Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PAK Ganjar Pranowo barangkali tak menyangka bahwa pernyataannya pada 23 Maret lalu menjadi bumerang tajam bagi dirinya. Ia yang tadinya begitu dipuja, berbalik menjadi samsak cercaan.
Ganjar berkomentar soal keikutsertaan Israel di Piala Dunia U-20 yang sedianya dihelat di Indonesia pada 20 Mei-11 Juni mendatang. "Dalam konteks (Piala Dunia) U-20 kami mendorong upaya-upaya yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini menerobos agar U-20 tetap sukses, tapi tidak menghadirkan Israel," begitu dia bilang.
Sukses tapi tidak menghadirkan Israel berarti menolak Israel datang dan tampil di Indonesia. Padahal, Israel adalah satu dari 24 tim yang mendapatkan tempat di putaran final. Mereka lolos juga bukan serta-merta, bukan karena hadiah, tapi lewat kualifikasi.
Pernyataan Ganjar memang pendek, tapi konsekuensi yang harus dia tanggung teramat panjang. Persepsi terhadap Gubernur Jawa Tengah itu, yang sebelumnya cenderung positif, menjadi berkebalikan.
Keberadaan Ganjar di media sosial tak lagi seterang sebelum ia bicara soal Piala Dunia U-20. Apa pun tema yang diunggah, di platform mana pun dia meng-upload, selalu dikaitkan dengan penolakannya terhadap Israel dan hampir semua komentar bernada miring.
Di akun Facebook dengan 1,7 juta follower, Ganjar menjadi bulan-bulanan. Luapan kekecewaan, kekesalan, caci maki, hingga sumpah serapah tumpah ruah di kolom komentar setiap dia bikin status. Pun di akun Instagram-nya. Di kanal Youtube Ganjar, dengan 1,58 juta subscribers, sami mawon.
Ganjar memang tak sendirian menolak kehadiran Israel. Sebelumnya, ada Gubernur Bali I Wayan Koster yang juga kader banteng moncong putih. Apakah penolakan keduanya merupakan perintah partai? Saya tak tahu. Yang pasti PDI Perjuangan juga menolak kehadiran Israel di Piala Dunia U-20 di Indonesia dengan alasan kemanusiaan, historis, dan ideologis.
Penolakan juga digaungkan sejumlah kalangan. Tapi, Ganjarlah yang menjadi episentrum sasaran kekecewaan. Maklum saja, Ganjar adalah salah satu capres terkuat di Pemilu 2024.
Salahkah Ganjar, Koster, PDI Perjuangan, dan pihak-pihak lain yang menolak Israel? Saya kira tidak, jika alasan mereka memang kemanusiaan, jika landasan mereka murni konstitusi kita. Israel adalah musuh kemanusiaan. Konstitusi kita tegas menentang segala bentuk penjajahan di muka bumi, dan Israel adalah penjajah bangsa Palestina.
Tepatkah penolakan mereka? Itulah persoalannya. Sebagai tuan rumah, Indonesia tak punya hak untuk pilih-pilih tim. Siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh tampil sudah ada regulasinya, regulasi FIFA. Suka tidak suka, Israel adalah tim peserta yang sesuai regulasi itu.
Timing penolakan menjadi masalah lain. Kenapa Koster dan Ganjar baru menolak sekarang? Bukankah mereka sebelumnya berkomitmen untuk menjamu siapa pun tim tamu? Bukankah keduanya menjadi bagian dari enam kepala daerah yang meneken hostly agreement saat Indonesia melamar sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 pada 2019?
Satu lagi, sebagai gubernur, elokkah Ganjar dan Koster berseberangan dengan kebijakan pemerintah? Piala Dunia U-20 adalah hajatan bangsa, bukan hanya gawe PSSI. Gubernur adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat sehingga mestinya selaras dengan pusat.
Kata pepatah Jawa, Ganjar dkk bener ning ora pener. Sikap dan alasan mereka menolak Israel benar, tapi tak tepat. Dengan alasan 'karena situasi saat ini', FIFA pun telah mencabut status tuan rumah Indonesia.
Sulit bagi saya membayangkan perasaan Hokky Caraka dkk yang tiba-tiba kehilangan kesempatan untuk merasakan atmosfer turnamen sekelas Piala Dunia. Hati ratusan juta penggila si kulit bundar di Tanah Air pun retak.
Itulah awal dari bencana sepak bola nasional. Bahwa Indonesia bakal di-banned, mungkin saja. Bahwa Indonesia akan di-black list sebagai tuan rumah turnamen FIFA, mungkin pula. Malah, bisa jadi, Indonesia masuk daftar hitam sebagai host pesta olahraga dunia lainnya. Tapi, it's no use crying over spilt milk. Tiada guna menangisi susu yang tumpah.
Keputusan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 kiranya juga menjadi awal bencana bagi Ganjar. Dia yang hingga sepekan lalu begitu diidolakan, kini seolah menjadi musuh bersama.
Sepak bola dan politik bukanlah es campur, tapi keduanya kerap bercampur. Sepak bola bisa menjadi jalan bagi politisi untuk menapaki kejayaan, atau sebaliknya terjerembap dalam keterpurukan.
Terlalu prematur menyebut Ganjar sudah game over. Tapi, tak berlebihan pula mengatakan bahwa Piala Dunia U-20 merupakan game changer buatnya.
JUDUL di atas ialah ungkapan harapan. Meski demikian, sejauh ini yang terjadi justru memperlihatkan tanda-tanda sebaliknya.
ULISAN ini merupakan episode ke sekian yang membahas kelas menengah. Saya bilang ke sekian karena saya belum sempat menghitungnya kembali.
DALAM Kongres Muhammadiyah di Yogyakarta pada 1922, pendiri persyarikatan KH Ahmad Dahlan menyampaikan pidato yang menggetarkan berjudul Tali Pengikat Hidup.
“APALAH arti sebuah nama,” kata pujangga Inggris William Shakespeare. Akan tetapi, dalam sistem ketatanegaraan negeri ini, nama punya arti. Perubahan nama justru memantik kontroversi.
SEJUMLAH teman, beberapa tahun lalu, mengidentifikasikan diri sebagai kelas menengah. Puncak kelas menengah, malah.
WHAT'S in a name? Apalah arti sebuah nama? Begitu William Shakespeare bilang. Apalah arti sebuah gelar? Begitu kira-kira Fathul Wahid berujar.
SEORANG perempuan di Kabupaten Malang, Jawa Timur, tega membunuh temannya, sesama ibu rumah tangga, hanya gara-gara tak diberi pinjaman uang sebesar Rp1 juta
SUATU kali, kolumnis beken Mahbub Djunaidi amat risau dengan banyaknya penghalusan bahasa yang tidak hanya digunakan para pejabat, tapi juga dipakai wartawan di sejumlah koran
Perempuan pertama yang menjadi wapres dalam sejarah AS itu memiliki rekam jejak yang kinclong.
HEBOH soal mobil dinas sudah menjadi tabiat lima tahunan KPU. Mobil dinas menjadi sorotan dan rebutan sejak KPU dibentuk pertama kali.
ADA sebuah pantun unik berbahasa Madura yang menggambarkan persatuan. Disebut unik karena meskipun berbahasa Madura, pantun itu tidak ditemukan di 'Pulau Garam' itu
TEMAN saya yang satu ini kembali uring-uringan. Ia kesal, marah, geram setelah membaca sebuah artikel lewat telepon pintarnya
DEWAN Perwakilan Daerah (DPD), bersama otonomi daerah, sejatinya merupakan anak kandung reformasi. Keduanya amat krusial bagi upaya pemerataan pembangunan nasional.
BUNG Karno kerap menyebut bahwa kita ialah bangsa besar. Indonesia bangsa besar karena didirikan manusia-manusia berjiwa besar.
Hakim Eman diketahui rajin menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
INDUSTRI farmasi tumbuh subur, tetapi harga obat selangit. Argumentasi usang terkait dengan harga yang mahal ialah 95% bahan baku obat masih impor.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved