Sri Mulyani

DIREKTUR Pelaksana Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati, pekan lalu, menulis artikel menarik berkaitan dengan bocornya data Panama Papers. Ia melihat kasus itu, apabila tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan ketidakpercayaan publik, di saat semua orang merasa tidak perlu membayar pajak dengan benar.

Apabila itu terjadi, negara tidak memiliki kemampuan membangun infrastruktur, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Fakta menunjukkan 50% negara berkembang hanya bisa mendapatkan penerimaan pajak 15% dari produk domestik bruto mereka. Di negara maju, pajak yang bisa mereka kumpulkan mencapai 34% dari PDB.

Rendahnya penerimaan pajak--termasuk di Indonesia--disebabkan lemahnya sistem pajak, terutama pengusaha yang dekat dengan kekuasaan bisa menegosiasikan pajak yang mereka harus bayar. Itulah yang menimbulkan ketidakpatuhan publik dan akhirnya petugas pajak ikut bermain.

Reformasi perpajakan yang dilakukan zaman Sri Mulyani menjabat menteri keuangan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya praktik kongkalikong. Diupayakan, dengan menerapkan sistem komputer dan pengawasan internal yang lebih ketat, tidak ada kontak langsung antara petugas dan pembayar pajak.

Menurut Sri Mulyani, reformasi perpajakan yang dilakukan Indonesia mampu meningkatkan jumlah pembayar pajak dari 3,4 juta menjadi 16 juta. Penerimaan pajak meningkat 20% per tahun dan itulah yang menjadi modal Indonesia untuk mengurangi pinjaman luar negeri.

Namun, semua itu, menurut Sri Mulyani, tidaklah cukup. Kasus Panama Papers menunjukkan perlu sistem perpajakan internasional yang lebih kuat dan adil. Dunia harus membuat aturan yang mencegah terjadinya praktik transfer pricing agar tidak ada orang yang berusaha membayar pajak lebih rendah.

Dunia berkepentingan melakukan itu karena ada tanggung jawab bersama yang harus dilakukan, yakni mengurangi kemiskinan. Apabila praktik tax haven terus berjalan, dunia tidak pernah akan mampu menyediakan air bersih dan kesehatan yang baik bagi seluruh manusia.

Pesan yang disampaikan Sri Mulyani menarik dalam konteks menyadarkan kita bersama untuk menanggung beban pembangunan. Agar semua orang mau patuh membayar pajak, kita harus membuat setiap sen pajak yang dibayar rakyat digunakan untuk kepentingan rakyat. Jangan sampai uang rakyat dipakai pejabat untuk hidup enak-enakan, apalagi jadi bancakan korupsi.

Sekarang ini muncul perasaan, rakyat menyubsidi para pejabat. Apalagi sebagian pejabat diam-diam menyimpan uang mereka di negeri orang. Perasaan yang muncul, mereka mencoba menyembunyikan kekayaan dan bahkan menghindar dari pajak. Kalau pejabat boleh tidak membayar pajak, mengapa kita sebagai rakyat harus membayar?

Inilah yang diingatkan Sri Mulyani. Pemerintah harus menjelaskan tidak ada hak istimewa bagi siapa pun. Semua warga negara harus ikut menanggung beban pembangunan negara ini. Apalagi, pemerintah sedang mempersiapkan Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Di mana pun di dunia, tidak ada orang yang rela membayar pajak. Mereka hanya mau ketika negara sungguh-sungguh berupaya menyejahterakan rakyatnya. Inilah tantangan yang harus bisa dijawab Presiden Joko Widodo bahwa pemerintah bekerja untuk kepentingan rakyat.