Operasi Pasar

KENAIKAN harga kebutuhan pokok menjelang puasa membuat Presiden Joko Widodo meminta dilakukan pengendalian harga. Presiden secara spesifik meminta agar harga daging sapi tidak lebih dari Rp80 ribu per kilogram. Seperti biasa, begitu Presiden berteriak, operasi pasar langsung dilakukan. Ternyata, operasi pasar tidak membuat harga turun signifikan. Masyarakat tetap dihadapkan kepada harga daging, bawang merah, gula pasir yang membubung tinggi. Fenomena harga naik sebelum puasa sebenarnya merupakan hal biasa.

Hanya, kali ini kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan sebelum puasa. Harian ini sudah sejak jauh-jauh hari mengingatkan persoalan ini. Namun, pemerintah terlambat melakukan antisipasi. Manajemen logistik yang diterapkan tidak berjalan dengan baik. Tanpa ada data pasokan yang benar, pasti akan sulit untuk mengendalikan harga. Langkah pemerintah untuk melakukan operasi pasar bukanlah jawaban. Operasi pasar hanya pencitraan. Kita berpura-pura menyelesaikan masalah, padahal persoalannya masih tetap ada di sana.

Begitu operasi pasar berakhir, pasar kembali kepada mekanisme semula. Memang, kita tidak menutup mata kemungkinan adanya distorsi karena ada pihak yang mencoba mengail di air keruh. Kalau ada pihak yang melakukan penimbunan, berarti mereka sedang melakukan kecurangan. Aparat bisa menindak atas nama mengganggu pasar. Namun, sebenarnya penimbunan dan operasi pasar sama. Itu distorsi terhadap mekanisme pasar. Langkah seperti itu tidak pernah bertahan lama sebab operasi pasar selalu ada keterbatasan.

Operasi pasar minyak goreng, misalnya, paling banyak hanya menjual 1 ton dan itu nilainya tidak lebih dari Rp50 juta. Apabila kita ingin menata sistem perdagangan lebih baik, antisipasi harus menjadi pegangan. Pemerintah harus melihat untuk jangka waktu minimal enam bulan ke depan. Bagaimana produksi pada enam bulan ke depan, berapa besar pasokan yang bisa disediakan, dan seberapa besar permintaan yang akan muncul.

Bahkan pemerintah harus melihat gudang-gudang penyimpanan yang ada dan berapa besar yang bisa disimpan. Di banyak negara yang maju pengelolaan pangannya, mereka membuat sistem penyimpanan modern. Beras atau jagung tidak lagi disimpan di gudang biasa, tetapi silo-silo yang modern. Tingkat kelembapannya bisa terkontrol sehingga bahan pangan bisa disimpan untuk jangka waktu lama.

Gudang-gudang yang kita miliki umumnya peninggalan era Orde Baru. Bahkan, ketika Bulog tahun lalu diminta mengimpor daging sapi, mereka kebingungan untuk menyimpannya karena tidak memiliki tempat penyimpanan berpendingin. Akibatnya, daging tidak bisa disimpan lama dan Bulog gagal mengendalikan harga. Sikap menggampangkan masalah merupakan persoalan terberat dalam pengelolaan pangan.

Seperti dalam urusan daging sapi, seakan persoalan selesai dengan mengimpor sapi atau mendatangkan sapi dari daerah ke Jakarta. Kita lupa bahwa sapi-sapi itu harus dipelihara sebelum dipotong. Satu sapi membutuhkan hijauan 25 kg per ekor per hari. Kalau pemerintah mendatangkan 500 ribu ekor, berarti dibutuhkan 12.500 ton hijauan per hari. Dari mana hijauan itu bisa didapat, padahal kita tidak memiliki padang rumput yang luas?

Harga daging sapi di Indonesia menjadi mahal karena kita tidak bisa menggembalakannya. Kita harus mengandangkannya dan mempekerjakan orang mencari pakan untuk sapi-sapi itu. Australia dan negara Eropa bisa efi sien karena mereka memelihara sapi di padang rumput. Sepanjang kita tidak membenahi tata kelolanya, kita tidak pernah akan bisa mengendalikan harga.