Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DI tengah situasi ekonomi global yang kian genting, angka-angka statistik ekonomi kita justru disebut-sebut 'masih stabil'. Pertumbuhan ekonomi diprediksi masih bisa di atas 5%. Angka ketimpangan juga tidak jauh dari capaian tahun lalu di 0,381 (ketimpangan rendah). Begitu pula tingkat pengangguran terbuka juga diperkirakan tidak jauh dari 5,86% (2022).
Namun, mulai banyak yang meragukan ketepatan angka-angka yang 'tenang dan menenangkan' di tengah gejolak tersebut. Mereka yang skeptis membuat perbandingan antara angka-angka di atas kertas itu dan angka-angka pembanding lain yang lebih mikro dan mendetail.
Salah satu data pembanding itu berasal dari hasil survei Bank Indonesia, akhir bulan lalu. BI melaporkan bahwa rata-rata proporsi pendapatan konsumen yang ditabung (saving to income ratio) tercatat menurun pada Mei 2023, yaitu menjadi sebesar 15,7%. Porsi tabungan terhadap pendapatan terindikasi menurun di seluruh kategori pengeluaran masyarakat.
Namun, kelompok dengan pengeluaran Rp1 juta hingga Rp2 juta (masyarakat bawah) menjadi catatan paling miris. Porsi tabungan terhadap pendapatan kelompok ini terindikasi menurun menjadi 17,6% pada Mei 2023, dari sebelumnya 15,6% pada April 2023, atau turun sebesar 2,1%.
Sejalan dengan catatan tersebut, porsi utang terhadap pendapatan kian naik menjadi 7,6% dari sebelumnya 6,7%. Angka ini menjelaskan bahwa masyarakat bawah dipaksa kian 'mantab' (makan tabungan) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mencicil utang-utang yang terus terkerek.
Dalam survei itu, BI juga mencatat indeks ketersediaan lapangan kerja untuk kelompok pengeluaran Rp1 juta hingga Rp2 juta ini juga turun 6,7 menjadi 110,1 dari sebelumnya 116,8. Indeks ekspektasi ketersediaan lapangan kerja dari kelompok pengeluaran ini juga turun dari 129 menjadi 124,5.
Penurunan juga terjadi pada indeks penghasilan saat ini. Angkanya turun dari 110 menjadi 108,3. Melalui catatan survei BI ini dapat dilihat bahwa posisi kelompok masyarakat dengan pengeluaran Rp1 juta hingga Rp2 juta semakin sulit dan terjepit.
Data pembanding lainnya ialah hasil penelitian tim yang dipimpin Dekan Fakultas Ekologi Manusia, Sosiologi Perdesaan IPB University Sofyan Sjaf. Dalam tulisannya di Kompas dengan judul Lampu Kuning Indonesia dari Desa, Sofyan menyebutkan bahwa ukuran-ukuran sensitif pembangunan saat ini berada di bawah angka normal.
Ukuran-ukuran sensitif itu ialah ketimpangan (indeks rasio gini), angka pengangguran (persentase penganguran terbuka), dan indeks pembangunan manusia (IPM). Ada kondisi paradoks antara angka yang ditunjukkan pemerintah melalui statistik makro dan capaian pembangunan yang jauh berbeda di realitas lapangan.
Hasil studi Tim Peneliti IPB University di 10 provinsi, 21 kabupaten, dan 171 desa (di luar Pulau Maluku dan Papua) dalam dua tahun terakhir menunjukkan angka ketimpangan di perdesaan Indonesia berada di level sedang (antara 0,40 dan 0,50) hingga ketimpangan tinggi (di atas 0,5). Angka ketimpangan tinggi terdapat di desa-desa Kalimantan (0,71), Bali dan Nusa Tenggara (0,67), Sumatra (0,59), dan Jawa (0,53).
Hanya Sulawesi yang memiliki angka ketimpangan sedang (0,48). Padahal, data BPS menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan kita secara nasional termasuk rendah.
