Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ROMANSA antara Joko Widodo dan sebagian pendukung fanatiknya tidak lagi seindah dulu. Ikatan kasih sayang di antara mereka mengendor hebat, kemesraan pun berubah menjadi kebencian. Malahan, ada yang bilang sudah muak.
Tidak ada frasa yang lebih sadis lagi daripada muak untuk menggambarkan buruknya sebuah hubungan. Muak bisa berarti jemu. Bisa juga merasa jijik sampai hendak muntah. Apakah itu artinya sekarang mereka jijik, ingin muntah dengan Jokowi? Apakah memang tak ada lagi secuil pun rasa cinta yang tersisa kepada Jokowi hingga harus ada tagar #KamiMuak?
Jokowi memang fenomena seorang presiden yang unik, sangat unik. Dia amat dicinta, tapi juga sangat dibenci. Mereka yang bersimpang jalan dengan Jokowi, bencinya setengah mati. Apa pun yang dilakukan Jokowi salah. Yang benar saja dianggap salah, apalagi yang benar-benar salah.
Di lain sisi, mereka yang sejalan dengan Jokowi, cintanya juga setengah mati. Mereka memuja Jokowi bak manusia setengah dewa. Jokowi tak pernah dan tak bisa salah. Semua kebijakan Jokowi dianggap benar kendati nyata-nyata salah.
Pembelaan para pecinta Jokowi luar biasa. Jangankan mengkritik apalagi mengecam, para pihak yang hendak memberikan masukan kepada Jokowi tak jarang dianggap lawan. Maka, mereka bakal menyerang habis-habisan. Die hard Jokowi, itulah istilah buat para pemuja Jokowi.
Namun, itu kisah lama. Kini, mereka yang dulu cinta buta pada Jokowi, yang selalu gigih membela, berbalik mencerca. Jokowi tak lagi sebagai idola, justru dianggap sebagai sosok yang bernoda cela. Jokowi bukan lagi panutan, malah sebaliknya harus dilawan.
Mereka menilai Jokowi telah menyesatkan diri dari jalur reformasi. Jokowi dianggap menjerumuskan diri dalam dinasti politik. Musababnya, apalagi kalau bukan pembiaran anak-anaknya terlibat dalam perburuan kekuasaan. Semua kiranya paham, putra sulung Gibran Rakabuming Raka yang katanya tak tertarik terjun ke politik ialah Wali Kota Surakarta. Lalu, sang menantu, Bobby Nasution, menjadi Wali Kota Medan.
Seakan tak mau ketinggalan, putra bungsu Kaesang Pangarep memimpin PSI secara kilat, baru dua hari menjadi kader langsung ketua umum. Tidak ada di mana pun di kolong langit ketua umum partai yang seperti itu. Kaesang juga pernah berencana maju dalam Pilkada Depok tahun depan.
Belum cukup, Gibran ramai disebut bakal berkontestasi di Pilpres 2024 sebagai cawapres. Karena terkendala usia, institusi negara yang mulia, Mahkamah Konstitusi yang diketuai sang paman pun dimanfaatkan.
Tak cuma kita, publik luar negeri memberikan atensi tersendiri soal ini. Constitutional Court Clears Way for Jokowi Dinasty, begitu judul berita laman Sydney Morning Herald tentang putusan MK. Indonesia court clears pathway for Jokowi dinasty, demikian The Australian bilang. Adapun Bloomberg memajang judul Indonesia Court Ruling Enables Jokowi's Son to Run as VP.
Kuoso nggendhong lali. Kekuasaan bisa membuat orang lupa. Jangan bicara soal aturan karena memang tidak ada ketentuan yang melarang anak atau menantu presiden menjadi wali kota. Tak ada regulasi yang dapat menghalangi putra kepala negara mak bendunduk menjadi ketua partai. Namun, ada etika, ada fatsun, jangan aji mumpung. Mumpung bapaknya sedang berkuasa, anaknya juga mesti berkuasa.
Dalam konteks itu, saya setuju dengan mereka yang dulu memuji, tetapi kini mengkritik Jokowi. Persoalannya, apakah mereka menolak dinasti politik Jokowi benar-benar dari hati? Sik..sik..sik, tunggu dulu. Seorang kawan menulis di dinding medsosnya kira-kira begini; Gibran Pilwalkot. Elu: Dinastinya dmn? Gibran Cawapres. Elu: Ini baru dinasti. Gue: Rungkad elu
Ya, kenapa baru sekarang mempersoalkan politik dinasti Jokowi? Dulu ke mane aje? Kenapa tidak protes ketika Gibran bertarung di Pilkada Surakarta 2020? Kenapa kalian malah membela Gibran saat itu? Kenapa kalian justru mencela habis-habisan pihak-pihak yang mengkritik Gibran dan Pak Jokowi kala itu?
Atau, kenapa yang sekarang marah-marah tak protes ketika Kaesang berkehendak maju Pilkada Depok? Kenapa kalian woles-woles saja, tapi sekarang kebakaran jenggot meski tak punya jenggot?
Ada lagi komentar seorang netizen. ''Kalau Gibran jadi cawapresnya Pak Ganjar, kira-kira dianggap politik dinasti gak ya?'' Ini komen cerdas. Jangan-jangan, mereka marah hanya karena Gibran akan nyawapres, tapi untuk capres lain. Jangan-jangan, seperti sebelumnya, mereka akan kompak menyanyikan lagu setuju jika Gibran dan Pak Jokowi tetap bersama jagoannya.
Jika memang itu adanya, mereka bukanlah pejuang, tapi perusak demokrasi. Entah itu influencer kelas hiu, buzzer kelas ular, wartawan, aktivis, budayawan, atau siapa pun dia, kalau sekarang menggugat politik dinasti Jokowi lantaran punya kepentingan lain, sontoloyo namanya.
JUDUL di atas ialah ungkapan harapan. Meski demikian, sejauh ini yang terjadi justru memperlihatkan tanda-tanda sebaliknya.
ULISAN ini merupakan episode ke sekian yang membahas kelas menengah. Saya bilang ke sekian karena saya belum sempat menghitungnya kembali.
DALAM Kongres Muhammadiyah di Yogyakarta pada 1922, pendiri persyarikatan KH Ahmad Dahlan menyampaikan pidato yang menggetarkan berjudul Tali Pengikat Hidup.
“APALAH arti sebuah nama,” kata pujangga Inggris William Shakespeare. Akan tetapi, dalam sistem ketatanegaraan negeri ini, nama punya arti. Perubahan nama justru memantik kontroversi.
SEJUMLAH teman, beberapa tahun lalu, mengidentifikasikan diri sebagai kelas menengah. Puncak kelas menengah, malah.
WHAT'S in a name? Apalah arti sebuah nama? Begitu William Shakespeare bilang. Apalah arti sebuah gelar? Begitu kira-kira Fathul Wahid berujar.
SEORANG perempuan di Kabupaten Malang, Jawa Timur, tega membunuh temannya, sesama ibu rumah tangga, hanya gara-gara tak diberi pinjaman uang sebesar Rp1 juta
SUATU kali, kolumnis beken Mahbub Djunaidi amat risau dengan banyaknya penghalusan bahasa yang tidak hanya digunakan para pejabat, tapi juga dipakai wartawan di sejumlah koran
Perempuan pertama yang menjadi wapres dalam sejarah AS itu memiliki rekam jejak yang kinclong.
HEBOH soal mobil dinas sudah menjadi tabiat lima tahunan KPU. Mobil dinas menjadi sorotan dan rebutan sejak KPU dibentuk pertama kali.
ADA sebuah pantun unik berbahasa Madura yang menggambarkan persatuan. Disebut unik karena meskipun berbahasa Madura, pantun itu tidak ditemukan di 'Pulau Garam' itu
TEMAN saya yang satu ini kembali uring-uringan. Ia kesal, marah, geram setelah membaca sebuah artikel lewat telepon pintarnya
DEWAN Perwakilan Daerah (DPD), bersama otonomi daerah, sejatinya merupakan anak kandung reformasi. Keduanya amat krusial bagi upaya pemerataan pembangunan nasional.
BUNG Karno kerap menyebut bahwa kita ialah bangsa besar. Indonesia bangsa besar karena didirikan manusia-manusia berjiwa besar.
Hakim Eman diketahui rajin menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
INDUSTRI farmasi tumbuh subur, tetapi harga obat selangit. Argumentasi usang terkait dengan harga yang mahal ialah 95% bahan baku obat masih impor.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved