesiasiaan Sisipus, tokoh mitologi Yunani yang dikutuk untuk memanggul batu besar ke puncak gunung. Namun, selalu batu itu menggelinding ke bawah sebelum sampai puncak gunung. Ia harus turun ke bawah mengambilnya. Begitu seterusnya, berulang-ulang, entah sampai kapan menjalani takdir kesia-siaan yang sempurna itu.

Orang-orang tak berpunya di Indonesia juga tak boleh didekatkan dengan Gregor Samsa dalam fi ksi Metamorfosis karya Frans Kafka. Tokoh yang didera sengsara selamanya, yang setiap bangun pagi mendapati dirinya serupa kecoa; cukup makan remah-remah dan amat mungkin orang menginjaknya dengan rasa jijik yang memuncak. Ia tak punya hak untuk bahagia. Pecundang selamanya.

Kuliah umum Menteri Keuangan Sri Mulyani pada hari ulang tahun Media Indonesia, kemarin, yang berjudul Prospek Ekonomi RI pada 2017 dan Program Pemerintah Mengatasi Kesenjangan Ekonomi, ialah sebuah ikhtiar bagaimana Indonesia berkeadilan dan berkemakmuran bukanlah mimpi. Keadilan dan kemakmuran, kata Sri, ialah cita-cita para pendiri bangsa yang harus terus diperjuangkan karena kesenjangan ekonomi ialah potensi malapetaka.

Kesia-siaannya bisa serupa Sisipus juga. Dengan APBN 2017 sebesar Rp2.080,5 triliun, pendapatan negara Rp1.750 triliun, pertumbuhan ekonomi 5,1%, dan angka kemiskinan mesti ditekan di bawah 28 juta jiwa. Adapun alokasi transfer ke daerah dan dana desa Rp764,9 triliun. Inilah untuk pertama kalinya jumlah alokasi transfer ke daerah lebih besar ketimbang belanja kementerian/lembaga, yakni Rp763,6 triliun.

Namun, kata mantan petinggi Bank Dunia itu, upaya mengatasi kesenjangan ekononi menjadi sia-sia ketika sumber-sumber ekonomi dikuasai elite politik yang berkuasa tanpa integritas. Mereka menjadi penyamun uang rakyat dengan rupa-rupa siasat. Itulah yang oleh Sri Mulyani disebut elite capture. Mereka para penguasa durjana yang sumpah jabatannya dicampakkan dalam comberan.

Pada umumnya politik dinasti menjadi muslihat bagaimana persamunan itu dijaga dan dikembangkan hanya oleh mereka. Kasus di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, misalnya, yang dikuasai dua keluarga, yang ramai dibincangkan, hanyalah salah satu contoh. Bagaimana sirkulasi kepala daerah bergantian antara suami istri dua keluarga. Masih banyak contoh lain yang bisa jadi lebih mencengangkan. Karena itu, selain tindakan hukum yang tegas, pendampingan dari pusat, partai mesti bertanggung jawab.

Partai harus memastikan kader terbaiklah yang didedikasikan untuk maju pada pemilihan pejabat publik. Sri memberi ilustrasi, betapa dana Rp1 triliun bisa untuk membangun jalan 155 km atau 6.765 ruang kelas SD. Dana sebanyak itu juga bisa untuk subsidi sekitar 93 ribu ton benih bagi petani atau membeli 306 ribu ton pupuk. Juga bisa untuk membayar 4,2 jaminan persalinan ibu hamil atau membayar gaji 10 ribu polisi dalam setahun.

Karena itu, korupsi masih tinggi, kesenjangan akan terus menjadi belitan yang terus jadi mimpi buruk. Sri mengajukan solusi; kebijakan ekonomi tepat sasaran, efektif, dan berefek. Lembaga pemerintah yang bersih, transparan, dan efektif juga menjadi tak bisa ditawar. Menerima keragaman dan investasi sumber daya manusia juga mesti lekas dikonkretkan. Rakyat menunggu dengan sepenuh harapan. ***