Demikian juga dengan data tingkat pengangguran terbuka. Pemerintah memprediksi pengangguran terbuka akan ada di kisaran 5,8%. Hasil studi tim IPB menunjukkan sebaliknya: hanya Kalimantan yang memiliki tingkat pengangguran terbuka di perdesaan di bawah persentase dua digit (9,91%). Empat pulau lain berada di atas persentase dua digit, yakni Sumatra (13,20%), Jawa (12,60%), Bali dan Nusa Tenggara (22,31%), serta Sulawesi (19,88%).
Dua data pembanding dari dua institusi kredibel itu penting untuk diapungkan agar kita tidak lekas menepuk dada seusai Bank Dunia menyebut Indonesia sudah naik kelas karena Indonesia telah kembali menjadi negara berpenghasilan menengah atas. Kabar itu bagus untuk memupuk harapan. Namun, kita bisa terkecoh, bahkan tersesat, bila bersikap 'fanatik buta' pada statistik makro itu.
Rasa terkecoh itu mirip penggalan lirik lagu Balada Pengangguran milik grup Kantata Takwa: Pembangunan oh!
Pengangguran ya!
Penerangan oh!
Kegelapan ya!
JUDUL di atas ialah ungkapan harapan. Meski demikian, sejauh ini yang terjadi justru memperlihatkan tanda-tanda sebaliknya.
ULISAN ini merupakan episode ke sekian yang membahas kelas menengah. Saya bilang ke sekian karena saya belum sempat menghitungnya kembali.
DALAM Kongres Muhammadiyah di Yogyakarta pada 1922, pendiri persyarikatan KH Ahmad Dahlan menyampaikan pidato yang menggetarkan berjudul Tali Pengikat Hidup.
“APALAH arti sebuah nama,” kata pujangga Inggris William Shakespeare. Akan tetapi, dalam sistem ketatanegaraan negeri ini, nama punya arti. Perubahan nama justru memantik kontroversi.
SEJUMLAH teman, beberapa tahun lalu, mengidentifikasikan diri sebagai kelas menengah. Puncak kelas menengah, malah.
WHAT'S in a name? Apalah arti sebuah nama? Begitu William Shakespeare bilang. Apalah arti sebuah gelar? Begitu kira-kira Fathul Wahid berujar.
SEORANG perempuan di Kabupaten Malang, Jawa Timur, tega membunuh temannya, sesama ibu rumah tangga, hanya gara-gara tak diberi pinjaman uang sebesar Rp1 juta
SUATU kali, kolumnis beken Mahbub Djunaidi amat risau dengan banyaknya penghalusan bahasa yang tidak hanya digunakan para pejabat, tapi juga dipakai wartawan di sejumlah koran
Perempuan pertama yang menjadi wapres dalam sejarah AS itu memiliki rekam jejak yang kinclong.
HEBOH soal mobil dinas sudah menjadi tabiat lima tahunan KPU. Mobil dinas menjadi sorotan dan rebutan sejak KPU dibentuk pertama kali.
ADA sebuah pantun unik berbahasa Madura yang menggambarkan persatuan. Disebut unik karena meskipun berbahasa Madura, pantun itu tidak ditemukan di 'Pulau Garam' itu
TEMAN saya yang satu ini kembali uring-uringan. Ia kesal, marah, geram setelah membaca sebuah artikel lewat telepon pintarnya
DEWAN Perwakilan Daerah (DPD), bersama otonomi daerah, sejatinya merupakan anak kandung reformasi. Keduanya amat krusial bagi upaya pemerataan pembangunan nasional.
BUNG Karno kerap menyebut bahwa kita ialah bangsa besar. Indonesia bangsa besar karena didirikan manusia-manusia berjiwa besar.
Hakim Eman diketahui rajin menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
INDUSTRI farmasi tumbuh subur, tetapi harga obat selangit. Argumentasi usang terkait dengan harga yang mahal ialah 95% bahan baku obat masih impor.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved