Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ENTAH salah apa hingga Jakarta International Stadium alias JIS selalu dirundung masalah. Entah siapa yang salah hingga stadion nan megah itu tak lepas dari polemik, bahkan begitu akrab dengan tendensi politik.
JIS ialah stadion kebanggaan warga Jakarta, juga Indonesia. Tak banyak stadion di seantero jagat yang berdaya tampung lebih dari 80 ribu orang, dan JIS termasuk satu di antara yang sedikit itu.
Desain dan fasilitas JIS apik, canggih, mewah. Yang terpenting JIS ialah mahakarya anak bangsa sendiri. Akan tetapi, nasib JIS tak berbanding lurus dengan kemegahannya. Kalau meminjam judul novel karangan Sutan Takdir Alisjahbana, ia tak putus dirundung malang.
JIS terlihat wah hanya untuk dipandang.
Sejak peresmian pada 24 Juli 2022, JIS jarang sekali digunakan. Jangankan untuk menggelar laga internasional, hamparan rumputnya tak pernah diinjak pemain lokal. Kemegahan dan kemewahannya justru menjadi arena perdebatan, ajang silang pendapat, medan egoisme kebenaran.
Banyak yang berusaha meyakinkan bahwa tiada unsur politik di JIS. Namun, banyak yang justru yakin politik lebih melatari perdebatan JIS, terutama apakah ia sesuai standar FIFA atau belum. Penyebabnya, apalagi kalau bukan karena JIS dibuat di era Gubernur Anies Baswedan.
Dulu, ketika diwacanakan sebagai arena FIFA matchday antara Timnas Indonesia dan Curacao, PSSI memvonis JIS belum memenuhi standar FIFA. Sebaliknya, pengelola amat yakin bahwa JIS dibangun seusai FIFA Football Stadiums Guidelines. Singkat cerita, PSSI akhirnya menggelar uji coba lawan tim Karibia itu ke Stadion Pakansari, Bogor.
Kini, ketika Indonesia butuh stadion pengganti Stadion Utama Senayan sebagai venue Piala Dunia U-17, silang pendapat soal JIS kembali mengemuka. Lagi-lagi antara PSSI dan pengelola. Lagi-lagi antara pihak yang sekubu dan yang berseberangan dengan Anies. Lebih ramai lagi, kini ada unsur pemerintah yang, tentu saja, sekubu dengan PSSI.
Pembangun dan pengelola JIS masih dalam keyakinan semula, yakin bahwa JIS telah sesuai standar FIFA. Direktur Proyek PT Jakpro yang membangun JIS, Arry Wibowo, secara rinci menjelaskan betapa patuhnya mereka pada ketentuan FIFA. Konsultan asal Inggris yang berpengalaman membangun stadion-stadion tenar di dunia, Buro Happold, dilibatkan.
Tak ada keraguan dalam diri mereka bahwa JIS sesuai pakem FIFA. Benarkah? Saya bukan ahlinya. Saya cuma ingin main logika. Amatlah naif, konyol, sinting, bodoh, bahlul, jika dengan dana Rp4,5 triliun, mereka membangun JIS ala kadarnya. Pandir nian Buro Happold kalau dia mempertaruhkan reputasinya dengan asal-asalan memberikan pendampingan.
Di lain sisi, PSSI juga bergeming pada klaim semula bahwa JIS belum sesuai standar FIFA. Dua hari lalu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahkan berani menyebut, kalau FIFA datang hari ini, JIS pasti dicoret karena tidak layak untuk menghelat Piala Dunia U-17.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono ogah ketinggalan. Saat meninjau JIS bersama Erick dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dia berani mengatakan rumput lapangan JIS tak sesuai standar FIFA. Kata siapa? Menurut dia, kata Chairman PT Karya Rama Prima Qamal Mustaqim yang katanya ahli agronomi untuk stadion. Singkat cerita, rumput diganti dengan biaya Rp6 miliar. Belum lagi pembenahan di beberapa sektor lain. Proyek lagi.
Serahkan urusan kepada ahlinya. Erick memang Ketua Umum PSSI, orang bola, tapi apakah dia ahli dalam menentukan sesuai tidaknya stadion dengan standar FIFA? Kiranya tidak. Pak Basuki memang jago membangun infrastruktur, tapi apakah dia ahli soal rumput? Kiranya tidak. Qamal bisa jadi paham rerumputan, tapi apakah dia punya otoritas untuk memastikan rumput lapangan JIS tak sesuai FIFA? Rasanya juga tidak.
Hanya FIFA yang berkompeten, yang punya otoritas, menentukan status stadion. Jadi, kalau mau fair, datangkan saja FIFA, minta fatwa mereka. Jangan dulu ada pembenahan dengan rupa-rupa alasan, biarkan apa adanya, agar keputusan FIFA apa adanya pula. Kalau layak, teruskan dan disempurnakan. Kalau tak layak, benahi. Kalau tak cukup waktu, tinggalkan saja JIS. Gitu aja kok repot.
Piala Dunia U-17 paling perlu empat stadion, sementara masih ada lima stadion lagi yang sedianya untuk Piala Dunia U-20. Piala Dunia U-17 tak butuh stadion dengan kapasitas besar. Jangan bayangkan penontonnya seantusias Piala Dunia beneran. Bahkan, Piala Dunia U-20 yang akhirnya diselenggarakan di Argentina hanya disaksikan langsung 692.084 pasang mata atau 13.309 orang per pertandingan.
Harapan Mas Erick, Mas Menpora Dito Ariotedjo agar JIS tak dijadikan polemik politik patut diamini. Namun, bagi saya, langkah mereka buru-buru merenovasi JIS malah memperlebar ruang polemik. Bukankah renovasi dengan dalih subjektif bisa membuahkan stigma negatif buat Anies?
JUDUL di atas ialah ungkapan harapan. Meski demikian, sejauh ini yang terjadi justru memperlihatkan tanda-tanda sebaliknya.
ULISAN ini merupakan episode ke sekian yang membahas kelas menengah. Saya bilang ke sekian karena saya belum sempat menghitungnya kembali.
DALAM Kongres Muhammadiyah di Yogyakarta pada 1922, pendiri persyarikatan KH Ahmad Dahlan menyampaikan pidato yang menggetarkan berjudul Tali Pengikat Hidup.
“APALAH arti sebuah nama,” kata pujangga Inggris William Shakespeare. Akan tetapi, dalam sistem ketatanegaraan negeri ini, nama punya arti. Perubahan nama justru memantik kontroversi.
SEJUMLAH teman, beberapa tahun lalu, mengidentifikasikan diri sebagai kelas menengah. Puncak kelas menengah, malah.
WHAT'S in a name? Apalah arti sebuah nama? Begitu William Shakespeare bilang. Apalah arti sebuah gelar? Begitu kira-kira Fathul Wahid berujar.
SEORANG perempuan di Kabupaten Malang, Jawa Timur, tega membunuh temannya, sesama ibu rumah tangga, hanya gara-gara tak diberi pinjaman uang sebesar Rp1 juta
SUATU kali, kolumnis beken Mahbub Djunaidi amat risau dengan banyaknya penghalusan bahasa yang tidak hanya digunakan para pejabat, tapi juga dipakai wartawan di sejumlah koran
Perempuan pertama yang menjadi wapres dalam sejarah AS itu memiliki rekam jejak yang kinclong.
HEBOH soal mobil dinas sudah menjadi tabiat lima tahunan KPU. Mobil dinas menjadi sorotan dan rebutan sejak KPU dibentuk pertama kali.
ADA sebuah pantun unik berbahasa Madura yang menggambarkan persatuan. Disebut unik karena meskipun berbahasa Madura, pantun itu tidak ditemukan di 'Pulau Garam' itu
TEMAN saya yang satu ini kembali uring-uringan. Ia kesal, marah, geram setelah membaca sebuah artikel lewat telepon pintarnya
DEWAN Perwakilan Daerah (DPD), bersama otonomi daerah, sejatinya merupakan anak kandung reformasi. Keduanya amat krusial bagi upaya pemerataan pembangunan nasional.
BUNG Karno kerap menyebut bahwa kita ialah bangsa besar. Indonesia bangsa besar karena didirikan manusia-manusia berjiwa besar.
Hakim Eman diketahui rajin menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
INDUSTRI farmasi tumbuh subur, tetapi harga obat selangit. Argumentasi usang terkait dengan harga yang mahal ialah 95% bahan baku obat masih impor.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved