Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BELAKANGAN ada anekdot sarkasme yang kerap berseliweran di berbagai platform media sosial. Bahkan ada sebagian orang yang menuliskannya di bagian punggung kaus mereka. Tulisannya berbunyi, "Teruslah berbuat baik sampai orang mengira kamu nyaleg."
Bila dilihat dari momentumnya, kemunculan anekdot itu di tahun politik jelas menyiratkan sindiran keras kepada orang-orang yang kini sedang nyaleg, mungkin juga kepada politisi pada umumnya, bahwa mereka sering berbuat baik kalau ada maunya saja. Apa maunya? Apalagi kalau bukan untuk mendapatkan simpati dan suara masyarakat dalam pemilihan umum nanti.
Demi upaya menjaring suara itu, orang yang sedang nyaleg alias mereka yang menjalankan 'kerja' sebagai calon legislatif (caleg), mau tidak mau memang harus berbuat baik kepada sebanyak-banyaknya orang. Syukur-syukur bisa baik ke semua orang, tapi minimal kebaikan itu harus diberikan kepada orang-orang yang ada di daerah pemilihannya.
Muncul pertanyaan, masa orang berbuat baik tidak boleh sampai harus disindir-sindir segala? Ya, boleh-boleh saja, bahkan bagus kalau semua caleg, juga calon presiden (capres), calon wakil presiden (cawapres), dan semua politikus bisa mengirim kebaikan kepada masyarakat. Bukankah pada hakikatnya berpolitik itu menebar kebaikan? Justru aneh kalau ada yang melarang mereka berbuat baik.
Lagi pula, secara sifat dan karakter, kebaikan orang Indonesia tak perlu diragukan lagi. Sedari dulu masyarakat Indonesia dikenal dengan budaya gotong-royong dan tolong-menolong. Dua budaya tersebut merupakan bentuk aplikatif dari konsep kebaikan yang sejak awal tertanam di hati dan benak masyarakat Tanah Air.
Kebaikan orang Indonesia dari sisi kedermawanan juga tinggi bahkan mendapat pengakuan dari lembaga internasional. Lembaga survei World Giving Index (WGI) baru-baru ini kembali menobatkan Indonesia sebagai negara paling dermawan sedunia. Hasil itu menempatkan Indonesia sebagai juara selama enam tahun berturut-turut, yakni dari 2018-2023.
Tahun ini, berdasarkan hasil survei yang melibatkan 147.186 responden dari 142 negara pada 2022, Indonesia mendapat skor tertinggi 68, jauh di atas skor kedermawanan global yang hanya 39. Jika dirinci indikatornya, Indonesia meraih 61% dalam aspek membantu orang tak dikenal, 82% dalam hal donasi uang, dan 61% dalam hal kesediaan menjadi relawan.
Namun, bukan di situ persoalannya. Nilai kebaikan tentu tak lepas dari konteksnya. Dari banyak pengalaman yang sudah-sudah, kebaikan yang digondeli kepentingan politik seperti yang tecermin dari perilaku para politikus dan caleg akhir-akhir ini patut dicurigai tidak tulus. Kebaikan yang mengandung pamrih.
Pun layak diduga kebaikannya tidak autentik, lebih cenderung dibuat-buat untuk mengejar keuntungan politik sesaat. Seringkali kebaikan juga hanya untuk pencitraan atau topeng, berpura-pura baik demi mendulang suara.
Kebaikan, dalam konteks itu, juga menjadi sekadar perilaku musiman. Tempo-tempo muncul, tempo-tempo hilang. Pada musim kampanye pemilu, kebaikan bertebaran, tetapi begitu pemilu usai, kebaikannya juga ikut selesai. Saat tahun politik, mereka aktif mendekati rakyat. Namun, ketika tahun politik berganti, mereka mulai melupakan, bahkan menjauh dari rakyat.
Sulit untuk tidak mengatakan kebaikan kerap dimanfaatkan, bahkan disalahgunakan untuk memanipulasi opini publik dalam kancah pertarungan politik. Nilai kebaikan yang mestinya luhur karena bersumber dari hati, tergerus menjadi sekadar gimik politik yang kerap muncul tanpa nilai.
Kuncinya, lagi-lagi, memang ada pada masyarakat yang terus digerojogi kebaikan semu, atau bahkan palsu dari para pemain politik itu. Saringannya ada di masyarakat, apakah mereka akan menelan mentah-mentah kebaikan itu dan menuruti apa pun mau para caleg dan politisi, atau mereka akan memilah dulu kebaikan-kebaikan itu berdasarkan motifnya.
Jika masyarakat kritis, kedok orang-orang yang hanya berpura-pura baik itu pada akhirnya bakal terkuak dengan sendirinya. Jika publik selektif, niscaya akan ketahuan siapa politisi yang benar-benar berbuat kebaikan untuk kepentingan rakyat dan siapa yang gemar bersandiwara menjual kebaikan hanya untuk kepentingan diri dan kelompoknya.
Jangan sampai publik terus dilenakan dengan kebaikan yang pura-pura. Itu jeratan yang meninabobokkan yang pada ujungnya nanti bakal membanting mereka dengan keras.
Lagi pula, kan, memang lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Artinya, daripada hanya menunggu kebaikan orang, apalagi itu kebaikan palsu, akan jauh lebih baik kalau kita mengukir kebaikan kita sendiri. "Teruslah berbuat baik, tak perlu menunggu kamu nyaleg."
JUDUL di atas ialah ungkapan harapan. Meski demikian, sejauh ini yang terjadi justru memperlihatkan tanda-tanda sebaliknya.
ULISAN ini merupakan episode ke sekian yang membahas kelas menengah. Saya bilang ke sekian karena saya belum sempat menghitungnya kembali.
DALAM Kongres Muhammadiyah di Yogyakarta pada 1922, pendiri persyarikatan KH Ahmad Dahlan menyampaikan pidato yang menggetarkan berjudul Tali Pengikat Hidup.
“APALAH arti sebuah nama,” kata pujangga Inggris William Shakespeare. Akan tetapi, dalam sistem ketatanegaraan negeri ini, nama punya arti. Perubahan nama justru memantik kontroversi.
SEJUMLAH teman, beberapa tahun lalu, mengidentifikasikan diri sebagai kelas menengah. Puncak kelas menengah, malah.
WHAT'S in a name? Apalah arti sebuah nama? Begitu William Shakespeare bilang. Apalah arti sebuah gelar? Begitu kira-kira Fathul Wahid berujar.
SEORANG perempuan di Kabupaten Malang, Jawa Timur, tega membunuh temannya, sesama ibu rumah tangga, hanya gara-gara tak diberi pinjaman uang sebesar Rp1 juta
SUATU kali, kolumnis beken Mahbub Djunaidi amat risau dengan banyaknya penghalusan bahasa yang tidak hanya digunakan para pejabat, tapi juga dipakai wartawan di sejumlah koran
Perempuan pertama yang menjadi wapres dalam sejarah AS itu memiliki rekam jejak yang kinclong.
HEBOH soal mobil dinas sudah menjadi tabiat lima tahunan KPU. Mobil dinas menjadi sorotan dan rebutan sejak KPU dibentuk pertama kali.
ADA sebuah pantun unik berbahasa Madura yang menggambarkan persatuan. Disebut unik karena meskipun berbahasa Madura, pantun itu tidak ditemukan di 'Pulau Garam' itu
TEMAN saya yang satu ini kembali uring-uringan. Ia kesal, marah, geram setelah membaca sebuah artikel lewat telepon pintarnya
DEWAN Perwakilan Daerah (DPD), bersama otonomi daerah, sejatinya merupakan anak kandung reformasi. Keduanya amat krusial bagi upaya pemerataan pembangunan nasional.
BUNG Karno kerap menyebut bahwa kita ialah bangsa besar. Indonesia bangsa besar karena didirikan manusia-manusia berjiwa besar.
Hakim Eman diketahui rajin menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
INDUSTRI farmasi tumbuh subur, tetapi harga obat selangit. Argumentasi usang terkait dengan harga yang mahal ialah 95% bahan baku obat masih impor.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved