Membaca Tanda

KINI alangkah susah membaca aneka 'tanda'. Betapa 'tanda-tanda' dan 'lambang' hampir semuanya bergerak, saling bersiasat, mengelabui, menyerang, dan menyakiti.

Memang tak ada makna tunggal di balik sebuah 'tanda'. Juga tak ada tanda yang bisa setia mengawal sebuah makna. Atau sebaliknya, tak ada makna yang teguh berada di balik tanda.

Para ahli semiotik, yang punya otoritas membedah urusan tanda dan lambang, mungkin bisa mengungkap makna di balik aneka 'tanda' itu. Sebab, anomali, ambivalensi, bahkan paradoks kini tengah menjadi persoalan kita.

Tanda juga dibongkar. Dalam sebuah kuliah di Fakultas Sastra (kini Fakultas Ilmu Budaya) Universitas Indonesia, era 1980-an, penyair Sapardi Djoko Damono 'berintermeso'. Salah besar, katanya, jika sikap nrimo ing pandum itu milik orang Jawa.

"Kalau orang Jawa nrimo, Pak Harto nggak mungkin jadi presiden terus," katanya.

Saya lupa, dalam konteks apa Sapardi yang 'steril' dari politik menyentil Pak Harto. Sebelumnya, dalam sebuah seminar, almarhum Umar Kayam, sosiolog-sastrawan Universitas Gadjah Mada, juga membongkar kesantunan orang Jawa.

Siapa bilang orang Jawa bijak bestari? Ken Arok yang bramacorah kelas kakap itu orang Jawa. Raja Mataram, Amangkurat I, juga raja paling lalim; membunuh ribuan santri dan ulama.

Pembongkaran 'tanda' Jawa oleh Sapardi dan Kayam karena ada pemahaman keliru bahwa Jawa pemegang hegemoni kesantunan dan kebaikan.

Jawa sebagai pusat! Ada banyak contoh keluarga di Sumatra memberi anak-anaknya bernama Jawa.

"Ayah saya memberi nama pada semua anaknya nama Jawa. Supaya mudah sekolah di Jawa dan mudah pula cari kerja," kata kawan saya Mulyono, asli Palembang, yang kuliah di Yogya dan bekerja di Jakarta.

Aneh dan lucu! Kini semua tanda di luar suku tengah bergerak liar. Simbol-simbol Islam yang disalahgunakan sekelompok orang dengan bertindak destruktif, jelas pencemaran.

Simbol militer dan bunyi voorijder yang 'intimidatif' mengawal kaum pembesar di tengah kemacetan Jakarta yang akut membuat kita gondok. Jatah jalan pun diambil pula!

Presiden yang secara konstitusi menyandang simbol sebagai kepala pemerintahan, kepala negara, dan panglima tertinggi angkatan perang, juga dirusak oleh institusi di bawahnya.

Tak diberi panggung yang layak ketika menghadiri Kongres PDIP, instruksinya yang tak segera diindahkan oleh Polri dalam kasus Novel Baswedan, juga memperlemah terhadap Presiden sebagai simbol pemimpin tertinggi di Republik ini.

Tanda dan lambang yang melekat pada setiap institusi, terutama institusi negara, pastilah mulia. Presiden, menteri, KPK, DPR, MPR, DPD, TNI, Polri, dan seterusnya, tanda-tanda negara yang harus dijaga.

Kinerja terbaik itulah penjagaan lambang negara terbaik. Kinerja buruk, terlebih pelanggaran terhadap sumpah jabatan, adalah perusakan akan simbolnya sendiri.

Terasa kini, di tengah kesulitan rakyat karena harga-harga bergerak liar, penegasian antarlembaga negara terasa sebagai problem amat serius. Ini menguatkan, meminjam pengategorian Francis Fukuyama, masuk sebagai bangsa yang low trust societies. Bangsa yang serupa ini rendah produktivitasnya, sulit untuk maju.

Bangsa-bangsa yang masuk kategori high trust societies saja terus kerja kian keras, sementara kita justru kian gagal membaca dan memaknai 'tanda'.