Tragedi Impor

KASUS tertangkap tangannya Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman pantas membuat kita prihatin. Setelah Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, inilah untuk kedua kalinya ketua lembaga tinggi negara terjerat operasi tangkap tangan di rumah jabatan. Dalam kasus Irman Gusman sempat muncul pertanyaan, sebegitu murahnyakah harga sebuah integritas?

Saat ia tertangkap tangan, ditemukan uang kontan sebanyak Rp100 juta. Padahal, saat kasus korupsi menimpa Akil Mochtar, nilainya miliaran rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi menjelaskan kasus yang menimpa Irman berkaitan dengan kasus impor gula yang sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Padang, Sumatra Barat. Penyuap Irman ialah pengusaha yang selama ini memegang izin impor gula dan beras untuk wilayah Sumbar. Irman sendiri ialah wakil masyarakat Sumbar.

Kita tidak hendak masuk ke kasus hukum yang sedang disidik KPK. Kita ingin mengungkap persoalan impor pangan yang dua pekan lalu juga diangkat pada kolom ini. Betapa negeri agraris ini dirusak para pedagang yang sekadar mencari margin. Sudah lama pangan dipakai sebagai ajang untuk mengeruk keuntungan. Sejak peran Badan Urusan Logistik diselewengkan sebagai ajang untuk mendapatkan uang segar dalam bentuk cepat, pembangunan pertanian menjadi korban.

Padahal, di awal Orde Baru, pembangunan lima tahun yang dicanangkan dimaksudkan untuk membangun sektor pertanian guna mencapai swasembada pangan. Perjuangan sejak 1967 mencapai hasilnya 17 tahun kemudian ketika Indonesia mencapai swasembada beras. Setelah itu, pertanian dijadikan alat untuk mengeruk keuntungan. Ketika hendak pemilihan umum, keran impor pangan dibuka lebar-lebar.

Swasta dijadikan importir untuk memasukkan mulai beras, gula, jagung, bahkan hingga kemudian daging. Mereka diwajibkan menyetorkan sebagian keuntungan yang diperoleh apabila ingin kuota impor aman. Seorang mantan staf khusus menteri perdagangan menyebutkan margin dari impor gula luar biasa besarnya. Setidaknya dari setiap kilogramnya, keuntungan Rp2.000 bisa diperoleh. Padahal, impor gula Indonesia per tahun mencapai 4 juta ton. Artinya keuntungan yang didapatkan bisa mencapai Rp8 triliun.

Dengan keuntungan seperti itu, tidak usah heran bila orang berani melanggar aturan. Orang akan mati-matian mempertahankan kuota impor yang didapatkan karena keuntungan sudah pasti di depan mata. Kelompok itu pasti tidak suka apabila Indonesia mencapai kedaulatan pangan. Dengan berbagai cara, mereka menjegal upaya pembangunan pertanian. Selalu yang didengungkan adalah inefi siensi. Mereka bahkan berupaya memengaruhi anggota legislatif untuk menghapuskan bea masuk.

Kita tentu masih ingat sekitar 2013 ketika muncul desakan agar bea masuk kedelai dihapuskan supaya harga bisa turun dan pengusaha tahu ataupun tempe tidak gulung tikar. Ketika pemerintah mencabut bea masuk, harga kedelai bergeming dan pengusaha tahu ataupun tempe tetap menjerit. Para pejabat sering kali tidak sadar (atau pura-pura tidak sadar) akan semua fakta itu. Pemerintahan Jokowi yang saat kampanye mendengungkan soal kedaulatan pangan bahkan begitu mudah membuka keran impor.

Atas nama kepentingan masyarakat untuk mendapatkan harga yang murah, kita menghamburkan devisa untuk mengimpor kebutuhan pokok masyarakat. Padahal, di belakang keputusan itu, ada segelintir orang yang bertepuk tangan. Mereka berpesta pora di balik kebijakan impor itu karena bisa mengeruk keuntungan tanpa harus berkeringat banyak. Mereka cukup melobi pejabat untuk mendapatkan kuota impor dan menelepon rekanan di luar supaya mengirimkan produk.
Sementara itu, jutaan rakyat yang hidup dari pertanian tidak pernah bisa menikmati keuntungan yang layak. Saat panen raya, harga jatuh dan Bulog pun tidak mau menyerap jerih payah mereka. Ironis!