Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KONON, identitas peradaban sebuah kota salah satunya dilihat dari trotoarnya. Ada yang menyebut trotoar adalah teras depan atau etalase peradaban kota. Semakin kota itu punya trotoar atau ruang bagi pejalan kaki yang bagus, lebar, nyaman, dan aman, peradaban kota tersebut juga dinilai semakin tinggi.
Sebaliknya, jika sebuah kota masih dijejali dengan deretan trotoar yang sempit, kusut, semrawut, dan tak terurus, alias tak ramah terhadap pejalan kaki, level peradabannya pun akan dianggap rendah. Ada dua kemungkinan penyebab. Pertama, kota itu memang bebal dan tak ingin peradabannya naik kelas, atau, kedua, barangkali dia hanya belum menemukan ‘hidayah’ untuk meningkatkan level peradabannya.
Lihatlah contoh kota-kota di Eropa seperti Paris di Prancis atau Florence di Italia yang setiap sudutnya bisa dijelajahi dengan berjalan kaki saking bagusnya mereka mengatur penataan kota yang berpihak kepada pejalan kaki. Atau tengok New York, AS, yang di tengah keriuhannya sebagai kota bisnis tersibuk di dunia, pemerintahnya membangun trotoar yang luas, lebar, dan yang pasti bersih, demi memanjakan pedestrian.
Rumusnya memang begitu. Kota yang punya paradigma maju selalu berprinsip memanjakan pejalan kaki. Kebalikannya, kota yang paradigmanya tidak maju selalu menomorsatukan pengguna kendaraan bermotor. Kota yang maju memperlebar trotoar dan mengintegrasikannya dengan fasilitas transportasi massal yang terus dikembangkan. Kota yang tidak tahu bagaimana caranya maju, gemar melebarkan jalan dan hanya memikirkan kepentingan pengguna kendaraan pribadi.
Jakarta, dalam beberapa tahun terakhir, sebetulnya sedang menuju perubahan paradigma pengembangan kotanya. Pengelola Ibu Kota sudah mulai sadar bahwa kemacetan dan keruwetan Jakarta tak akan pernah bisa dilawan dengan terus-terusan menambah ruas dan lebar jalan. Kerja selama ini boleh dibilang sia-sia karena faktanya penambahan jalan serupa deret hitung, sedangkan penambahan kendaraan pribadi mengikuti deret ukur. Tak pernah bakal terkejar.
Dengan kesadaran itu, program revitalisasi trotoar dilakukan. Bahkan dipasang target ambisius sepanjang 2.600 km jalur pedestrian yang akan ditingkatkan kualitasnya. Bersamaan dengan itu, pembangunan taman-taman kota dan jalur bagi pesepeda juga terus digencarkan. Sampai akhir 2022 lalu, di Jakarta sudah terbangun jalur sepeda sepanjang 105 km dengan target total 300 km. Ketiga upaya tersebut sekaligus merupakan upaya membangun kota yang lebih peduli dan ramah terhadap lingkungan.
Namun, sayang, kesadaran dan upaya mengejar peradaban maju sekaligus kepedulian lingkungan itu rupanya tak berumur panjang. Hanya seusia dengan umur rezim gubernur yang menginisiasinya, Anies Baswedan. Begitu dia lengser karena habis 'masa berlaku' kepemimpinannya, digantikan oleh Pj Gubernur Heru Budi Hartono, satu per satu langkah mengungkit level peradaban Jakarta terhenti. Jakarta seolah sedang menuju kebebalannya lagi, memupus mimpi mereka sendiri tentang peradaban kota.
Belakangan, Pemprov DKI Jakarta bahkan memberi kado Lebaran teramat pahit bagi para pegiat pejalan kaki dan sepeda di Ibu Kota. Tanpa ba-bi-bu, mereka mengaspal kembali trotoar dan jalur sepeda di Simpang Santa, Jakarta Selatan, dengan dalih untuk mengurai kemacetan di daerah itu. Sebuah alasan klise yang sarat dengan pikiran-pikiran kolot dan kuno.
Bukankah mestinya mereka yang salah karena tidak bisa membuat warganya beralih ketergantungan dari kendaraan pribadi menjadi terbiasa berjalan kaki, bersepeda, serta menggunakan transportasi massal, tapi kenapa yang disalahkan malah trotoar dan jalur sepedanya yang sepi? Bukankah mobil dan motor yang bikin macet setiap hari, tapi kenapa yang dibongkar trotoarnya? Kacau, bukan?
Bahkan ada yang cara berpikirnya lebih kacau. Demi mendukung langkah 'Pj gubernur rasa gubernur' itu, ada seorang ketua komisi di DPRD DKI Jakarta, berasal dari partai politik terbesar, ikut mengeluarkan pernyataan yang semakin menyakiti akal sehat publik. Ia bilang, "Sekali lagi saya memberi apresiasi kepada Pak Pj, trotoar-trotoar yang memang sangat mengganggu masyarakat dan menjadi keluhan masyarakat menurut saya harus dievaluasi dan dibongkar."
Trotoar dianggap mengganggu masyarakat karena, mungkin, telah mempersempit ruang gerak kendaraan bermotor. Karena itu, publik pun curiga, setelah Simpang Santa, sangat mungkin akan ada lagi 'serangkaian pembunuhan' terhadap trotoar-trotoar yang sudah direvitalisasi selama ini.
Kalau sudah begini, yang akan jadi korban, ya, Jakarta dan masa depannya. Mimpi tentang peradaban dan kemajuan kota yang dicita-citakan Jakarta boleh jadi akan kembali terkubur dalam-dalam. Terkubur oleh kesesatan pikiran penguasa yang masih saja berpihak kepada pengguna kendaraan bermotor pribadi. Entah sampai kapan.
Namun, kiranya kita masih berharap ada keajaiban di akhir Ramadan ini. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah.
JUDUL di atas ialah ungkapan harapan. Meski demikian, sejauh ini yang terjadi justru memperlihatkan tanda-tanda sebaliknya.
ULISAN ini merupakan episode ke sekian yang membahas kelas menengah. Saya bilang ke sekian karena saya belum sempat menghitungnya kembali.
DALAM Kongres Muhammadiyah di Yogyakarta pada 1922, pendiri persyarikatan KH Ahmad Dahlan menyampaikan pidato yang menggetarkan berjudul Tali Pengikat Hidup.
“APALAH arti sebuah nama,” kata pujangga Inggris William Shakespeare. Akan tetapi, dalam sistem ketatanegaraan negeri ini, nama punya arti. Perubahan nama justru memantik kontroversi.
SEJUMLAH teman, beberapa tahun lalu, mengidentifikasikan diri sebagai kelas menengah. Puncak kelas menengah, malah.
WHAT'S in a name? Apalah arti sebuah nama? Begitu William Shakespeare bilang. Apalah arti sebuah gelar? Begitu kira-kira Fathul Wahid berujar.
SEORANG perempuan di Kabupaten Malang, Jawa Timur, tega membunuh temannya, sesama ibu rumah tangga, hanya gara-gara tak diberi pinjaman uang sebesar Rp1 juta
SUATU kali, kolumnis beken Mahbub Djunaidi amat risau dengan banyaknya penghalusan bahasa yang tidak hanya digunakan para pejabat, tapi juga dipakai wartawan di sejumlah koran
Perempuan pertama yang menjadi wapres dalam sejarah AS itu memiliki rekam jejak yang kinclong.
HEBOH soal mobil dinas sudah menjadi tabiat lima tahunan KPU. Mobil dinas menjadi sorotan dan rebutan sejak KPU dibentuk pertama kali.
ADA sebuah pantun unik berbahasa Madura yang menggambarkan persatuan. Disebut unik karena meskipun berbahasa Madura, pantun itu tidak ditemukan di 'Pulau Garam' itu
TEMAN saya yang satu ini kembali uring-uringan. Ia kesal, marah, geram setelah membaca sebuah artikel lewat telepon pintarnya
DEWAN Perwakilan Daerah (DPD), bersama otonomi daerah, sejatinya merupakan anak kandung reformasi. Keduanya amat krusial bagi upaya pemerataan pembangunan nasional.
BUNG Karno kerap menyebut bahwa kita ialah bangsa besar. Indonesia bangsa besar karena didirikan manusia-manusia berjiwa besar.
Hakim Eman diketahui rajin menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
INDUSTRI farmasi tumbuh subur, tetapi harga obat selangit. Argumentasi usang terkait dengan harga yang mahal ialah 95% bahan baku obat masih impor.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved