Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
APAKAH sifat narsistik memang menjadi bawaan setiap politikus dan pejabat di negeri ini? Mestinya, sih, tidak ya. Sejujurnya, tidak semua dari mereka doyan menonjolkan diri atau memiliki kepentingan diri yang berlebihan seperti itu. Masih banyak dari mereka yang tidak gemar berpamer ria atau hobi memoles citra.
Namun, sayangnya, jumlah yang tidak suka menampilkan diri, yang apa adanya, yang mementingkan kerja ketimbang unjuk diri, sepertinya kalah banyak daripada yang narsistik. Saat ini yang mendominasi justru mereka-mereka yang doyan tampil.
'Aku tampil maka aku ada'. Begitu mungkin kalau kita boleh memelesetkan ungkapan legendaris dari filsuf terkenal asal Prancis, Rene Descartes, untuk menggambarkan sifat dan perilaku orang-orang itu. Kini, bukan melulu pikiran yang diandalkan, melainkan juga kemampuan untuk menonjolkan diri.
Semakin ke sini, perilaku politikus dan pejabat yang narsistik memang kian menjengkelkan. Setiap momentum besar selalu mereka manfaatkan untuk berpamer ria. Celakanya, yang acap mereka pamerkan bukanlah prestasi, melainkan foto wajah, lengkap dengan senyuman yang tak selalu manis. Hasilnya, alih-alih membuat masyarakat kagum atau hormat, malah bikin senewen, bikin emosi.
Demi ketenaran pribadi, mereka tak segan menunggangi prestasi orang lain. Apa contohnya? Banyak. Yang teranyar, apalagi kalau bukan prestasi timnas Indonesia U-23 pada kejuaraan Piala Asia AFC U-23 di Qatar yang mereka manfaatkan untuk unjuk muka.
Alkisah, ketika 'Garuda Muda' bersiap menghadapi laga semifinal melawan Uzbekistan setelah sukses membekuk Korea Selatan lewat drama adu penalti, antusiasme masyarakat untuk menggelar nonton bareng (nobar) kian membesar. Publik berharap dengan dukungan yang mereka berikan, meskipun dari jauh, tim asuhan Shin Tae-yong mampu tampil apik dan bisa meneruskan langkah ke babak final.
Intuisi politik para pejabat dan politikus itu pun langsung jalan. Ini kesempatan yang tak boleh disia-siakan, pikir mereka. Maka, sehari sebelum pertandingan semifinal yang digelar pada Senin (29/4), bertebaranlah poster atau brosur digital perihal ajakan kepada masyarakat untuk nobar. Hampir di semua daerah ada ajakan nobar.
Sampai di sini sebetulnya masih wajar. Yang membuat tidak wajar, aneh, norak, dan bikin geleng kepala ialah desain posternya yang justru menonjolkan muka-muka para pejabat di daerah itu. Foto para pemain timnas hanya pemanis, sekadar untuk menunjukkan bahwa itu poster undangan nobar pertandingan sepak bola. Ibarat poster film, foto pemain figuran lebih besar ketimbang foto aktor utama. Sungguh absurd.
Bahkan beberapa tergolong kebangetan. Contohnya poster nobar yang diadakan Pemkot Mojokerto, Jawa Timur. Ada 13 pejabat daerah yang fotonya dipampang. Mulai pj wali kota, ketua DPRD, sampai ketua pengadilan negeri. Begitu juga di Kabupaten Subang, Jawa Barat, sembilan pejabatnya tidak mau kalah, nongol di poster dengan seragam kebesaran masing-masing.
"Kebiasaan! yang main timnas, yang dipajang foto pejabat sama aparatnya," begitu ekspresi kejengkelan seorang netizen di lini masa platform X. "Aku kira daerahku sudah maju, rupanya masih lebih gede foto pejabat daripada pemain. Editan pula mukanya," komentar warganet yang lain.
Kejengkelan itu mencapai puncak setelah pada laga semifinal itu Indonesia akhirnya harus menyerah 0-2 dari Uzbekistan. Poster-poster aneh itu pun dijadikan salah satu kambing hitam kekalahan. 'Azab flyer nobar isinya foto-foto pejabat nih jadinya timnas indo kalah', tulis salah satu akun X.
Publik tentu paham betul tidak ada hubungannya kekalahan Indonesia dengan poster nobar yang dipenuhi foto pejabat. Tapi sebagai sindiran untuk perilaku mereka yang gemar nebeng tenar dari jerih payah para atlet, kiranya ekspresi kejengkelan dengan menyebut para pejabat dan politikus itu sebagai biang kekalahan, ya lumrah-lumrah saja.
Toh, disindir, dirundung, diolok-olok kayak apa pun, pejabat-pejabat itu tak ada kapoknya. Kelakuan seperti itu terus berulang. Beberapa waktu lalu, ketika pasangan ganda putri bulu tangkis Greysia Polii/Apriyani Rahayu sukses merebut emas Olimpiade Tokyo 2020, poster ucapan selamat dari politikus dan pejabat dengan gaya yang senada juga bertebaran.
Fenomena itu seperti mengonfirmasi hasil riset berjudul Narcissism in Political Participation yang dilakukan Zoltan Fazekas dan Peter K Hatemi (2020). Dalam salah satu kesimpulan, mereka menyatakan, semakin narsistik seseorang, semakin mungkin mereka menjadi politisi.
Jadi, kalau tidak narsistik, barangkali Anda tak cocok jadi politikus. Apalagi pejabat.
JUDUL di atas ialah ungkapan harapan. Meski demikian, sejauh ini yang terjadi justru memperlihatkan tanda-tanda sebaliknya.
ULISAN ini merupakan episode ke sekian yang membahas kelas menengah. Saya bilang ke sekian karena saya belum sempat menghitungnya kembali.
DALAM Kongres Muhammadiyah di Yogyakarta pada 1922, pendiri persyarikatan KH Ahmad Dahlan menyampaikan pidato yang menggetarkan berjudul Tali Pengikat Hidup.
“APALAH arti sebuah nama,” kata pujangga Inggris William Shakespeare. Akan tetapi, dalam sistem ketatanegaraan negeri ini, nama punya arti. Perubahan nama justru memantik kontroversi.
SEJUMLAH teman, beberapa tahun lalu, mengidentifikasikan diri sebagai kelas menengah. Puncak kelas menengah, malah.
WHAT'S in a name? Apalah arti sebuah nama? Begitu William Shakespeare bilang. Apalah arti sebuah gelar? Begitu kira-kira Fathul Wahid berujar.
SEORANG perempuan di Kabupaten Malang, Jawa Timur, tega membunuh temannya, sesama ibu rumah tangga, hanya gara-gara tak diberi pinjaman uang sebesar Rp1 juta
SUATU kali, kolumnis beken Mahbub Djunaidi amat risau dengan banyaknya penghalusan bahasa yang tidak hanya digunakan para pejabat, tapi juga dipakai wartawan di sejumlah koran
Perempuan pertama yang menjadi wapres dalam sejarah AS itu memiliki rekam jejak yang kinclong.
HEBOH soal mobil dinas sudah menjadi tabiat lima tahunan KPU. Mobil dinas menjadi sorotan dan rebutan sejak KPU dibentuk pertama kali.
ADA sebuah pantun unik berbahasa Madura yang menggambarkan persatuan. Disebut unik karena meskipun berbahasa Madura, pantun itu tidak ditemukan di 'Pulau Garam' itu
TEMAN saya yang satu ini kembali uring-uringan. Ia kesal, marah, geram setelah membaca sebuah artikel lewat telepon pintarnya
DEWAN Perwakilan Daerah (DPD), bersama otonomi daerah, sejatinya merupakan anak kandung reformasi. Keduanya amat krusial bagi upaya pemerataan pembangunan nasional.
BUNG Karno kerap menyebut bahwa kita ialah bangsa besar. Indonesia bangsa besar karena didirikan manusia-manusia berjiwa besar.
Hakim Eman diketahui rajin menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
INDUSTRI farmasi tumbuh subur, tetapi harga obat selangit. Argumentasi usang terkait dengan harga yang mahal ialah 95% bahan baku obat masih impor.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved