PSK

MENGAGETKAN, seorang pekerja seks komersial (PSK) mati dicekik pelanggannya di rumah indekos di Tebet Utara, Jakarta Selatan. Terbukalah fakta sosial bahwa prostitusi diam-diam berlangsung di tengah kehidupan warga di permukiman penduduk. Pembunuhan itu terjadi Sabtu (11/4).

PSK bahkan ditengarai terang-terangan bekerja di Apartemen Kalibata City, juga di Jakarta Selatan. Ditengarai, karena pengelola apartemen itu mengaku sulit membuktikannya. Padahal, ada yang menyebut jasa PSK ditawarkan tak hanya di malam hari, tapi juga di siang bolong.

Transaksi seks rupanya tak berkaitan dengan terbit dan tenggelamnya matahari. Orang boleh saja memuji kehebatan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang berhasil menutup kompleks prostitusi Dolly pada Rabu (18/6/2014).

Pertanyaannya, ke manakah pergi 1.449 orang PSK Dolly itu menggelandang?

Diduga mereka ke Bali, Batam, dan Jakarta.

Suatu hari saya diberi informasi bahwa PSK itu juga bermigrasi ke Kota Pelajar Yogyakarta dengan menyaru sebagai mahasiswi. Mereka pun hidup berbaur seperti mahasiswi sesungguhnya. Bukan penyamaran baru, tapi tetap mangkus untuk mengelabui penghakiman baik dan buruk oleh masyarakat.

Jauh hari sebelumnya (1999), Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menutup kompleks prostitusi Kramat Tunggak di bilangan Jakarta Utara. Di tempat itu kemudian dibangun Jakarta Islamic Center.

Pertanyaannya sama, ke manakah 1.615 PSK di situ pergi menjajakan pekerjaan mereka?

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Gubernur DKI sekarang, ingin mengambil langkah berlawanan. Ia berpandangan akan melegalkan PSK dan memberinya sertifikat. Adakah yang baru di kolong langit?

Sejarah prostitusi melintasi abad kuno dan kultur modern, dari zaman Babylonia hingga Apartemen Kalibata City. Profesi itu diklaim sebagai profesi tertua di dunia.

Tak perlu ragu mengatakan bahwa sekalipun profesi tertua, ia tak bakal punah. Jika demikian halnya, dari segi kesehatan warga, apakah bijak negara membiarkan PSK menjadi pekerjaan liar di tengah ancaman HIV/AIDS?

Sebagai gambaran, sampai akhir 2014, penyakit itu telah tersebar di 390 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Terbanyak (52%) ialah risiko terinfeksi hubungan seks heteroseksual.

Statistik resmi urut kacang berdasarkan provinsi; jumlah infeksi HIV tertinggi DKI Jakarta (34.641), Jawa Timur (20.761), Jawa Barat (13.938), Bali (10.188), dan Papua (7.365). Padahal, yang resmi tidak menunjukkan keseluruhan yang sebenarnya.

Gagasan melegalkan prostitusi menyulitkan pendukungnya karena dituntut memberikan argumentasi yang mampu melampaui pertimbangan moral. Untuk itu, saya menyerah. Bahkan, di tengah kemunafikan sekalipun. Jelaslah lebih gampang beramai-ramai menolaknya dengan atau tanpa argumentasi.

Saya hanya mau berpesan, jika gagasan Gubernur Ahok dapat diwujudkan, jangan lupa di lokalisasi itu disediakan bank kondom gratis dibiayai APBD. Selain rutin memeriksa kesehatan dan harus besertifikat, PSK dan muncikari wajib membayar pajak penghasilan (PPh) untuk kas negara. Jika itu yang menjadi kenyataan, PSK bukan lagi sampah masyarakat, melainkan warga yang sama kedudukannya di hadapan negara.