Asa pada Tito

KETIKA Jenderal Hoegeng Imam Santoso diberhentikan dari jabatan Kapolri pada 1971, usianya baru 49 tahun.

Penggantinya, Jenderal Mohammad Hassan, di atas 50 tahun.

Karena itu, pers pun meledek.

Pastilah bertanya pada Presiden Soeharto sulit kemungkinannya.

Karena itu, setelah keluar dari rumah Soeharto di Jl Cendana 8, Hoegeng pun diserbu pertanyan wartawan.

"Apakah Bapak sedang diremajakan atau dipertuakan? Menurut kami, Bapak dipertuakan sebab pengganti Bapak, yakni Pak Hassan, umurnya lebih tua daripada Bapak."

Hoegeng di hari 'kejatuhannya' memang tidak dalam posisi yang harus menjawab 'kebijakan' Presiden Soeharto.

"Meski Mohammad Hasan lebih tua, lebih progresif," kata dia akhirnya.

Namun, wajah Hoegeng yang kecewa bisa dibaca.

Pers tak puas dengan jawaban itu dan menilai Hoegeng ngibul.

Ia kemudian keluar dari Polri karena di lingkup Hankam tidak ada tempat untuk perwira tinggi bintang empat.

Sementara itu, Hoegeng menolak tawaran menjadi dubes di salah satu negara di Eropa.

Orang ramai pun tahu, Hoegeng Kapolri yang tegak lurus, tanpa rasa takut membongkar para durjana, terutama membongkar kejahatan raja penyelundup mobil mewah, Robby Tjahyadi.

Orang itu, kata Hoegeng, setahun bisa menyelundupkan 1.500 mobil mewah.

Jaringan dan aksesnya terhadap para pejabat sungguh mencengangkan.

Patron Robby pun tak main-main. Banyak kalangan.

Sedikitnya 27 orang dari pejabat tinggi, pegawai cukai, perwira militer dan kepolisian, tentara, dan polisi menikmati hasil kejahatan Robby.

Akan tetapi, justru karena getol membongkar kejahatan, Hoegeng diganti, yang menurut pers 'dipertuakan' itu.

Hoegeng memang seperti menjadi contoh terakhir jenderal yang penuh dedikasi bagi Polri.

Orang ramai pun mencatat: bos polisi yang lurus di tengah kekuasaan korup pasti menghadapi banyak musuh.

"Yang jujur akan tergusur."

Ironi serupa itu pun mulai muncul.

Karena itu, ada semacam 'nasihat' bagi para pejabat, termasuk pejabat Polri, "Hati-hati bermain."

Maksudnya, para pejabat dan calon pejabat ini harus mafhum apa yang menjadi selera 'bos' besar dan lingkarannya.

Berpuluh tahun polisi bersih itu terus jadi mimpi.

Kita tahu masalah polisi memang soal kenyamanan di hati.

Ini ukuran sederhana menilai Korps Bhayangkara ini.

Ketika kata 'polisi' disebut atau dilihat, menimbulkan rasa gundah, terlebih rasa jeri, itu tanda polisi harus keras memperbaiki diri.

Ia serupa daki yang lama melekat di tubuh, mesti digosok berkali-kali.

Citra buruk atawa daki tebal polisi itulah yang kerap dibincangkan orang ramai.

Polisi masih identik dengan rasa tak nyaman.

Sebuah paradoks dengan tugas utama polisi seperti tertera dalam UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, 'memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat'.

Sebuah amanat dan yang juga jadi moto, yang tak tergapai.

Namun, di tengah pesimisme yang dalam itu, kini ada harapan yang bertumbuh.

Ketika Presiden Joko Widodo mengajukan Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri, banyak kalangan lega.

Seolah baru lepas dari labirin yang menyesakkan. Masuk akal sebab pencalonan Kapolri pada tahun lalu, Komjen Budi Gunawan, memunculkan pro-kontra yang menguras energi.

Tito, polisi intelektual ini, seperti sosok yang lama dinanti.

Karena itu, kepada Tito, kita berharap ia bisa menjadi lokomotif perubahan di tubuh Polri.

Terlalu lama Polri dibiarkan menyandang citra buruk, seperti berkali-kali dirilis beberapa lembaga survei. Tito, lulusan Akpol angkatan 1987, secara hierarki melewati enam angkatan, yakni 1981-1986.

Soal psikologis seperti ini pastilah Tito punya caranya mengatasinya.

Kita juga percaya, jenderal muda ini tak akan mendiamkan citra intitusinya yang belum naik kelas itu.

Jika aspek kemudaan dan intelektualitas tak memberi sesuatu yang berbeda, apa manfaatnya?