Kontraksi

LAPORAN Badan Pusat Statistik berkaitan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2015 mengejutkan semua orang.  Kontraksi ekonomi yang terjadi ternyata begitu dalam. Pertumbuhan kuartal I tercatat 4,71%, turun dari 5,01% pada kuartal IV 2014. Perlambatan ekonomi yang nyaris sudah berlangsung sejak kuartal II 2012 sebenarnya diharapkan berakhir ketika terjadi pergantian pemerintahan. Apalagi Presiden Joko Widodo menjanjikan perubahan. Dunia usaha baik dalam maupun luar negeri menyambut antusias janji Jokowi dan itu terlihat dari respons positif ketika Presiden tampil dalam forum bisnis APEC dan Konferensi Asia Afrika.

Namun, kegaduhan politik yang terus dibiarkan berlanjut sejak Februari menghapus semua harapan perbaikan. Perekonomian kita mengalami kelesuan yang luar biasa. Itu terutama dirasakan pada menurunnya daya beli masyarakat. Penjualan otomotif baik mobil maupun motor turun sampai 20%. Hal yang sama terjadi pada penjualan properti. Pada saat yang bersamaan harga komoditas di pasar dunia mengalami tekanan. Akibatnya semua orang memilih memegang uang daripada berbelanja. Sekarang yang dibutuhkan ialah keberanian untuk mengatakan kita sedang berada dalam kondisi krisis. Perlambatan ekonomi yang sudah berlangsung sejak 2011 menunjukkan ada masalah besar yang sedang kita hadapi. Dengan mengakui kita dalam kondisi krisis, semua kemampuan akan dikerahkan untuk membawa kita keluar dari krisis.

Tidak lagi bersikap biasa-biasa dan business as usual. Harus ada upaya luar biasa untuk membalikkan keadaan. Apalagi Jokowi sudah menetapkan pertumbuhan ekonomi 2015 sebesar 5,7%. Artinya, dalam tiga kuartal terakhir, kita harus tumbuh minimal 6%. Namun, dengan melihat sekarang sudah masuk Mei dan belum ada perubahan signifikan, kita tak yakin kuartal II bisa tumbuh dengan 6%. Semua itu disebabkan kita tidak fokus membenahi persoalan ekonomi. Presiden Jokowi sendiri terlalu mudah berkomentar untuk hal-hal yang tak terkait dengan urusan ekonomi. Ketika penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan ditahan polisi untuk urusan kasus dugaan penganiayaan, ia ikut-ikutan berkomentar.

Optimisme bagi perbaikan ekonomi meredup setelah meruak konflik antara KPK dan Polri. Presiden ikut bertanggung jawab atas kelesuan karena membiarkan ketidakpastian berlangsung begitu lama. Decoupling atau pemisahan politik dan ekonomi belum sepenuhnya berjalan di Indonesia. Ketika kegaduhan politik terus dipelihara, kita tidak bisa berharap perbaikan ekonomi akan terjadi. Oleh karena itu, kita kembali mengingatkan agar setop bicara politik. Sekarang saatnya bagi kita untuk bekerja. Apalagi kondisi ekonomi global tidak menguntungkan.

Ketika dunia usaha sedang lesu darah, tidak ada jalan lain pemerintah yang harus tampil sebagai pendorong ekonomi. Pembangunan infrastruktur yang dirancang pemerintah bisa menjadi katalisator bagi bergeraknya kembali roda perekonomian.  Pembangunan ekonomi tidak cukup dilakukan dengan omong. Presiden tidak cukup lagi mengatakan empat atau lima tahun lagi kita akan menikmati hasilnya. Sikap get things done yang kita butuhkan sekarang. Jangan lagi sekadar omong besar akan ada investasi dari Tiongkok atau Jepang. Kalau kita tidak melaksanakan tugas kita, krisis yang semakin dalam akan menghadang kita