Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
RENCANA pemerintah menggaet mandor asing guna mengawasi proyek-proyek vital Ibu Kota Nusantara (IKN) mengingatkan seorang karib saya pada pidato Bung Karno. Berkali-kali Bung Karno, dalam berbagai pidatonya yang menggelegar dan bergemuruh, mengingatkan agar bangsa Indonesia jangan mau menjadi 'bangsa kuli' dan menjadi kuli di antara bangsa-bangsa lain (a nation of coolies and a coolie amongst nations).
Kini, kata teman saya itu, sudah hampir 78 tahun Indonesia merdeka, bangsa Indonesia masih diposisikan menjadi 'bangsa kuli'. Bahkan, dia melanjutkan, pemosisian sebagai 'bangsa kuli' itu dilakukan para elite pemimpinnya sendiri.
"Masih ada pemimpin bermental inlander. Jadilah kita bangsa yang terus-terusan 'menyusu' kepada bangsa-bangsa lain. Bangsa yang rakyatnya dipaksa membeo dan membebek bangsa-bangsa lain, baik bangsa Barat maupun bangsa Timur," sang kawan menegaskan.
"Coba lihat pelibatan pekerja kasar asing di proyek-proyek infrastruktur. Bahkan, mandor asing pun diberi karpet merah dengan dalih mandor lokal tidak berkualitas. Inikah kutukan Bung Karno?” kata teman saya itu dengan berapi-api.
Terhadap pertanyaan soal 'kutukan' itu saya hanya bilang, "Entahlah, saya tidak tahu. Yang jelas hingga dewasa ini, bangsa yang sangat kaya raya dengan sumber alam yang melimpah-ruah, dengan warisan tradisi dan budaya leluhur yang beraneka ragam, dan dengan peninggalan sejarah yang menggunung ini belum banyak difasilitasi untuk 'naik kelas' menjadi 'bangsa majikan'."
Sejatinya, persoalan fundamental negeri ini setelah kemerdekaan ialah kepercayaan diri. Ketika seseorang, terlebih pemimpin, dalam suatu negara melihat sumber daya manusia dari negara lain lebih unggul daripada SDM dalam negeri, pembangunan SDM di dalam negeri akan sulit naik kelas. Ketika seorang pemimpin berpikir buruk atau pesimistis dengan negerinya sendiri, tindakan negatiflah yang akan dipilih untuk negerinya sendiri.
“Revolusi mental, menurutku, mesti dimulai dari mental para pemimpin,” KH Ahmad Mustofa Bisri, pengasuh Pesantren Raudlatut Thalibin, Rembang, mencicit melalui akun Twitter-nya. Gus Mus mencicitkan itu empat tahun silam. Ketika itu, gaung pentingnya revolusi mental mulai redup dari panggung-panggung pidato para pejabat. Padahal, empat tahun sebelum cicitan Gus Mus itu, kata revolusi mental sudah seperti mantra suci.
Gus Mus seperti ingin mengingatkan kembali pentingnya revolusi mental. Sampai sejauh mana diejawantahkan bangsa Indonesia, terutama para pejabat di Republik ini? Apakah memang itu bukan lagi agenda prioritas?
Revolusi mental pertama kali dilontarkan Bung Karno dalam pidatonya di Jakarta, 17 Agustus 1957. Pidato tersebut berjudul Satu Tahun Ketentuan atau A Year of Decision. Bung Karno melihat saat itu revolusi nasional Indonesia sedang mandek, padahal tujuan revolusi untuk meraih kemerdekaan Indonesia seutuhnya belum tercapai.
Bung Karno ingin bangsa Indonesia beranjak dari sikap mental inlander yang rendah diri. Revolusi mental ialah reject yesterday, gerak maju meninggalkan hari kemarin yang kurang baik. “Think and rethink, shape and reshape, making and remaking!” seru Bung Karno.
Revolusi mental ialah suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru, berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala. Itu yang diadopsi Joko Widodo saat memulai kampanye capres dan memulai era pemerintahannya.
Kini, di penghujung pemerintahannya, Joko Widodo tidak lagi menyerukan perlunya revolusi mental. Bahkan, Presiden mengamini ide Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk menggunakan mandor asing dalam proyek IKN dengan alasan mandor lokal tidak mampu menghasilkan bangunan berkualitas.
Presiden menyebut yang hendak dipakai di IKN ialah pengawas asing, bukan mandor. Kepala Negara membedakan istilah mandor dan pengawas (kendati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tidak ada perbedaan antara mandor dan pengawas).
Pengawas asing, kata Joko Widodo, dibutuhkan untuk mengawasi proses dan kualitas pembangunan yang dikerjakan. "Nanti kalau jelek, gimana kualitasnya? Kalau hanya satu-dua yang mengarahkan, yang bisa mengontrol, mengawasi, supaya hasilnya bisa kualitas baik, kenapa tidak?" ujar Presiden.
Benar kata Gus Mus, "Revolusi mental harus dimulai dari mental pemimpin."
JUDUL di atas ialah ungkapan harapan. Meski demikian, sejauh ini yang terjadi justru memperlihatkan tanda-tanda sebaliknya.
ULISAN ini merupakan episode ke sekian yang membahas kelas menengah. Saya bilang ke sekian karena saya belum sempat menghitungnya kembali.
DALAM Kongres Muhammadiyah di Yogyakarta pada 1922, pendiri persyarikatan KH Ahmad Dahlan menyampaikan pidato yang menggetarkan berjudul Tali Pengikat Hidup.
“APALAH arti sebuah nama,” kata pujangga Inggris William Shakespeare. Akan tetapi, dalam sistem ketatanegaraan negeri ini, nama punya arti. Perubahan nama justru memantik kontroversi.
SEJUMLAH teman, beberapa tahun lalu, mengidentifikasikan diri sebagai kelas menengah. Puncak kelas menengah, malah.
WHAT'S in a name? Apalah arti sebuah nama? Begitu William Shakespeare bilang. Apalah arti sebuah gelar? Begitu kira-kira Fathul Wahid berujar.
SEORANG perempuan di Kabupaten Malang, Jawa Timur, tega membunuh temannya, sesama ibu rumah tangga, hanya gara-gara tak diberi pinjaman uang sebesar Rp1 juta
SUATU kali, kolumnis beken Mahbub Djunaidi amat risau dengan banyaknya penghalusan bahasa yang tidak hanya digunakan para pejabat, tapi juga dipakai wartawan di sejumlah koran
Perempuan pertama yang menjadi wapres dalam sejarah AS itu memiliki rekam jejak yang kinclong.
HEBOH soal mobil dinas sudah menjadi tabiat lima tahunan KPU. Mobil dinas menjadi sorotan dan rebutan sejak KPU dibentuk pertama kali.
ADA sebuah pantun unik berbahasa Madura yang menggambarkan persatuan. Disebut unik karena meskipun berbahasa Madura, pantun itu tidak ditemukan di 'Pulau Garam' itu
TEMAN saya yang satu ini kembali uring-uringan. Ia kesal, marah, geram setelah membaca sebuah artikel lewat telepon pintarnya
DEWAN Perwakilan Daerah (DPD), bersama otonomi daerah, sejatinya merupakan anak kandung reformasi. Keduanya amat krusial bagi upaya pemerataan pembangunan nasional.
BUNG Karno kerap menyebut bahwa kita ialah bangsa besar. Indonesia bangsa besar karena didirikan manusia-manusia berjiwa besar.
Hakim Eman diketahui rajin menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
INDUSTRI farmasi tumbuh subur, tetapi harga obat selangit. Argumentasi usang terkait dengan harga yang mahal ialah 95% bahan baku obat masih impor.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved