Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PERUBAHAN itu keniscayaan. Kata Konfusius, hanya orang yang paling bijaksana dan paling bodoh yang tidak pernah berubah. Untuk meningkatkan diri, tegas Winston Churchill, berarti orang mesti berubah. Menjadi sempurna itu, lanjutnya, berarti sering berubah.
Namun, di negeri ini, hari-hari ini, kata perubahan sangat ditakuti oleh sebagian orang, kendati amat dirindukan banyak orang. Mereka yang takut akan perubahan umumnya lalu menakut-nakuti publik bahwa perubahan itu berbahaya. Perubahan itu dianggap teror yang mengganggu kenyamanan, bahkan bisa merusak tatanan.
Padahal, perubahan tidak selalu dari nol. Bisa memang dari nol karena salah perencanaan dan berpotensi jauh menyimpang di kemudian hari. Namun, perubahan bisa saja dari angka 50, bahkan dari 80, menuju angka 100. Berubah itu bisa dari gelap menuju terang, atau dari terang menuju lebih benderang lagi.
Namun, bagi sebagian orang, terutama mereka yang mapan, perubahan itu bakal amat menyiksa. Perubahan bisa mengusik zona nyaman, mengganggu status quo, membuat gaduh, biang kekagetan. Narasi bahwa perubahan itu buruk kian dikemukakan.
Namun, barangkali itu terjadi karena bobot politik lebih diberi garis tebal ketimbang substansi. Kata perubahan selalu dicurigai karena boleh jadi ia berasal dari pilihan politik yang berbeda. Jadi, sebaik dan sepenting apa pun perubahan itu, ia menjadi buruk karena digemakan oleh kaum 'seberang' sana.
Apa yang dikemukakan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, kemarin, misalnya, sulit untuk disebut 'tidak berkaitan dengan politik'. Saat memberikan sambutan secara daring di sebuah forum bisnis itu, Luhut menyinggung pihak yang mau membuat perubahan. LBP, singkatan nama Luhut, menyatakan tidak setuju dengan perubahan itu.
"Jadi, saya tidak setuju ketika orang mengatakan membuat perubahan. Anda tahu? Apa yang terjadi dengan perubahan?" tanya Luhut.
Luhut lalu menegaskan hal-hal yang wajib dilanjutkan presiden mendatang, yakni industrialisasi melalui hilirisasi, lalu digitalisasi di semua lini, juga program pendidikan berkualitas tinggi yang terjangkau.
Soal pengembangan infrastruktur untuk menyambung konektivitas orang, barang, dan laju informasi juga tidak boleh diutak atik. Selain itu, ada usaha dekarbonisasi untuk mempercepat net zero emission, sambil menangkap peluang di bisnis ekonomi hijau juga mesti dilanjutkan. Terakhir, menyeimbangkan semuanya dengan 'adil' dan menyelesaikan masalah ketidaksetaraan sosial di Indonesia.
Apa yang dikatakan Luhut di atas ialah program yang baik. Namun, apakah semua sudah berjalan menjadi yang terbaik? Jika diibaratkan cahaya, apakah sinar semua program itu sudah sangat benderang sampai ke bumi? Bukankah masih banyak 'mendung' di sana-sini yang menutupi sinar tersebut?
Program menyelesaikan ketidaksetaraan di Indonesia, misalnya. Hingga kini harus diakui, ketimpangan terjadi di banyak titik. Sedikit orang kaya kian mampu menabung kekayaan mereka sehingga jumlah tabungan orang kaya terus tumbuh tiap tahun. Sebaliknya, sebagian besar mereka yang susah, kian susah hidup mereka karena makin 'mantab', makan tabungan.
Begitu juga dengan program hilirisasi, yang terus-menerus dipekikkan telah menghasilkan kenaikan pendapatan ekonomi yang signifikan, tapi tetap meninggalkan jejak kemiskinan di daerah penghasil tambang nikel dan daerah tempat pengolahan nikel didirikan. Itu menandakan bahwa program tersebut masih jauh dari sempurna. Untuk 'kesempurnaan' program-program tersebut, jelas butuh perubahan.
Lalu, mengapa tiba-tiba amat alergi terhadap perubahan?
Padahal, saat Jokowi berkampanye pada Pemilihan Presiden 2014, berkali-kali ia memekikkan janji perubahan. Jokowi, misalnya, berjanji akan ada perubahan di tubuh KPK. Perubahan yang dijanjikan itu di antaranya menambah jumlah penyidik di lembaga antikorupsi itu.
Jokowi juga berjanji jika terpilih menjadi presiden, ia akan membawa perubahan yang fundamental untuk kaum disabilitas. Slogan perubahan juga digemakan Jokowi untuk wilayah perbatasan, mengubah nasib warga pinggiran. Bahkan, Jokowi akan menghela perubahan mental bangsa dengan slogan yang gegap gempita, revolusi mental.
Jadi, jangan takut perubahan. Takutlah justru terhadap kemapanan karena hal itu ialah jebakan. Sebaliknya, kemauan berubah ialah tanda kecerdasan. Seperti kata seorang pemikir, Stephen Hawking, kecerdasan ialah kemampuan beradaptasi terhadap perubahan.
JUDUL di atas ialah ungkapan harapan. Meski demikian, sejauh ini yang terjadi justru memperlihatkan tanda-tanda sebaliknya.
ULISAN ini merupakan episode ke sekian yang membahas kelas menengah. Saya bilang ke sekian karena saya belum sempat menghitungnya kembali.
DALAM Kongres Muhammadiyah di Yogyakarta pada 1922, pendiri persyarikatan KH Ahmad Dahlan menyampaikan pidato yang menggetarkan berjudul Tali Pengikat Hidup.
“APALAH arti sebuah nama,” kata pujangga Inggris William Shakespeare. Akan tetapi, dalam sistem ketatanegaraan negeri ini, nama punya arti. Perubahan nama justru memantik kontroversi.
SEJUMLAH teman, beberapa tahun lalu, mengidentifikasikan diri sebagai kelas menengah. Puncak kelas menengah, malah.
WHAT'S in a name? Apalah arti sebuah nama? Begitu William Shakespeare bilang. Apalah arti sebuah gelar? Begitu kira-kira Fathul Wahid berujar.
SEORANG perempuan di Kabupaten Malang, Jawa Timur, tega membunuh temannya, sesama ibu rumah tangga, hanya gara-gara tak diberi pinjaman uang sebesar Rp1 juta
SUATU kali, kolumnis beken Mahbub Djunaidi amat risau dengan banyaknya penghalusan bahasa yang tidak hanya digunakan para pejabat, tapi juga dipakai wartawan di sejumlah koran
Perempuan pertama yang menjadi wapres dalam sejarah AS itu memiliki rekam jejak yang kinclong.
HEBOH soal mobil dinas sudah menjadi tabiat lima tahunan KPU. Mobil dinas menjadi sorotan dan rebutan sejak KPU dibentuk pertama kali.
ADA sebuah pantun unik berbahasa Madura yang menggambarkan persatuan. Disebut unik karena meskipun berbahasa Madura, pantun itu tidak ditemukan di 'Pulau Garam' itu
TEMAN saya yang satu ini kembali uring-uringan. Ia kesal, marah, geram setelah membaca sebuah artikel lewat telepon pintarnya
DEWAN Perwakilan Daerah (DPD), bersama otonomi daerah, sejatinya merupakan anak kandung reformasi. Keduanya amat krusial bagi upaya pemerataan pembangunan nasional.
BUNG Karno kerap menyebut bahwa kita ialah bangsa besar. Indonesia bangsa besar karena didirikan manusia-manusia berjiwa besar.
Hakim Eman diketahui rajin menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
INDUSTRI farmasi tumbuh subur, tetapi harga obat selangit. Argumentasi usang terkait dengan harga yang mahal ialah 95% bahan baku obat masih impor.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved