Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TIGA tahun lalu, Benjamin Mark Bland menulis buku biografi politik berjudul Man of Contradictions: Joko Widodo and the Struggle to Remake Indonesia. Di salah satu pembahasannya, mantan Direktur Program Asia Tenggara di Lowy Institute itu menulis kalimat yang menjadi populer di kalangan ekonom kita, "Indonesia always disappoints. It disappoints the optimists and it disappoints the pesimists too."
Kalimat itu artinya, "Indonesia selalu mengecewakan. Mengecewakan yang optimistis, juga mengecewakan yang pesimistis." Mereka yang pesimistis kecewa karena ramalan mereka salah. Kaum pesimis kerap menujum bahwa dalam hitungan satu dekade sejak badai krisis 1998, Indonesia akan runtuh. Nyatanya, dua setengah dekade kemudian, Indonesia tetap eksis dengan perekonomian yang terus berkembang.
Adapun kekecewaan kaum optimis dipicu oleh harapan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai dua digit yang tidak kunjung terwujud. Jangankan tumbuh dua digit, bisa mendekati rata-rata pertumbuhan ekonomi 7% per tahun sebagaimana janji awal tiap rezim saja masih jauh panggang dari api. Bahkan, makin ke sini, puncak pertumbuhan ekonomi bergeser dari 7% ke angka rata-rata 5% per tahun.
Repotnya lagi, capaian pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% itu kerap dianggap sudah 'lumayan' oleh pemerintah. Kalimat yang kerap digunakan, “Kita patut bersyukur, di tengah negara lain susah tumbuh, ekonomi kita masih bisa bergerak di angka pertumbuhan lebih dari 5%.”
Bagi sebagian orang, kalimat tersebut bisa dimaknai cukup puas atas capaian yang diraih. Padahal, bagi Indonesia yang bercita-cita menjadi negara maju, pertumbuhan 5% jelas tidak cukup. Capaian itu tidak akan bisa menolong kita keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah menuju negara berpendapatan tinggi.
Berkali-kali para analis mengingatkan bahwa Indonesia akan sulit menghindari middle income trap bila tidak ada upaya radikal untuk menciptakan daya ungkit pertumbuhan. Hingga saat ini, Indonesia sudah mengarungi tiga dekade menjadi negara berpenghasilan menengah. Bila itu terus terjadi, bisa-bisa negara ini 'tua sebelum kaya'.
Dalam banyak mimbar pidato, para pejabat di negeri ini kerap mengapungkan harapan terhadap bonus demografi. Usia produktif yang melimpah di Indonesia itu akan terjadi di 2030. Pada tahun itu, hampir 70% penduduk Indonesia merupakan kelompok usia produktif (15-64 tahun), yang mampu menghasilkan banyak hal dan punya potensi besar mendongkrak negeri ini menjadi negara berpendapatan tinggi.
Tapi, hari ini, tujuh tahun menjelang puncak bonus demografi, kita belum menemukan peta jalan yang jelas bagaimana memanfaatkan usia produktif itu untuk keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Padahal, bonus demografi ini hanya akan bertahan hingga 2050. Setelah itu, secara perlahan tapi pasti, kita masuk ke fase aging population atau era penduduk berusia tua.
Alhasil, kita cuma punya durasi 27 tahun untuk benar-benar memanfaatkan bonus demografi. Tapi, proses meratakan jalan menuju titik itu mestinya sudah gamblang sejak hari ini. Kalau gagal dirumuskan hari ini, jebakan negara berpendapatan menengah akan berlanjut ke episode negeri yang tua sebelum kaya.
Kiranya Jepang dan Korea Selatan bisa menjadi inspirasi bagaimana mereka kini berada dalam situasi 'menuju tua, tapi sudah kaya'. Kedua negara itu mampu memanfaatkan ruang melimpahnya kelompok usia produktif mereka secara maksimal dua dekade lalu. Hasilnya, saat memasuki era aging population, rata-rata pendapatan per kapita penduduk Jepang sudah di US$33 ribu, sedangkan Korea Selatan terpaut tipis di US$32 ribu.
Sementara itu, Indonesia yang baru saja ditetapkan oleh Bank Dunia sebagai negara kelas menengah atas, pendapatan per kapitanya baru mencapai US$4,5 ribu, alias seperdelapan dari Jepang dan Korsel. Bila ekonomi kita tumbuh terus sampai 2050, dengan kondisi pertumbuhan ekonomi 5% sampai 6%, pendapatan per kapita kita masih di bawah US$30 ribu.
Bila negeri ini hendak keluar dari kemelut menjadi tua sebelum kaya, janji mengembalikan rata-rata pertumbuhan ekonomi 7% seperti sebelum saat krisis 1998 harus segera ditunaikan. Berbangga atas stempel 'negara berpenghasilan menengah atas' yang diberikan Bank Dunia sah-sah saja.
Tapi, menepuk dada atas capaian itu hanya akan melanggengkan kita dalam kubangan yang sama bertahun-bertahun. Lalu, tahu-tahu negeri ini sudah 'renta sebelum sejahtera'.
Saya jadi ingat sebuah novel berjudul Lelaki Tua dan Laut karya sastrawan peraih Nobel, Ernest Hemingway, yang mengisahkan nelayan tua miskin bernama Santiago yang dijuluki salao atau 'yang paling sial di antara yang sial'. Nelayan 85 tahun itu tetap melaut. Harapannya tidak pernah pudar tahun demi tahun hingga ia tua dalam kemiskinan dan kesepian.
JUDUL di atas ialah ungkapan harapan. Meski demikian, sejauh ini yang terjadi justru memperlihatkan tanda-tanda sebaliknya.
ULISAN ini merupakan episode ke sekian yang membahas kelas menengah. Saya bilang ke sekian karena saya belum sempat menghitungnya kembali.
DALAM Kongres Muhammadiyah di Yogyakarta pada 1922, pendiri persyarikatan KH Ahmad Dahlan menyampaikan pidato yang menggetarkan berjudul Tali Pengikat Hidup.
“APALAH arti sebuah nama,” kata pujangga Inggris William Shakespeare. Akan tetapi, dalam sistem ketatanegaraan negeri ini, nama punya arti. Perubahan nama justru memantik kontroversi.
SEJUMLAH teman, beberapa tahun lalu, mengidentifikasikan diri sebagai kelas menengah. Puncak kelas menengah, malah.
WHAT'S in a name? Apalah arti sebuah nama? Begitu William Shakespeare bilang. Apalah arti sebuah gelar? Begitu kira-kira Fathul Wahid berujar.
SEORANG perempuan di Kabupaten Malang, Jawa Timur, tega membunuh temannya, sesama ibu rumah tangga, hanya gara-gara tak diberi pinjaman uang sebesar Rp1 juta
SUATU kali, kolumnis beken Mahbub Djunaidi amat risau dengan banyaknya penghalusan bahasa yang tidak hanya digunakan para pejabat, tapi juga dipakai wartawan di sejumlah koran
Perempuan pertama yang menjadi wapres dalam sejarah AS itu memiliki rekam jejak yang kinclong.
HEBOH soal mobil dinas sudah menjadi tabiat lima tahunan KPU. Mobil dinas menjadi sorotan dan rebutan sejak KPU dibentuk pertama kali.
ADA sebuah pantun unik berbahasa Madura yang menggambarkan persatuan. Disebut unik karena meskipun berbahasa Madura, pantun itu tidak ditemukan di 'Pulau Garam' itu
TEMAN saya yang satu ini kembali uring-uringan. Ia kesal, marah, geram setelah membaca sebuah artikel lewat telepon pintarnya
DEWAN Perwakilan Daerah (DPD), bersama otonomi daerah, sejatinya merupakan anak kandung reformasi. Keduanya amat krusial bagi upaya pemerataan pembangunan nasional.
BUNG Karno kerap menyebut bahwa kita ialah bangsa besar. Indonesia bangsa besar karena didirikan manusia-manusia berjiwa besar.
Hakim Eman diketahui rajin menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
INDUSTRI farmasi tumbuh subur, tetapi harga obat selangit. Argumentasi usang terkait dengan harga yang mahal ialah 95% bahan baku obat masih impor.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved