Ahok-Djarot (2)

INI tulisan saya yang kedua di forum ini mengenai Ahok-Djarot, sebagai pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta, setelah tulisan yang pertama (15/8). Kala itu PDIP belum berkeputusan resmi mengusung Ahok-Djarot. Pokok pikiran tulisan yang pertama itu ialah pasangan Ahok-Djarot kiranya pasangan yang pas untuk dicalonkan kembali memimpin Jakarta. Sebagai petahana, bila terpilih, mereka bisa langsung tancap gas melanjutkan apa-apa yang selama ini telah mereka kerjakan dan rencanakan untuk ibu kota negara yang jauh lebih baik.

Fakta memprihatinkan ialah tidak banyak pasangan petahana kembali berpasangan dalam pilkada berikutnya. Umumnya pekong’, pecah kongsi. Bahkan, bulan madu kemesraan hanya seumur jagung. Selebihnya kepala daerah meninggalkan wakilnya seperti laskar tak berguna. Sang wakil sakit hati, kemudian menjadi pesaing yang tangguh. Fakta ‘pekong’ itu menunjukkan, di satu pihak ketidakmampuan kepala daerah berbagi peranan, di lain pihak sang wakil tidak tahu diri sebagai wakil.

Tidak berlebihan untuk mengatakan lebih sulit menjadi wakil daripada bos. Barang siapa yang bernama orang muda lulus sebagai wakil, orang nomor 2 yang mumpuni, kiranya suksesi berwajah dan bersubstansi regenerasi bakal berjalan efektif. Sekalipun Ahok-Djarot bukan pasangan orisinal dalam pilkada sebelumnya mereka menggantikan posisi Jokowi-Ahok, karena Jokowi terpilih menjadi presiden keutuhan mereka sebagai petahana merupakan modal yang besar dan contoh yang baik. Pemerintahan DKI Jakarta diurus dengan sigap, cekatan, dan bersih, telah dimulai oleh Jokowi-Ahok, kemudian dilanjutkan oleh Ahok-Djarot.

Mereka berani melawan legislatif yang pikirannya sarat proyek. Menjelang injury time, PDIP akhirnya resmi mengusung Ahok-Djarot. Bukan persoalan besar karena segala sesuatu indah pada waktunya. Bukan pula persoalan besar, apakah Ahok itu melamar atau dilamar PDIP. Bangsa ini tidak kelebihan pemimpin, tidak pula kelebihan gubernur bagus, karena itu tidak punya kemewahan untuk berkutat dan berkukuh dalam perkara lamar-melamar. Dalam spirit itulah PDIP mengusung
Ahok, bersama NasDem, Hanura, dan Golkar, yang telah lebih dulu mengusungnya.

PDIP memberlakukan kontrak politik kepada Ahok. Apa yang salah? Apa pula yang baru? Dalam politik, aneh benar mengusung tanpa paham ‘apa dan siapa’ yang diusung, bak membeli kucing dalam karung. Apakah who’s who itu juga berlaku untuk seorang berkarakter seperti Ahok, fi gur yang terlalu gamblang untuk dibaca? Jawabnya, siapa pun yang diusung, apa pun karakternya, harus menjunjung tinggi komitmen membangun masyarakat, bangsa, dan negara.

Apakah wujudnya lisan, ataukah hitam di atas putih berupa kontrak politik, mangga kersa. Yang masih belum terjawab hingga Selasa (20/9), siapa saingan Ahok-Djarot. Belum jelas, Sandiaga Uno bakal berpasangan dengan siapa. Juga belum jelas, apakah Yusril Ihza Mahendra jadi diusung. Kalau jadi, siapa pula wakilnya. Semua itu menunjukkan hebatnya dinamika politik lokal, yang berspektrum nasional.

Warga Jakarta tentu dapat bersabar, menantikan kejutan politik, yaitu Ahok-Djarot mendapat kompetitor yang setanding dalam visi dan misi membangun Jakarta, sebagai ibu kota negara. Bukan jualan kebencian, bukan jualan SARA yang bikin negara dan bangsa ini mundur.