Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DI ajang pilpres, gagasan pasangan capres dan cawapres ialah buku yang terbuka. Ia mesti siap dibaca, dikritisi, didebat, bahkan dikuliti.
Publik sah bertanya mengapa sang capres-cawapres memasang target segini atau segitu. Boleh mendebat mengapa mendahulukan yang itu, bukan yang ini.
Dengan cara seperti itu, publik disuguhi arena adu gagasan yang elegan. Ruang publik disesaki oleh pacuan pikiran. Adu gagasan menjadi menu utama. Ajang gas-gasan pun jadi pelengkap saja. Itulah demokrasi yang kita impikan. Demokrasi yang sehat dan menyehatkan, bukan demokrasi asal-asalan yang menekuk akal sehat.
Dalam spirit itulah, saya mencoba melihat salah satu visi-misi para capres-cawapres di bidang ekonomi, lebih spesifik lagi ihwal target pertumbuhan ekonomi. Capres dan cawapres Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar mematok pertumbuhan ekonomi di rentang 5,5%-6,5%. Target ini lebih tinggi daripada realisasi rata-rata pertumbuhan ekonomi pemerintahan Jokowi dalam 9 tahun yang hanya 5%.
Sementara itu, pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka membawa janji untuk ekonomi RI bisa tumbuh di level 6%-7%, sedangkan pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo–Mahfud MD menjanjikan rata-rata pertumbuhan ekonomi lima tahun ke depan tepat di angka 7%.
Kita bisa mendebat mengapa pasangan Amin 'hanya' berani mematok pertumbuhan ekonomi di rentang 5,5%-6,5%. Kita boleh juga menyebut target sebesar itu ialah kondisi paling realistis di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi dalam lima tahun ke depan. Bayangkan, Jokowi yang pada Pilpres 2014 berani menargetkan rata-rata ekonomi tumbuh 7%, nyatanya gagal merealisasikan.
Namun, rupanya, kegagalan Jokowi merealisasikan target pertumbuhan 7% tidak membuat pasangan Ganjar-Mahfud beringsut untuk memasang target serupa. Orang boleh meragukan target itu, sembari mengkritiknya sebagai janji angin surga. Namun, orang boleh juga membela dengan menyebut bahwa namanya janji, ya, harus penuh optimisme.
Publik juga boleh membelejeti target pasangan Prabowo-Gibran yang meletakkan angka 6% sebagai batas bawah target pertumbuhan ekonomi. Boleh menyangsikan, sah pula untuk membela. Semuanya akan menjadikan ruang publik penuh adu argumentasi, bukan adu besar-besaran dan banyak-banyakan baliho.
Pertumbuhan ekonomi ialah salah satu jalan menuju kemakmuran. Asal, ia dibarengi dengan pemerataan dan kualitas tinggi. Pertumbuhan tinggi tanpa pemerataan bakal terus menyisakan ketimpangan yang menganga. Pertumbuhan tinggi, tapi tidak berkualitas, bakal meninggalkan rakyat dalam beragam jebakan. Salah satunya, jebakan pendapatan menengah yang makin sulit untuk dihindari.
Target pertumbuhan ekonomi moderat, tapi dibarengi dengan prinsip-prinsip yang mengutamakan pemerataan, bisa menjadikan pertumbuhan itu amat berkualitas. Apalagi, banyak sumber-sumber pemicu pertumbuhan ekonomi selama ini belum tuntas dibereskan.
Soal investasi, misalnya, indeks Incremental Capital Output Ratio (ICOR) atau rasio dari investasi terhadap produk domestik bruto (PDB) masih cukup tinggi. Ini mengindikasikan adanya ketidakefisienan dalam investasi. Alhasil, butuh rasio investasi yang lebih tinggi hanya untuk menaikkan pertumbuhan 1%. Hasil kajian para ahli menunjukkan, saat ini, untuk 1% pertumbuhan ekonomi, nilai ICOR kita butuh 6,8% karena kita tidak efisien.
Jika ingin ekonomi tumbuh 7%, artinya rasio investasi terhadap PDB atau ICOR-nya 47,6% (7 dikali 6,8). Investasi yang perlu dibiayai dengan tabungan baru 36%, artinya butuh 11,6% untuk mencapai 47,6%. Kekurangan 11,6% yang setara sekitar Rp1.900 triliun itu bukan perkara mudah untuk mendapatkan sumbernya. Ada dua cara, utang dan mendongkrak produktivitas.
Menambal kebutuhan 11,6% dari PDB dengan utang jelas membebani anak cucu, karena nilai utang kita sudah besar. Maka, pilihan paling bijak ialah menaikkan produktivitas. Berikhtiar habis-habisan menaikkan kualitas pertumbuhan.
Kondisi saat ini memang berbeda jika dibandingkan dengan era Orde Baru zaman Pak Harto. Ketika itu, setiap pemerintah ingin menaikkan pertumbuhan ekonomi 1%, ICOR masih level cukup rendah, hanya 4,5%. Tidak mengherankan bila upaya menggapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% bukan tantangan yang rumit. Di hampir tiga dekade kala itu, pertumbuhan ekonomi 7% bisa dicapai.
Karena itu, dari tiga target pertumbuhan yang dicanangkan capres-cawapres, kiranya target pasangan Amin paling realistis. Namun, kontestasi pilpres bukanlah outlook ekonomi. Pilpres kerap menjadi ajang statemen politik. Jadi, biarkan publik mendebat, menilai, dan memilih apakah yang paling dibutuhkan janji realistis atau pernyataan politik yang bisa jadi kesampaian meski sebagian menganggap mustahil, semustahil gajah menerobos lubang jarum.
JUDUL di atas ialah ungkapan harapan. Meski demikian, sejauh ini yang terjadi justru memperlihatkan tanda-tanda sebaliknya.
ULISAN ini merupakan episode ke sekian yang membahas kelas menengah. Saya bilang ke sekian karena saya belum sempat menghitungnya kembali.
DALAM Kongres Muhammadiyah di Yogyakarta pada 1922, pendiri persyarikatan KH Ahmad Dahlan menyampaikan pidato yang menggetarkan berjudul Tali Pengikat Hidup.
“APALAH arti sebuah nama,” kata pujangga Inggris William Shakespeare. Akan tetapi, dalam sistem ketatanegaraan negeri ini, nama punya arti. Perubahan nama justru memantik kontroversi.
SEJUMLAH teman, beberapa tahun lalu, mengidentifikasikan diri sebagai kelas menengah. Puncak kelas menengah, malah.
WHAT'S in a name? Apalah arti sebuah nama? Begitu William Shakespeare bilang. Apalah arti sebuah gelar? Begitu kira-kira Fathul Wahid berujar.
SEORANG perempuan di Kabupaten Malang, Jawa Timur, tega membunuh temannya, sesama ibu rumah tangga, hanya gara-gara tak diberi pinjaman uang sebesar Rp1 juta
SUATU kali, kolumnis beken Mahbub Djunaidi amat risau dengan banyaknya penghalusan bahasa yang tidak hanya digunakan para pejabat, tapi juga dipakai wartawan di sejumlah koran
Perempuan pertama yang menjadi wapres dalam sejarah AS itu memiliki rekam jejak yang kinclong.
HEBOH soal mobil dinas sudah menjadi tabiat lima tahunan KPU. Mobil dinas menjadi sorotan dan rebutan sejak KPU dibentuk pertama kali.
ADA sebuah pantun unik berbahasa Madura yang menggambarkan persatuan. Disebut unik karena meskipun berbahasa Madura, pantun itu tidak ditemukan di 'Pulau Garam' itu
TEMAN saya yang satu ini kembali uring-uringan. Ia kesal, marah, geram setelah membaca sebuah artikel lewat telepon pintarnya
DEWAN Perwakilan Daerah (DPD), bersama otonomi daerah, sejatinya merupakan anak kandung reformasi. Keduanya amat krusial bagi upaya pemerataan pembangunan nasional.
BUNG Karno kerap menyebut bahwa kita ialah bangsa besar. Indonesia bangsa besar karena didirikan manusia-manusia berjiwa besar.
Hakim Eman diketahui rajin menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
INDUSTRI farmasi tumbuh subur, tetapi harga obat selangit. Argumentasi usang terkait dengan harga yang mahal ialah 95% bahan baku obat masih impor.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved