Kasus Rasywah Rp13 T Digantung

KEJAHATAN korupsi di Indonesia memang mengkhawatirkan. Pemerintah seharusnya punya mekanisme pengelolaan uang hasil korupsi yang harus disita oleh negara (rasywah) dan dikembalikan ke kas negara.

Dalam dua tahun (2012-2013) saja uang rasywah tercatat Rp13,146 triliun. Menurut koordinator Bidang Hukum dan Divisi Monitoring Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho, dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2012 dan 2013 yang disampaikan 30 Mei 2014, Kejaksaan memiliki piutang pengganti uang korupsi dalam perkara korupsi sebesar Rp13.146 triliun.

"Di bidang pidana khusus sebesar Rp3,5 triliun dan perdata sebesar Rp9,6 triliun," kata dia di Jakarta, kemarin. Uang pengganti ialah uang hasil korupsi yang dibayarkan oleh terpidana dalam perkara korupsi berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Untuk itu ICW berharap Kejaksaan Agung lebih optimal dan serius dalam melaksanakan eksekusi uang pengganti dalam perkara korupsi yang jumlah nominalnya tidak kecil tersebut. " Seharusnya satuan tugas khusus (satgasus) tindak pidana korupsi yang dibentuk Jaksa Agung M Prasetyo juga diberi tugas menyelesaikan masalah ini," ujar Emerson.

Menurut dia, pekerjaan jaksa setelah tahap penuntutan dan putusan persidangan yang berkekuatan hukum tetap, tidak hanya mengeksekusi terpidana, tetapi juga uang penggantinya. " Ini seharusnya juga menjadi fokus Kejaksaan Agung untuk segera diselesaikan, " cetusnya.

Dihubungi terpisah, Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan tersebut sudah dijadikan agenda kejaksaan untuk dituntaskan segera. "Itu memang PR kami meski angka tersebut sebagai akumulasi dari masa sebelum saya," ujarnya,

Jaksa Agung menegaskan Kejaksaan Agung dipastikan melakukan penagihan secara intensif supaya segera lunas.

Dia pun berjanji ke depan, penundaan pembayaran rasywah tidak boleh terulang. "Maka sekarang setiap ganti rugi dan terkait piutang terpidana korupsi harus segera dibayar dengan penagihan secara intensif oleh pihak kejaksaan supaya tidak terjadi lagi masalah serupa."

Tertib administrasi
Tidak segera dilakukannya eksekusi uang rasywah oleh Kejaksaan Agung sejak 2012 merupakan cermin buruk dari sistem administrasi keuangan negara. Dalam hal ini Keja­gung selaku aparat penegak hukum sekaligus eksekutor.

Pakar hukum tata negara Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf menyayangkan begitu besarnya angka uang rasywah itu. "Kalau tidak dilakukan, negara akan dirugikan terus dan dipermainkan oleh koruptor yang merasa tidak apa-apa dipenjara yang penting uang hasil korupsi tidak diambil," ujarnya.

Asep menjelaskan ada tiga kendala uang pengganti tidak segera dieksekusi, Pertama, alat bukti eksekusi yang kurang kuat sehingga jaksa eksekutor merasa ragu. Kedua, kurangnya keahlian dan kompetensi yang dimiliki jaksa eksekutor karena minimnya pendidikan serta pelatihan yang diberikan kepada tim eksekutor. Terakhir, yang menjadi rahasia umum ialah kerap ada permainan antara jaksa dan terpidana korupsi sehingga membuat harta yang seharusnya mudah dieksekusi menjadi berlarut-larut. "Memang tidak bisa dimungkiri ada dugaan main mata akhirnya tidak maksimal," cetusnya.(Cah/Nyu/P-2)

indriyani@mediaindonesia.com